SUMBAWAPOST.com | Bima- Persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di Kota Bima dan Kabupaten Bima terus menjadi perhatian publik. Setelah menerima banyak keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh gas subsidi dan tingginya harga jual di lapangan, DPRD Provinsi NTB kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi elpiji subsidi.
Anggota DPRD NTB, Abdul Ra’uf, menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini tidak semata-mata berkaitan dengan kuota. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi NTB dengan Pertamina dan Patra Niaga, kuota elpiji subsidi untuk NTB disebut tidak mengalami pengurangan.
Karena itu, perhatian kini diarahkan pada mekanisme distribusi di tingkat agen, pangkalan hingga pengecer yang dinilai perlu mendapat pengawasan lebih ketat.
Menurut Abdul Ra’uf, masyarakat berhak mendapatkan gas subsidi sesuai peruntukannya dan dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Namun di lapangan, masih ditemukan harga yang jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Masyarakat mengeluhkan ketersediaan gas yang sering langka di tingkat pengecer, bahkan harga jualnya kerap melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Harga jual antar 30 – 50 ribu rupiah,” bebernya. Rabu (10/6/2026) dalam keterangan yang diterima media ini.
DPRD NTB menilai pemerintah kabupaten dan kota perlu mengambil langkah aktif untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan. Pengawasan tidak hanya dilakukan saat terjadi kelangkaan, tetapi harus berlangsung secara berkala agar potensi penyimpangan dapat dicegah sejak dini.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk melakukan pendataan ulang terhadap kelompok masyarakat yang berhak menerima elpiji subsidi agar distribusinya benar-benar tepat sasaran.
Abdul Ra’uf mengingatkan bahwa gas elpiji 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kalangan berpenghasilan rendah. Karena itu, pemerintah harus hadir memberikan solusi agar masyarakat tidak terus-menerus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat distribusi yang tidak tertib,” pungkasnya.
Ia berharap seluruh pihak terkait, mulai dari pemerintah Daerah, Pertamina, Patra Niaga, agen hingga pangkalan, dapat memperkuat koordinasi sehingga pasokan elpiji subsidi tetap tersedia dan mudah diakses masyarakat.
Dengan adanya evaluasi distribusi dan pengawasan yang lebih optimal, kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang selama ini dikeluhkan warga diharapkan dapat segera teratasi dan tidak kembali berulang pada masa mendatang.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
