Muazzim Bongkar Dapur Gelap PMI NTB: Paspor Sebulan, Nama Baru Semalam, Jalur Laut Secepat Ojek Online-LTSA Tetap Tidur

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 20 November 2025 - 16:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana pertemuan di Hotel Lombok Astoria mendadak berubah dinamis ketika Anggota Komisi IX DPR RI, H Muazzim Akbar, mulai membongkar apa yang ia sebut sebagai ‘Dapur Gelap’ persoalan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB. Dengan gaya bicara lugas dan pengalaman panjang belasan tahun di sektor penempatan PMI, H Muazzim memaparkan realitas yang mencengangkan dihadapan Wakil Gubernur NTB Hj Indah Dhamayanti Putri, mulai dari proses Paspor yang memakan waktu sebulan, praktik penggunaan identitas baru dalam semalam, hingga jalur laut ilegal yang disebutnya lebih cepat dari pelayanan resmi, sementara LTSA justru dibiarkan mati suri.

SUMBAWAPOST.com | Mataram-Suasana ruang pertemuan di Hotel Lombok Astoria, Kamis 20 November 2025, mendadak menghangat. Bukan karena pendingin ruangan yang bermasalah, tetapi karena gaya bicara lugas dan apa adanya dari Anggota Komisi IX DPR RI Dapil NTB II Pulau Lombok, H Muazzim Akbar S.IP, bersama sejumlah rombongan anggota DPR RI Komisi IX yang dengan tegas membedah problem klasik namun selalu aktual tentang pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB.

Di hadapan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Komisi IX DPR RI, pejabat Kemnaker, BP2MI, BPJS, Kementerian Tenaga Kerja, hingga perwakilan daerah, H Muazzim Akbar menghadirkan perspektif yang jarang terdengar. Pandangan seorang legislator yang sudah bertahun-tahun berjibaku langsung dalam urusan penempatan dan perlindungan PMI. Forum yang awalnya formal berubah menjadi lebih hidup bahkan kritis ketika H Muazzim Akbar, mulai mengurai realitas lapangan tanpa tedeng aling-aling.

Sejak awal, ia mengawali dengan penghormatan kepada Wakil Gubernur dan pejabat yang hadir. Namun tak lama kemudian, arah pembahasan melaju pada isu inti seperti tingginya jumlah PMI asal NTB, termasuk mereka yang berangkat secara nonprosedural.

Tahun ini, ungkapnya, sekitar 30 ribu warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri. Totalnya mencapai 60 ribu PMI yang tersebar di berbagai negara.

“NTB ini tidak punya industri besar seperti Jawa. Pilihan masyarakat untuk keluar dari pengangguran ya bekerja ke luar negeri,” ujarnya.

H Muazzim Akbar juga mengapresiasi pemerintah pusat dan mitra kerja Komisi IX yang tahun ini membantu hampir 60 ribu keluarga di NTB melalui beragam program ketenagakerjaan.

Namun, akar persoalan PMI ilegal menurutnya sangat jelas. Ada dua faktor besar seperti, Untuk berangkat resmi, kata Muazzim, calon PMI minimal harus menunggu tiga bulan. Mulai dari pembuatan paspor sebulan, verifikasi data, visa kerja, hingga penempatan.

“Di lapangan, masyarakat butuh cepat. Ada yang datang ke rumah, merayu, dan bilang ‘berangkat hari ini bisa’. Ya mereka akhirnya tergoda,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tren PMI yang kabur dari majikan di Malaysia, lalu bekerja ilegal di perkebunan.

Akibatnya, mereka diblacklist oleh sistem imigrasi. Saat ingin kembali, mereka tak bisa memakai identitas asli.

“Jadilah mereka berangkat lewat jalur gelap. Pakai kapal laut, pakai nama baru. Ini fakta yang terjadi,” tegasnya.

Muazzim kemudian menyoroti mandeknya Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dulu mempercepat proses PMI karena berbagai instansi disatukan dalam satu gedung.

“Kalau LTSA ini aktif, proses bisa jauh lebih cepat. Tidak perlu lagi masyarakat menunggu panjang,” katanya.

Baca Juga :  Godaannya Bukan Cewek, Tapi Tabung Gas: Dua Pemuda Dena Bima Tergelincir ke Pelukan Polisi

Ia juga mengkritisi moratorium penempatan PMI ke Timur Tengah yang menurutnya justru ikut menggiring masyarakat memilih jalur ilegal.

“Permintaan tinggi, tetapi jalurnya ditutup. Akhirnya mereka tetap berangkat lewat cara-cara yang tidak aman,” ujarnya.

Setiap bulan, sebutnya, masih banyak warga NTB yang dipulangkan dari Arab Saudi, sebagian besar korban pengiriman nonprosedural oleh oknum.

Dalam forum itu, H Muazzim Akbar mengungkapkan rekam jejak panjangnya di dunia PMI.

Selama 13 tahun, jauh sebelum kewenangan perlindungan beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, ia adalah pengelola asuransi perlindungan PMI secara nasional.

“Saya tahu persis persoalan PMI, dari saya jadi PJTKI, dari proses asuransinya, sampai pola penempatan. Bahkan anak saya pun bekerja di BP3MI,” tuturnya.

Ia menilai Presiden Prabowo menunjukkan komitmen besar terhadap sektor ini melalui pembentukan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, kementerian baru yang khusus menangani nasib PMI.

Namun, di sisi lain, ia menyebut ironi bahwa BP2MI justru memiliki anggaran paling kecil dibanding instansi pusat lainnya. “Nanti kita akan perjuangkan penambahannya. Harus besar, karena beban kerjanya besar,” tegasnya.

Mengakhiri pemaparannya, H Muazzim Akbar menekankan bahwa persoalan PMI tidak dapat dipikul sepihak.

“Butuh kerja bersama, termasuk aparat di bandara, imigrasi, dan semua lembaga terkait. Kalau mau cegah PMI ilegal, kita harus kompak dari hulu sampai hilir,” ujarnya.

Sejumlah undangan yang hadir yakni Wakil Gubernur NTB, Perwakilan Kapolda NTB, Perwakilan Walikota Mataram, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Kapolresta Mataram, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram, Kepala Imigrasi I TPI Mataram, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB, Kepala BP3MI NTB, APJATI NTB, APJATI Kota Mataram, Serikat Buruh Migran Indonesia NTB (SBMI NTB), Serikat Buruh Migran Indonesia Kota Mataram

 

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 66 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB