Kasus Kekerasan Seksual Jadi Sorotan, LBH GP Ansor NTB Gandeng Kemenkum Perkuat Paralegal

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:09 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Kanwil Kemenkum NTB membahas penguatan paralegal dan layanan bantuan hukum.

Ketua LBH GP Ansor NTB Abdul Majid bersama jajaran pengurus saat melakukan audiensi dengan Kanwil Kemenkum NTB membahas penguatan paralegal dan layanan bantuan hukum.

SUMBAWAPOST.com | Mataram- Kasus kekerasan seksual menjadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi masyarakat dan membutuhkan pendampingan hukum yang memadai. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam pertemuan antara Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Ansor NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).

Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menerima kunjungan Ketua LBH GP Ansor NTB, Abdul Majid, bersama jajaran pengurus di Kantor Wilayah Kemenkum NTB, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut membahas rencana pelatihan paralegal sekaligus peluang kerja sama dalam memperkuat layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Abdul Majid menyampaikan undangan kepada Kepala Kanwil Kemenkum NTB untuk menjadi narasumber pada Pelatihan Paralegal yang akan dilaksanakan pada 19-21 Juni 2026.

Selain mengundang Kakanwil sebagai narasumber, LBH GP Ansor NTB juga menyampaikan keinginan untuk menjalin kolaborasi dengan Kanwil Kementerian Hukum NTB dalam penguatan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.

Abdul Majid menjelaskan bahwa para peserta pelatihan paralegal yang telah mengikuti program sebelumnya turut aktif memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Dari berbagai persoalan yang ditangani, kasus kekerasan seksual menjadi salah satu yang paling sering mendapat pendampingan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik rencana pelaksanaan pelatihan paralegal yang diinisiasi LBH GP Ansor NTB.

Milawati juga mendorong LBH GP Ansor NTB untuk mengikuti akreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Menurutnya, status akreditasi tersebut akan membuka peluang bagi lembaga untuk memberikan bantuan hukum yang didukung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, Milawati menyarankan agar penyelenggaraan pelatihan paralegal melibatkan organisasi pemberi bantuan hukum yang telah terakreditasi sehingga peserta dapat memperoleh sertifikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Jepang Jajaki Kerja Sama dengan NTB, Sektor Tenaga Kerja, Pariwisata hingga Energi Hijau Jadi Incaran

Pada kesempatan yang sama, Milawati turut menyampaikan berbagai program edukasi hukum yang telah dijalankan Kanwil Kementerian Hukum NTB. Salah satunya melalui kerja sama dengan BNNP NTB dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).

Tidak hanya itu, materi terkait pencegahan penyalahgunaan narkotika, persoalan pertanahan, hingga keimigrasian juga telah diberikan dalam berbagai pelatihan paralegal yang diselenggarakan Kanwil Kemenkum NTB di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat.

Melalui kolaborasi ini, Kanwil Kemenkum NTB dan LBH GP Ansor NTB diharapkan dapat semakin memperkuat kapasitas paralegal dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat, sekaligus memperluas akses keadilan bagi warga yang membutuhkan bantuan hukum.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 45 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB