SUMBAWAPOST.com | Mataram- Gubernur Lalu Muhamad Iqbal angkat bicara menanggapi kritik dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) NTB terkait rendahnya belanja modal dalam APBD NTB 2026 yang disebut hanya 3,4 persen dan dinilai sebagai yang terendah secara nasional.
Sebelumnya, FITRA NTB menyebut angka tersebut jauh dari target yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang menetapkan belanja modal ideal sebesar 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menanggapi hal tersebut, Senin (9/3/2026), Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena pada awal perencanaan anggaran pemerintah daerah belum mengantisipasi adanya pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
“Iya, karena di awal perencanaan kita tidak antisipasi akan ada pemotongan DAU. Sehingga ketika ada pemotongan DAU maka kita selamatkan dulu program-program sosial di APBD murni. Insya Allah di APBDP kita akan penuhi ketentuan belanja modal karena ketentuan yang ada kan diukur dari APBD setahun penuh,” jelas Miq Iqbal, saat dihubungi media ini.
Ia menambahkan bahwa prioritas pemerintah daerah saat ini adalah memastikan berbagai program sosial tetap berjalan untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, menurutnya beberapa program sosial yang dijalankan Pemerintah Daerah (Pemda) juga memiliki komponen belanja yang secara fungsi menyerupai belanja modal dan berpotensi mendorong aktivitas Ekonomi Masyarakat. “Diluar itu, sebenarnya di dalam program sosial yang ada juga ada belanja-belanja yang sifatnya seperti belanja modal sehingga akan mendorong Perekonomian lokal,” tambahnya.
Pemerintah Provinsi NTB pun berencana melakukan penyesuaian alokasi anggaran pada APBD Perubahan (APBD-P) agar komposisi belanja modal dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
