72 Pejabat NTB Dimutasi, Akademisi: Baru 40 Persen Sesuai Meritokrasi, Sisanya Gimik Politik

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 17 Mei 2025 - 13:31 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Akademisi Fisip Universitas 45 Mataram sekaligus Pengamat Politik, Dr. Alfisyahrin, menjelaskan dasar-dasar prinsip meritokrasi dalam konteks kekuasaan dan birokrasi. Menurutnya, praktik meritokrasi tidak mudah diterapkan, terutama dalam konfigurasi politik saat ini.

Ia menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur merupakan produk politik, sehingga meritokrasi rentan dibelokkan oleh kepentingan.

“Meritokrasi ini sebetulnya bukan barang baru, yang pada praktiknya lazim dalam kekuasaan kita; ini tidak mudah dilaksanakan. Setidaknya sulit menemukan momentum,” jelasnya.

Pernyataan itu ia sampaikan dalam dialog publik bertema ‘Meritokrasi Ala Iqbal-Dinda: Solusi Birokrasi atau Gimik Politik?’ yang digelar oleh Pojok NTB di Meeino Warking, Kota Mataram, pada Jumat malam (16/5/2025). Acara tersebut dihadiri ratusan peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari akademisi, aktivis, advokat, LSM, pegiat, hingga mantan pejabat.

Dialog ini digagas sebagai ruang untuk menyampaikan kritik, koreksi, dan alternatif pandangan atas kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda, khususnya soal meritokrasi.

Alfisyahrin menyampaikan, sistem kekuasaan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari dominasi instrumen-instrumen politik yang kerap mengendalikan arah keputusan, termasuk dalam birokrasi.

“Mengapa? Karena dalam platform kekuasaan kita, itu diatur oleh instrumen-instrumen lain yang mengendalikan setiap keputusan, termasuk mesin birokrasi,” imbuhnya.

Ia menyoroti adanya patronase kekuasaan yang kuat, yang berimplikasi langsung pada birokrasi yang berjalan bukan atas dasar kompetensi, tetapi pengaruh.

“Di NTB, kita belum menemukan dalil logis mengapa kebijakan ini jadi arus utama di awal kepemimpinan Iqbal-Dinda,” paparnya.

Lebih jauh, Alfisyahrin memaparkan adanya praktik “back stage” atau panggung belakang kekuasaan, di mana meritokrasi hanya dijadikan jargon sementara pengambilan keputusan tetap dikendalikan oleh kepentingan.

“Meritokrasi jadi sebatas teori. Tetapi di belakang panggung, tetap ada ruang akomodasi kepentingan. Ada ruang pengaruh kepentingan,” jelasnya.

Secara khusus, ia menyoroti mutasi pejabat yang dilakukan Iqbal-Dinda beberapa pekan lalu. Menurutnya, kebijakan tersebut belum mencerminkan prinsip meritokrasi secara utuh.

“Mutasi kemarin belum sepenuhnya mencerminkan prinsip meritokrasi. Kalau kita lihat rekam jejak dari 72 pejabat, ada beberapa pejabat yang tidak mencerminkan esensi meritokrasi. Kalau saya lihat, baru 40 persen prinsip meritokrasi dijalankan,” paparnya.

Ia menekankan bahwa bangunan meritokrasi seharusnya berdiri di atas tiga pilar utama: kapabilitas, prestasi, dan kualifikasi. Namun ia khawatir, narasi meritokrasi yang digaungkan Gubernur Iqbal hanya sebatas upaya manipulatif untuk membentuk persepsi publik.

Padahal, menurutnya, realitas politik yang sarat kepentingan transaksional membuat kebijakan kekuasaan jauh dari sterilitas nilai-nilai ideal meritokrasi.

 

Berita Terkait

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah
Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Berita ini 130 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB