SUMBAWAPOST.com | Gorontalo-Pemerintah Kabupaten Sumbawa terus mempercepat realisasi Proyek Hilirisasi Unggas Terintegrasi senilai Rp1,2 hingga Rp1,7 triliun yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN). Investasi raksasa tersebut tidak hanya diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumbawa, tetapi juga disiapkan untuk memperkuat pasokan pangan nasional, termasuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Komitmen tersebut kembali ditegaskan Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., saat menghadiri Pekan Nasional (PENAS) XVII Petani dan Nelayan Tahun 2026 di Gorontalo.
Di sela kegiatan nasional tersebut, Bupati Jarot melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Direktur Utama PT Berdikari, serta Direktur Hilirisasi guna membahas percepatan pembangunan industri unggas terintegrasi di Pulau Sumbawa.
Bupati Jarot hadir bersama Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Ida Fitria Syarafuddin Jarot, S.E., didampingi Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa beserta jajaran serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sumbawa.
Menurut Bupati Jarot, pertemuan tersebut menghasilkan perkembangan positif terkait investasi strategis yang digagas pemerintah pusat bersama BUMN.
“Barusan kami membahas proyek unggas terintegrasi di Sumbawa bersama Dirjen Peternakan, Dirut Berdikari, dan Direktur Hilirisasi. Alhamdulillah, tim dari Kementerian Pertanian dan PT Berdikari akan segera turun ke Sumbawa untuk memastikan kesiapan lahan yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa,” ujar Bupati H. Jarot.
Proyek Hilirisasi Unggas Terintegrasi merupakan investasi berskala besar yang dikembangkan oleh BUMN melalui ID FOOD dan PT Berdikari dengan dukungan Danantara.
Pengembangannya mencakup seluruh rantai industri peternakan unggas, mulai dari pembibitan, pabrik pakan, budidaya ayam, rumah potong unggas, pengolahan hasil hingga distribusi.
Bupati Jarot menilai proyek tersebut akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Pulau Sumbawa. Selain membuka lapangan kerja baru dalam jumlah besar, proyek ini juga diyakini mampu memperkuat peternakan rakyat dan mendorong tumbuhnya industri turunan di sektor pangan.
Untuk mendukung percepatan realisasi proyek, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pengembangan. Selain kawasan Serading di Kecamatan Moyo Hilir, Pemkab juga menawarkan kawasan Teluk Santong, Bangkong, dan Kerato sebagai opsi pengembangan investasi.
“Kami ingin memastikan proyek strategis ini tetap berada di Sumbawa dan dapat segera direalisasikan. Karena itu, berbagai alternatif lahan kami siapkan agar prosesnya berjalan lebih cepat dan sesuai kebutuhan investor,” tegas Jarot.
Ia menambahkan, berdasarkan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pihak pelaksana proyek, pengembangan industri unggas terintegrasi tetap akan dilaksanakan di Pulau Sumbawa dengan pembagian peran antara Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.
“Kami optimistis proyek ini akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Sumbawa sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai sentra peternakan unggas nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Muhamad Riadi, mengungkapkan bahwa tim konsultan dan tenaga teknis PT Berdikari telah merampungkan survei lapangan di sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa.
“Hasil kajian mereka menjadi dasar menentukan lokasi yang paling layak secara bisnis. Sudah ke Sumbawa, Dompu dan Bima,” kata Riadi.
Menurutnya, tim telah melakukan survei di sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa seperti Kerato, Kerekeh, Kemoyo, Labangka hingga Tarano. Sementara di Kabupaten Bima, survei dilakukan di kawasan Tambora, Wera, Madapangga dan Donggo.
Dari hasil kajian tersebut, konsultan merekomendasikan dua lokasi di Kabupaten Bima, yakni Donggo seluas 5 hektare dan Madapangga seluas 8,2 hektare.
Riadi juga menegaskan bahwa proyek tersebut tidak dialihkan sepenuhnya ke Bima sebagaimana isu yang berkembang.
“Jadi, komitmen PT Berdikari tetap membangun di Sumbawa dan Bima. Hanya saja, pembagiannya disesuaikan dengan pertimbangan bisnis dan efisiensi distribusi,” tegasnya.
Selain menjadi investasi strategis daerah, megaproyek unggas senilai Rp1,7 triliun ini juga diproyeksikan menjadi salah satu penopang utama Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Riadi, keberadaan fasilitas pembibitan, produksi pakan, penggemukan hingga pengolahan hasil unggas akan memperkuat ketersediaan sumber protein hewani yang dibutuhkan untuk mendukung program MBG secara berkelanjutan.
Pembagian fasilitas produksi antara Sumbawa dan Bima juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi, terutama pengiriman bibit ayam atau day old chick (DOC) ke wilayah NTB hingga pasar potensial seperti Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Arahan pemerintah pusat jelas, tahun ini harus ada progres. Karena itu kami terus menyiapkan berbagai kebutuhan, terutama terkait lahan dan dokumen pendukung,” jelas Riadi.
Meski demikian, proyek investasi senilai Rp1,7 triliun tersebut masih memerlukan penyelesaian sejumlah aspek administrasi dan kepastian status lahan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
