SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dukungan terhadap pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) terus mengalir. Kali ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan sikap positif terhadap aspirasi tersebut.
Sekretaris Daerah NTB, Lalu Gita Ariadi, langsung menerima massa aksi yang menggelar unjuk rasa di Gedung Sangkareang, Kompleks Kantor Gubernur NTB. Dalam pertemuan itu, Gita menyatakan dukungannya terhadap pembentukan PPS.
Di akhir pertemuan, Gita bahkan turut menandatangani dokumen rekomendasi pembentukan PPS yang diajukan oleh massa aksi.
“Kita menjemput kesejahteraan bersama. Bukan bertanding tapi bersanding dengan sebaik-baiknya,” ujar Lalu Gita. Kamis (15/5).
Ia kemudian menyampaikan harapannya terkait masa depan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok yang bisa berkembang seperti negara-negara maju di Asia Tenggara.
“Siapa tahu Pulau Sumbawa seperti Brunei Darussalam dan Lombok adalah Singapura. Hidup dengan sektor jasa, why not,” tambahnya.
Meski demikian, Gita mengingatkan bahwa hingga saat ini masih berlaku moratorium pemekaran daerah otonom baru (DOB) secara nasional. Ia memandang aksi ini sebagai bagian dari upaya konsolidasi masyarakat dalam menyambut kemungkinan dibukanya kembali peluang pemekaran oleh pemerintah pusat.
“Saya kira aksi hari ini sebagai bentuk konsolidasi sebelum dibukanya moratorium,” tuturnya.
Dalam pernyataannya, Gita juga mengimbau agar perjuangan pembentukan PPS tidak digiring ke arah konflik budaya maupun sentimen negatif. Ia mengingatkan agar aspirasi disampaikan dengan cara yang simpatik dan tidak merugikan masyarakat.
“Jangan sampai ada blokade karena yang akan rugi masyarakat sendiri. Ini hal (tuntutan pemekaran daerah, Red) yang biasa saja. Dengan pemekaran, Insya Allah makin banyak yang mengurus masyarakat,” tegasnya.
Aksi unjuk rasa yang digelar berlangsung damai dan tertib, dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Tidak ada laporan insiden atau bentrokan selama aksi berlangsung.
Wacana pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa memang telah lama menjadi aspirasi masyarakat di wilayah tersebut. Mereka meyakini bahwa dengan terbentuknya provinsi baru, pembangunan dapat dilakukan secara lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan lokal.
Semangat untuk menjadikan Pulau Sumbawa sebagai provinsi tersendiri terus berkobar. Masyarakat berharap agar pemerintah pusat segera membuka kembali keran pemekaran daerah dan memberi ruang bagi wilayah yang telah siap naik status menjadi provinsi.
