SUMBAWAPOST.com, Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus menunjukkan keseriusannya mendukung program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menyiapkan 10 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbasis pondok pesantren sebagai proyek percontohan. Persiapan program ini dimulai pada Juli 2025, dilanjutkan pembangunan fisik selama Agustus hingga September, dan dijadwalkan resmi diluncurkan pada Oktober 2025.
Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat menerima audiensi Kepala Regional SPPG NTB, Eko Prasetyo, di Kantor Gubernur, Selasa (1/7).
“Mohon bantuan banget ini untuk diprioritaskan, saya udah nyari 10 pesantren yang jumlah siswanya kurang lebih 3.000, jadi mengurangi isu transportasi. Sebagai bentuk dukungan saya, karena belum ada arahan yang detail mengenai penggunaan anggaran daerah untuk itu, saya cari duit sendiri. Saya bangunin 10 sesuai dengan standar. Saya hanya mohon bantuan supaya itu nanti diregister, dibantu prosesnya, perizinan dan sebagainya, terus standarisasi dan juga alokasi petugas untuk pendamping,” ujar Gubernur.
Gubernur menjelaskan bahwa model SPPG yang akan dikembangkan mengusung konsep closed ecosystem atau ekosistem tertutup dari hulu ke hilir. Pendekatan ini ditujukan untuk menjamin keberlanjutan pangan, sekaligus sebagai strategi pengendalian inflasi bahan pokok di tingkat lokal.
“Saya di 10 lokasi ini, saya mau ciptakan model closed ecosystem-nya. Jadi mereka kita dorong untuk apa sih bahan baku yang dibutuhkan, tolong bantu identifikasi. Sayurnya apa aja, suruh nanem, bikin kelompok penanaman di dalam itu, akan men-supply sendiri. Mereka membeli dari jamaahnya sendiri, santrinya sendiri. Butuh ayam, pelihara sendiri. Ikan, pelihara sendiri. Jadi closed ecosystem, muter di situ aja tuh duit itu. Jadi model pemberdayaannya kira-kira seperti itu,” jelasnya.
Pemprov NTB, lanjut Gubernur, juga akan menanggung seluruh kebutuhan infrastruktur program ini, termasuk pembangunan dapur dan kantor layanan. Bahkan, peralatan memasak yang digunakan dipastikan berasal dari produk lokal NTB, seperti yang diproduksi oleh pelaku industri di Kotaraja dan Getap.
“Buat kami di Pemerintah Provinsi NTB ini, apa yang jadi prioritasnya Presiden, itu prioritas kami juga. Jadi kami all out akan bantu teman-teman maju supaya program ini benar-benar terlihat dampaknya,” tegasnya.
Hingga kini, NTB telah memiliki 60 mitra SPPG yang menjangkau sekitar 180 ribu penerima manfaat, baik dari kalangan peserta didik (TK hingga SMA) maupun non-peserta didik. Capaian ini menjadikan NTB sebagai provinsi dengan progres paling signifikan dalam pelaksanaan program MBG di wilayah Bali-Nusra. Meski begitu, satu unit SPPG milik Badan Gizi Nasional (BGN) di NTB masih belum beroperasi.
