SUMBAWAPOST.com |™ Lombok Tengah- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting melalui pendekatan yang lebih menyentuh akar persoalan masyarakat. Tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi dan layanan kesehatan, Pemprov NTB kini menekankan pentingnya perubahan pola pikir, penguatan pola asuh keluarga, serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai fondasi utama pembangunan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui peluncuran Program BKOW KUAT (Komunitas Unggul Anak Tangguh) yang dirangkaikan dengan penguatan Program Desa Berdaya Menuju NTB Makmur Mendunia di Desa Barabali, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (25/6/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, didampingi Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan berbasis keluarga dan desa.
Bagi Pemerintah Provinsi NTB, Program Desa Berdaya bukan sekadar program pembangunan desa biasa. Program ini menjadi salah satu instrumen strategis untuk mempercepat pengurangan kemiskinan ekstrem melalui integrasi sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
“Hari ini, yang kita laksanakan adalah komitmen yang sudah dituangkan dalam sejumlah regulasi oleh Bapak Gubernur, terkait dengan sejumlah Desa Berdaya yang menyebar di seluruh Nusa Tenggara Barat. Tujuannya kami semua hadir untuk memastikan bahwa kegiatan yang sudah dianggarkan melalui Desa Berdaya itu berjalan dengan baik, karena tujuan utama Desa Berdaya adalah masuk dalam tiga pilar dari program penajaman visi-misi, yaitu memerangi kemiskinan ekstrem yang di dalamnya ada permasalahan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Wagub dalam keterangan yang diterima media ini. Jum’at (26/6/2026).
Menurutnya, persoalan stunting tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat. Salah satu tantangan yang masih dihadapi NTB adalah banyaknya anak yang tumbuh tanpa pendampingan optimal dari orang tua karena harus ditinggalkan bekerja, termasuk menjadi pekerja migran.
Akibatnya, proses pengasuhan sehari-hari sering kali diserahkan kepada kakek atau nenek yang memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi kesehatan maupun layanan tumbuh kembang anak.
Karena itu, Pemerintah Desa, kader Posyandu, dan Tim Penggerak PKK memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam mendeteksi persoalan sejak dini sekaligus memberikan pendampingan kepada keluarga.
“Motor penggerak yang ada di Desa, Pak Kades, perangkat desa, kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, semua harus memahami apa yang harus dilakukan agar angka stunting ini tidak terus bergerak naik. Kita harus memetakan hambatan yang dihadapi, baik kepedulian orang tuanya maupun akses kemudahan pelayanan. Itulah kenapa kami terus memberikan semangat kepada sejumlah kader yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program ini,” paparnya.
Pemprov NTB juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan harus menjadi prioritas utama dibandingkan penanganan ketika stunting sudah terjadi. Edukasi kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan usia dini, serta pembiasaan pola hidup sehat menjadi bagian penting dalam strategi tersebut.
“Kita masih dihadapkan pada banyaknya usia sekolah yang sudah melaksanakan pernikahan usia dini, yang berpotensi melahirkan anak-anak stunting. Jadi pola pencegahan harus lebih diutamakan, karena upaya pencegahan jauh lebih baik ketimbang kita mengobati,” tegas Umi Wagub.
Sementara itu, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menekankan bahwa keberhasilan Program Desa Berdaya juga sangat ditentukan oleh kualitas pengasuhan di lingkungan keluarga.
Ia menyoroti fenomena fatherless parenting, yaitu kondisi ketika ayah hadir secara fisik tetapi minim keterlibatan dalam proses pengasuhan anak.
“Permasalahan Desa Berdaya ini tidak semata-mata hanya masalah kesehatan. Saya titip teman-teman BKOW untuk mendampingi masalah pengasuhan ini, karena kita peringkat nomor sembilan di Indonesia terkait fatherless parenting. Bapak harus bisa meluangkan waktu untuk bersama anaknya di rumah, minimal menemani anaknya tidur atau mendengarkan cerita anaknya pada saat pulang sekolah. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap Desa Berdaya,” urai Bunda Sinta.
Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap anak-anak yang mulai menunjukkan gejala kekurangan gizi agar tidak berkembang menjadi kasus stunting baru.
“Dari 100 anak stunting ini, ada satu lagi yang perlu diwaspadai, yaitu calon-calon stunting kita. Anak-anak yang kekurangan berat badan ini mungkin masih di angka normal, tetapi kalau dibiarkan bisa terjun masuk ke angka stunting,” pesannya.
Desa Barabali dipilih sebagai lokasi peluncuran Program BKOW KUAT karena merupakan salah satu desa binaan BKOW Provinsi NTB. Berdasarkan data per 18 Juni 2026, masih terdapat sekitar 100 anak stunting dari sekitar 6.000 kepala keluarga yang dilayani oleh 115 kader Posyandu di 23 Posyandu.
Selain peluncuran program, berbagai layanan langsung juga diberikan kepada masyarakat, mulai dari senam bersama, pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian tablet tambah darah bagi pelajar, bantuan sembako untuk lansia, bantuan telur bagi anak stunting, hingga pelatihan pengolahan makanan bergizi hasil kolaborasi BKOW NTB dan IKABOGA Lombok Tengah.
Wakil Gubernur NTB bersama Ketua TP PKK NTB juga meninjau bazar UMKM masyarakat serta melakukan penanaman pohon sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Melalui pendekatan yang menggabungkan pemberdayaan ekonomi, penguatan pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta perbaikan pola pengasuhan keluarga, Pemprov NTB optimistis Program Desa Berdaya dan BKOW KUAT mampu menjadi model pembangunan yang efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dan stunting sekaligus melahirkan generasi NTB yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju NTB Makmur Mendunia.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
