Kebijakan Baru Ekonomi NTB, Gubernur Iqbal Fokus pada Pertanian dan Pariwisata, Bukan Tambang

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 17 Oktober 2025 - 12:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan arah baru pembangunan ekonomi daerah yakni fokus pada sektor pertanian dan pariwisata. Pesan tegas itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Tugas Percepatan Investasi Provinsi NTB yang digelar di Kantor Pusat Bank NTB Syariah, Kamis (16/10).

“Investasi di sektor tambang itu dampaknya terhadap daya beli masyarakat tidak terlalu besar. Tapi beda dengan sektor pertanian dan pariwisata ini riil dampaknya terhadap daya beli,” tegas Iqbal dengan nada meyakinkan.

Menurutnya, bukan berarti sektor tambang harus ditinggalkan. Namun, pemerintah daerah perlu mengalihkan fokus dan energi pada sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pertanian, perikanan, kelautan, agroforestri, hilirisasi hasil tani, serta pariwisata. Semua itu sejalan dengan visi besar NTB Makmur Mendunia.

Baca Juga :  DPRD NTB Sahkan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025: PAD Melejit Rp2,87 Triliun, Defisit Cuma Recehan Rp6,8 Miliar

“Kita memberikan fokus kepada sektor pertanian dan sektor pariwisata. Dua sektor yang menjadi pilar dalam visi misi Provinsi NTB,” ujarnya menegaskan arah prioritas pembangunan daerah.

Iqbal juga menyoroti tiga isu krusial yang kerap menghambat investasi yakni kepastian hukum, kesiapan sosial masyarakat, dan perizinan. Dari ketiganya, perizinan adalah aspek paling bisa dikendalikan pemerintah daerah.

“Nah, dari tiga isu ini, yang bisa sepenuhnya berada di tangan kita itu isu perizinan. Jadi kalau kita mau mempercepat investasi, kita harus proaktif dan memaksimalkan di sektor ini,” ujarnya lugas.

Baca Juga :  Disperkim NTB dan Our Ecolution Jajaki Inovasi Jerami Jadi Material Bangunan Ramah Lingkungan

Selain reformasi perizinan, Gubernur juga menekankan pentingnya membangun ekosistem investasi yang ramah dan kondusif. Mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan, pengelolaan sampah, hingga air bersih semua harus disiapkan agar investor merasa aman dan nyaman menanamkan modalnya di NTB.

Tak kalah penting, ia mengingatkan agar semua investor lokal, nasional, maupun mancanegara mendapat perlakuan setara. Hal itu menjadi kunci kepercayaan dan kesinambungan investasi jangka panjang di NTB.

“Kalau kita ingin investor percaya, maka pemerintah daerah harus adil dan proaktif. Investasi bukan sekadar proyek, tapi soal masa depan ekonomi masyarakat NTB,” tutup Gubernur Iqbal.

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Berita ini 51 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru