Anggota DPRD NTB Minta Distribusi Elpiji Subsidi Dievaluasi, Pengawasan Agen dan Pangkalan Jadi Sorotan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 10 Juni 2026 - 09:11 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota DPRD NTB Abdul Ra'uf meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi elpiji subsidi mulai dari agen hingga pangkalan guna mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga di Bima.

Anggota DPRD NTB Abdul Ra'uf meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan distribusi elpiji subsidi mulai dari agen hingga pangkalan guna mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga di Bima.

SUMBAWAPOST.com | Bima- Persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kota Bima dan Kabupaten Bima terus menjadi perhatian publik. Setelah menerima banyak keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas subsidi dan tingginya harga jual di lapangan, DPRD Provinsi NTB kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi elpiji subsidi.

Anggota DPRD NTB, Abdul Ra’uf, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan kuota. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dengan Pertamina dan Patra Niaga, kuota elpiji subsidi untuk NTB disebut tidak mengalami pengurangan.

Karena itu, perhatian kini diarahkan pada mekanisme distribusi di tingkat agen, pangkalan hingga pengecer yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.

Menurut Abdul Ra’uf, masyarakat berhak mendapatkan gas subsidi sesuai peruntukannya dan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun di lapangan, masih ditemukan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jual antar 30 – 50 ribu rupiah,” bebernya. Rabu (10/6/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.

DPRD NTB menilai pemerintah kabupaten dan kota perlu mengambil langkah aktif untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat terjadi kelangkaan, tetapi harus berlangsung secara berkala agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pendataan ulang terhadap kelompok masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.

Abdul Ra’uf mengingatkan bahwa gas elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun.

Baca Juga :  Orang Tua Tak Sanggup Belikan Sepeda Motor, Mahasiswa di Dompu Bunuh Diri

“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” pungkasnya.

Ia berharap seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah Daerah, Pertamina, Patra Niaga, agen hingga pangkalan, dapat memperkuat koordinasi sehingga pasokan elpiji subsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat.

Dengan adanya evaluasi distribusi dan pengawasan yang lebih optimal, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang selama ini dikeluhkan warga diharapkan dapat segera teratasi dan tidak kembali berulang pada masa mendatang.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru