SUMBAWAPOST.com|™ Dompu- Gelombang aspirasi mahasiswa kembali menggema di Kabupaten Dompu. Aliansi Cipayung Plus Dompu menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan menyasar tiga titik strategis, yakni Kantor DPRD Kabupaten Dompu, Kantor Bupati Dompu, dan Polres Dompu, Senin (29/6/2026).
Aksi yang dimulai sejak pukul 07.00 WITA tersebut menjadi sorotan karena membawa delapan tuntutan strategis yang menyentuh isu nasional maupun daerah. Salah satu tuntutan yang paling menonjol adalah desakan kepada DPRD Kabupaten Dompu untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut massa aksi, evaluasi menyeluruh diperlukan agar program yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat tersebut benar-benar berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Ketua PC IMM Dompu, Amin Rais, menegaskan bahwa Program MBG merupakan kebijakan yang memiliki tujuan mulia. Namun, keberhasilan program tidak cukup hanya dinilai dari niat baik, melainkan harus dibuktikan melalui tata kelola yang baik dan pengawasan yang kuat.
“Kami mendesak DPRD Kabupaten Dompu untuk melakukan evaluasi total terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Program ini memiliki tujuan yang baik, tetapi keberhasilan sebuah kebijakan publik harus diukur dari kualitas pelaksanaannya. Karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi kebutuhan agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari berbagai potensi penyimpangan,” ujar Amin Rais.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap pelaksanaan Program MBG tidak boleh hanya dibebankan kepada satu lembaga semata. Menurutnya, keterlibatan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan. Mulai dari Pemerintah Kabupaten Dompu, DPRD, aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil dinilai harus terlibat aktif dalam proses pengawasan agar pelaksanaannya berlangsung terbuka dan mampu memperkuat kepercayaan publik.
Amin juga meminta DPR RI bersama pemerintah pusat memastikan pelaksanaan Program MBG tidak mengganggu sektor strategis lainnya, khususnya pendidikan dan kesehatan.
“Apabila rekomendasi perbaikan tata kelola tersebut dilaksanakan secara konsisten, maka kami mendukung keberlanjutan Program MBG di Kabupaten Dompu. Dukungan kami didasarkan pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik.
Setiap program pemerintah yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata tentu layak didukung bersama,” tegasnya.
Selain menyoroti aspek pengawasan, massa aksi juga menekankan pentingnya dampak ekonomi dari Program MBG bagi masyarakat Dompu.
Ketua EK LMND Dompu, Abi, menilai manfaat ekonomi program tersebut harus dirasakan langsung oleh petani, peternak, nelayan, hingga pelaku UMKM lokal.
Menurutnya, konsep multiplier effect yang selama ini disampaikan pemerintah harus diwujudkan secara nyata melalui keterlibatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Dinas Pertanian harus memastikan bahan pangan berasal dari hasil petani Dompu. Sektor peternakan harus melibatkan peternak lokal, demikian pula sektor perikanan dan pelaku UMKM. Dengan demikian, Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, serta pelaku usaha,” kata Abi.
Tidak hanya membawa isu Daerah, Cipayung Plus Dompu juga menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional.
Ketua PMII Dompu, Faisal, menyampaikan bahwa massa aksi menolak kenaikan harga BBM non-subsidi, menolak Dwifungsi TNI, serta meminta pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
“Kami menolak kebijakan kenaikan harga BBM non-subsidi karena berpotensi meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Kami juga menolak Dwifungsi TNI serta revisi Undang-Undang Polri apabila berpotensi mengurangi prinsip supremasi sipil dan ruang demokrasi. Selain itu, kami mendesak pemerintah bersama DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai bentuk keseriusan negara dalam memperkuat pemberantasan korupsi dan memulihkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.
Desak Penanganan Narkoba dan Perlindungan Perempuan-Anak
Sementara itu, Ketua HMI MPO Cabang Dompu Raya, Ilham, mengangkat berbagai persoalan daerah yang menurutnya membutuhkan perhatian serius dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
Mulai dari pemberantasan narkotika, perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan seksual, stabilitas harga LPG 3 kilogram, hingga kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu.
“Kami mendesak aparat penegak hukum agar semakin serius memberantas peredaran narkotika serta memberikan perlindungan maksimal kepada perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan seksual. Pemerintah juga harus mampu menstabilkan harga LPG 3 kilogram sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), memperhatikan kesejahteraan tenaga honorer dan PPPK paruh waktu, serta mempercepat perbaikan infrastruktur dan penertiban aset daerah demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ungkap Ilham.
Cipayung Plus Dompu juga menegaskan bahwa apabila ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG, maka proses penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Bagi mereka, siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan maupun anggaran negara harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Melalui aksi tersebut, Cipayung Plus Kabupaten Dompu berharap seluruh tuntutan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Mereka menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan publik agar tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, serta berpihak pada kepentingan rakyat
Penulis : SUMBAWAPOST.com
