SUMBAWAPOST.com| Bima Kota- Wali Kota Bima mengungkapkan kondisi keuangan daerah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2026 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bima tahun 2026 tercatat sekitar Rp790 miliar, turun Rp303 miliar dari APBD tahun 2025 yang mencapai Rp1,093 triliun.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bima, H. A. Rahman, saat memimpin Apel Gabungan yang dirangkaikan dengan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan Tinggi Pratama Jabatan Sekretaris Daerah Kota Bima, penyerahan mobil pemadam kebakaran, serta bantuan rombong usaha bagi pelaku UMKM, di Halaman Kantor Wali Kota Bima, Senin (05/01/2026).
“Total pendapatan tahun 2026 sebesar 716 miliar, turun sebesar 352 miliar dibandingkan dengan total pendapatan tahun 2025 yang mencapai 1 triliun 69 miliar,” beber Wali Kota.
Ia menjelaskan, di tengah penurunan pendapatan daerah yang sangat tajam tersebut, pemerintah daerah justru dihadapkan pada peningkatan kebutuhan belanja pegawai yang cukup tinggi, terutama akibat penerimaan PPPK Penuh Waktu dan PPPK Paruh Waktu pada tahun 2025.
“Total kebutuhan gaji PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu tahun 2026 mencapai 142 miliar, atau mengalami kenaikan sebesar 45 miliar dibandingkan kebutuhan gaji dan PPPK tahun 2025,” ujarnya.
Menurut Wali Kota, angka-angka tersebut bukan sekadar data statistik, melainkan realitas fiskal yang harus dihadapi bersama. Dengan kondisi anggaran yang berkurang cukup besar, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola keuangan secara lebih cermat, bijak, dan bertanggung jawab, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunan serta menjalankan program-program prioritas.
Menanggapi berbagai isu dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, Wali Kota Bima menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bima tetap berkomitmen menjalankan sejumlah program prioritas pada tahun 2026.
Program tersebut antara lain kelanjutan pembangunan ruang rawat inap RSUD Kota Bima sebesar Rp32 miliar, pengadaan tanah untuk dukungan proyek NUFReP Rp10 miliar, pengaspalan jalan tersebar senilai Rp5 miliar, serta pembangunan drainase pendukung proyek NUFReP sebesar Rp3 miliar.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan pembangunan Lapangan Serasuba sebagai bagian dari penataan kawasan wisata religi dan budaya dengan anggaran Rp5 miliar, Program PKH daerah Rp3 miliar, serta bantuan rumah layak huni sebesar Rp1,4 miliar.
“Hibah kelanjutan pembangunan Masjid Agung Al Muwahidin Rp2,5 miliar, dukungan untuk pelaksanaan MTQ mulai tingkat kelurahan sampai dengan tingkat Kota Bima serta honor guru ngaji, imam, marbot, ketua RT dan ketua RW tetap diberikan,” tegasnya.
Di akhir penyampaiannya, Wali Kota Bima berharap seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjadi corong informasi pemerintah yang baik di tengah masyarakat. Ia meminta agar kondisi keuangan daerah disampaikan secara jujur, objektif, dan berimbang, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk tetap bekerja dan melayani masyarakat secara maksimal.
“Kepada lebih kurang 8 ribu ASN se-Kota Bima, saya imbau jadilah corong informasi pemerintah yang baik bagi masyarakat,” imbuhnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
