Pajak Motor di Atas 150 CC di NTB Naik Mulai 1 Oktober 2026, Ini Besarannya

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 1 Oktober 2026 - 22:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti.

Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti.

SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Punya sepeda motor dengan Kapasitas Mesin di atas 150 cc? Mulai 1 Oktober 2026, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penyesuaian.

Tarif PKB untuk sepeda motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc naik dari sebelumnya 1,025 persen menjadi 1,075 persen. Penyesuaian serupa juga berlaku bagi Kendaraan Roda empat dengan kapasitas Mesin di atas 1.500 cc.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penyesuaian perpajakan daerah yang diterapkan Pemerintah Provinsi NTB mulai 1 Oktober 2026.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyesuaian tarif PKB tidak diberlakukan kepada seluruh kendaraan bermotor.

Sepeda Motor dengan kapasitas mesin di atas 150 cc menjadi salah satu kategori kendaraan yang dikenakan tarif baru, yakni 1,075 persen, dari sebelumnya 1,025 persen.

Sementara itu, sepeda motor dengan kapasitas mesin sama dengan atau di bawah 150 cc tetap menggunakan tarif lama sebesar 1,025 persen.

Baca Juga :  Pulau Sumbawa Darurat Hutan Kritis, Banjir Bima-Dompu Berulang, DPRD NTB Soroti Dana TP Rp52 Miliar

Artinya, perubahan tarif PKB mulai 1 Oktober 2026 secara khusus menyasar kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar, sedangkan kendaraan yang banyak digunakan masyarakat untuk kebutuhan mobilitas Sehari-hari tetap menggunakan tarif sebelumnya.

Selain Sepeda Motor, Kendaraan Roda Empat dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc juga mengalami penyesuaian tarif dari 1,025 persen menjadi 1,075 persen.

Sedangkan mobil dengan kapasitas mesin sama dengan atau di bawah 1.500 cc tetap menggunakan tarif PKB sebesar 1,025 persen.

Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan.

“Motor harian dan mobil keluarga tetap pakai tarif lama, kenaikan pajak hanya untuk kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian kepada Masyarakat bahwa kendaraan yang digunakan untuk kebutuhan Sehari-hari tidak menjadi sasaran utama penyesuaian tarif,” ungkap Nelly.

Pemprov NTB menerapkan penyesuaian tarif secara selektif dengan mempertimbangkan karakteristik Objek Pajak

Baca Juga :  Baru 433.127 Ribu yang Bayar Pajak dari 1,8 Juta Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di NTB 2024 

dan kemampuan kelompok Wajib Pajak yang menjadi sasaran kebijakan.

Dengan skema tersebut, tidak semua pemilik kendaraan bermotor terkena kenaikan tarif PKB.

Kendaraan dengan kapasitas mesin yang lebih kecil tetap menggunakan tarif sebelumnya. Kebijakan tersebut disebut membawa semangat keadilan dengan tetap memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil sekaligus menyesuaikan kontribusi kendaraan berkapasitas besar dan sektor industri.

Selain PKB, penyesuaian juga dilakukan terhadap Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Dalam kebijakan terbaru, tarif PBBKB untuk penggunaan bahan bakar pada Sektor Industri dan pertambangan disesuaikan menjadi 7,5 persen.

Sementara itu, penggunaan BBM yang berkaitan dengan kebutuhan transportasi masyarakat dan angkutan umum tetap menggunakan tarif lama sebesar 5 persen.

Pendekatan tersebut dimaksudkan agar penyesuaian PBBKB tidak memberikan beban yang sama kepada seluruh kelompok pengguna BBM, terutama masyarakat yang menggunakan kendaraan untuk aktivitas sehari-hari serta sektor transportasi publik.

“Kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa peningkatan kontribusi sektor-sektor yang memiliki kapasitas ekonomi lebih besar dapat berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap Masyarakat dan kegiatan ekonomi sehari-hari,”jelas Plt. Kepala Bapenda Provinsi NTB.

Implementasi kebijakan baru tersebut mulai diterapkan pada 1 Oktober 2026.

 

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang
Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya
Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029
Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung
Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat
NTB Raih Peringkat Ketiga Nasional Anti-Kecurangan JKN, Wagub Umi Dinda: Integritas Harga Mati
Truk Fuso Bermuatan Jagung Terjun 10 Meter di Dompu, Dua Kakak Beradik Asal Lombok Barat Tewas Tragis
DPRD NTB Dukung Sekolah Rakyat, Nadirah Desak Pemerintah Jemput Bola Anak Putus Sekolah
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:47 WIB

Dukung Desakan FITRA NTB, Anggota DPRD Siap Kawal Desa Berdaya agar Tak Sekadar Bagi Uang

Kamis, 19 November 2026 - 17:48 WIB

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 - 17:23 WIB

Desa Berdaya Jangan Sekadar Bagi Duit, FITRA NTB Minta DPRD Awasi Uang Rakyat hingga 2029

Rabu, 18 November 2026 - 16:32 WIB

Tunggakan Pajak Bendungan Beringin Sila Rp48 Miliar Berlanjut, Bupati Jarot Bawa Persoalan ke Kejagung

Rabu, 18 November 2026 - 16:06 WIB

Kebun Kakao Lombok Utara Capai 7.300 Hektare, NTB Bidik Pasar Industri Cokelat

Berita Terbaru

Aksi Aliansi Masyarakat Lingkar Rinjani Menolak Rencana Pembangunan Geotermal Rinjani dan Memprotes Sosialisasi Kementerian ESDM yang Dinilai Tidak Melibatkan Masyarakat Setempat, Kamis (19/11/2026).

Pemerintahan

Geotermal Rinjani Ditolak 100 Persen oleh Warga, Ini Alasannya

Kamis, 19 Nov 2026 - 17:48 WIB