SUMBAWAPOST.com | Mataram- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di tengah meningkatnya tekanan biaya hidup dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Ketua Umum DPD IMM NTB, Mahmud, menegaskan bahwa kebijakan kenaikan BBM tidak dapat dipandang semata-mata sebagai langkah ekonomi atau fiskal. Menurutnya, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak sosial yang akan dirasakan oleh jutaan masyarakat Indonesia.
Mahmud menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat akibat gejolak pasar keuangan dan pelemahan rupiah. Situasi tersebut, kata dia, semakin diperparah dengan kenaikan harga BBM yang berpotensi mendorong naiknya biaya transportasi, distribusi barang, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga harga kebutuhan pokok.
“Dengan demikian kami mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi keputusan kenaikan BBM. Kebijakan ini berpotensi memperbesar beban masyarakat yang saat ini sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi,” ujarnya, dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu (20/6/2026).
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Lebih lanjut, Mahmud menilai kondisi ekonomi nasional saat ini belum cukup kuat untuk menanggung dampak lanjutan dari kenaikan harga energi. Menurutnya, pelemahan rupiah, meningkatnya harga kebutuhan pokok, serta ketidakpastian ekonomi global seharusnya menjadi pertimbangan utama pemerintah sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akan menjadi pihak yang paling terdampak apabila harga BBM mengalami kenaikan. Kelompok tersebut meliputi petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, serta pekerja sektor informal.
“Kebijakan publik harus berpijak pada realitas yang dihadapi masyarakat. Jangan sampai alasan stabilitas fiskal dijadikan pembenaran untuk mengorbankan kesejahteraan rakyat, dan Pemerintah harus mencari solusi yang lebih berkeadilan tanpa membebankan seluruh konsekuensi ekonomi kepada masyarakat saat ini,” jelasnya.
Mahmud juga mendorong pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, serta kelompok masyarakat lainnya untuk mengkaji kembali dampak kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, pemerintah belakangan ini dinilai kurang terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat terkait sejumlah kebijakan publik.
“Menurutnya belakangan ini pemerintah sangat anti terhadap kritikan dan masukan masyarakat terhadap kebijakan yang cenderung korup, alih alih pemerintah menganggap itu sebuah cacian dan fitnah,” ungkapnya.
Karena itu, Mahmud meminta Presiden Prabowo Subianto untuk lebih terbuka dalam menerima kritik dan aspirasi masyarakat terkait kebijakan kenaikan BBM.
Ia menilai, kenaikan harga BBM berpotensi memicu dampak yang lebih luas terhadap stabilitas sosial, termasuk munculnya aksi-aksi protes dari mahasiswa maupun masyarakat.
“Jika pemerintah mengabaikan aspirasi ini dan tetap mempertahankan kebijakan yang merugikan rakyat, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul gelombang penolakan yang lebih luas,” tutupnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
