SUMBAWAPOST.com| Sumbawa- Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat capaian penting dalam perluasan akses keadilan. Kementerian Hukum Republik Indonesia secara resmi meresmikan 1.166 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan di NTB, Sabtu (13/12/2025) di Sumbawa.
Dengan capaian ini, seluruh 1.021 desa dan 145 kelurahan di NTB kini telah memiliki Posbankum yang siap memberikan layanan hukum langsung kepada masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Peresmian Posbankum tersebut menjadi tonggak penting dalam memastikan bahwa layanan bantuan hukum tidak lagi terpusat di kota, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat desa dan kelurahan.
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa Posbankum merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara, terutama masyarakat kecil dan kelompok rentan.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Ia menegaskan bahwa pembentukan Posbankum berangkat dari semangat penyelesaian sengketa secara nonlitigasi, dengan pendekatan keadilan yang berpusat pada rakyat (people-centered justice).
Keberadaan Posbankum diharapkan mampu memperkuat budaya musyawarah, mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, serta mencegah konflik berkembang ke ranah hukum formal yang panjang dan berbiaya tinggi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, melaporkan bahwa Posbankum tersebar merata di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Mulai dari Kota Mataram hingga Kabupaten Bima, setiap desa dan kelurahan kini telah memiliki pos layanan bantuan hukum.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai layanan bantuan hukum serta kendala geografis antarwilayah. Untuk itu, Kanwil Kemenkum NTB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi bantuan hukum, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan.
Dengan capaian 100 persen Posbankum ini, NTB diharapkan menjadi salah satu Provinsi percontohan dalam implementasi bantuan hukum berbasis komunitas.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
