BULOG NTB Serap 55 Ribu Ton Jagung, Kabar Gembira bagi Petani: PPh 1,5 Persen Resmi Dihapus

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 25 Juni 2026 - 13:12 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Terlihat jagung hasil panen petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang dijemur untuk menurunkan kadar air sebelum dipasarkan. BULOG NTB mencatat telah menyerap 55 ribu ton jagung, sementara pemerintah resmi menghapus PPh 1,5 persen sehingga petani menerima pembayaran penuh sesuai HPP.

Terlihat jagung hasil panen petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) sedang dijemur untuk menurunkan kadar air sebelum dipasarkan. BULOG NTB mencatat telah menyerap 55 ribu ton jagung, sementara pemerintah resmi menghapus PPh 1,5 persen sehingga petani menerima pembayaran penuh sesuai HPP.

SUMBAWAPOST.com|™ Mataram– Kabar menggembirakan datang bagi petani jagung di Nusa Tenggara Barat (NTB). Perum BULOG Kantor Wilayah NTB mencatat telah menyerap sebanyak 55 ribu ton jagung pipil kering hingga 23 Juni 2026. Di saat yang sama, pemerintah resmi menghentikan pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen pada transaksi pengadaan jagung oleh BULOG.

Kebijakan tersebut membuat petani kini dapat menerima pembayaran secara penuh sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram, tanpa lagi dikenakan potongan pajak sebagaimana sebelumnya.

Langkah ini menjadi angin segar bagi petani jagung di NTB karena nilai hasil penjualan yang diterima menjadi lebih optimal. Selain itu, kebijakan tersebut juga mempertegas komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat stabilitas harga komoditas strategis nasional.

Wakil Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kanwil NTB, Rizal P. Sukmaadijaya, mengatakan penyerapan jagung terus dilakukan sesuai penugasan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin tersedianya pasar bagi petani.

“Sampai dengan 23 Juni 2026, total jagung yang telah kami serap mencapai 55 ribu ton dari seluruh wilayah Provinsi NTB,” ujar Rizal, Rabu (24/6/2026).

Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan program pengadaan jagung nasional di NTB berjalan sesuai target dan menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga harga jagung di tingkat petani.

Kepastian penghentian PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen disampaikan dalam hearing yang digelar di Kantor Gubernur NTB bersama pemerintah daerah, Dinas Pertanian, Bapenda, serta perwakilan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).

Dalam pertemuan tersebut ditegaskan bahwa sejak 21 Mei 2026, seluruh transaksi pengadaan jagung oleh Perum BULOG Kanwil NTB tidak lagi dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

“Terhitung sejak 21 Mei 2026 dan seterusnya, seluruh transaksi pengadaan jagung di Perum BULOG Kanwil NTB tidak dilakukan pengenaan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen lagi,” kata Rizal.

Meski demikian, pajak yang telah dipungut sebelum kebijakan tersebut berlaku tetap telah disetorkan ke kas negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk transaksi yang terjadi sebelum penghentian kebijakan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB bersama Dinas Pertanian dan BULOG akan melakukan pendataan terhadap total nilai PPh Pasal 22 yang sebelumnya dikenakan kepada Gapoktan jagung di seluruh kabupaten/kota.

Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan restitusi atau pengembalian pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Perwakilan Gapoktan menyatakan menerima penjelasan pemerintah dan siap berkoordinasi dalam proses pendataan serta pengajuan restitusi tersebut.

Dengan realisasi penyerapan yang telah mencapai 55 ribu ton serta dihapuskannya potongan PPh 1,5 persen, BULOG optimistis minat petani menjual jagung kepada pemerintah akan terus meningkat hingga akhir musim panen tahun ini.

“Kami menegaskan komitmen untuk tetap berpihak kepada petani. Penghentian pengenaan PPh 1,5 persen dan pengajuan restitusi untuk transaksi sebelumnya diharapkan membuat petani menerima manfaat yang lebih optimal dari program penyerapan jagung pemerintah,” tutup Rizal.

Kebijakan penghapusan PPh 1,5 persen tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat kepercayaan petani terhadap program penyerapan jagung pemerintah yang saat ini terus berjalan di seluruh wilayah NTB.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa
Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya
Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini
Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
Foto Gibran Dicopot dari Ruang Paripurna DPRD Kota Bima, IMM: Bentuk Perlawanan
IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Badai NTB Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum, Tim Advokat Sentil Jaksa: Kejar Bandar Narkoba, Bukan Aktivis!
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 18:57 WIB

Ketua DPW PBB NTB Nadirah: Wapres Harus Berpengalaman, Paham Ketatanegaraan, dan Jadi Perekat Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 08:55 WIB

Mengapa Iqbal Sebut Persatuan NTB dan NTT sebagai Takdir? Ini Alasannya

Sabtu, 14 November 2026 - 07:46 WIB

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:14 WIB

Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta

Jumat, 13 November 2026 - 16:06 WIB

HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik

Berita Terbaru

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Gubernur Bali I Wayan Koster dan perwakilan Pemprov NTT dalam penandatanganan lima Rencana Aksi KRBNN di Denpasar, Bali

Pemerintahan

Bali-NTB-NTT Siapkan Gebrakan Besar di Lima Sektor Ini

Sabtu, 14 Nov 2026 - 07:46 WIB