Tunggakan Pajak Kendaraan Dinas: Ujian Nyata Komitmen Membangun Kepercayaan Publik

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 6 Mei 2025 - 10:28 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Di tengah gencarnya upaya membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Pemerintah Provinsi NTB justru menghadapi ujian serius: tunggakan pajak kendaraan dinas, baik milik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota se-NTB. Persoalan ini bukan sekadar soal teknis administrasi keuangan, tetapi menyentuh inti kredibilitas, moralitas, dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum.

Data telah tersedia. Jumlah kendaraan yang menunggak sudah teridentifikasi, kondisi fisiknya telah diverifikasi, dan regulasi untuk menyelesaikannya pun sudah ada. Tidak ada lagi ruang untuk alasan, apalagi pembiaran. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah cepat, tepat, dan tegas berbasis hukum, dan berpihak pada kepentingan daerah.

Membiarkan tunggakan pajak kendaraan dinas sama saja dengan membiarkan negara memberi contoh buruk kepada warganya. Bagaimana mungkin masyarakat diminta taat membayar pajak kendaraan pribadi, jika pemerintah sendiri lalai melunasi kewajiban pajaknya? Keteladanan bukan sekadar harapan—ia adalah syarat mutlak untuk membangun budaya kepatuhan. Dan inilah saat yang tepat bagi Pemerintah Provinsi NTB untuk menunjukkan keteladanan itu.

Pemprov NTB harus segera mengambil kebijakan strategis yang komprehensif dan melibatkan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Kendaraan dinas yang masih aktif harus segera dibayarkan pajaknya. Opsi penghapusan denda administratif dapat dipertimbangkan melalui diskresi kepala daerah atau regulasi daerah yang sah. Adapun kendaraan yang rusak berat, tak layak pakai, atau tidak diketahui keberadaannya, harus segera dihapus dari daftar aset dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum: dilelang, dimusnahkan, atau dihapuskan secara administratif.

Langkah konkret berupa penerbitan Instruksi Gubernur—bahkan, bila perlu, Peraturan Gubernur—perlu segera diambil sebagai payung hukum percepatan. Ini akan menjadi bukti nyata bahwa pemerintah serius dalam menegakkan tertib aset, tertib anggaran, dan tertib pajak.

Ini bukan semata soal penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lebih dari itu, ini menyangkut wibawa pemerintahan di mata rakyat. Ketegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini akan memberi efek psikologis positif: bahwa pemerintah pun taat pajak dan pantas menjadi teladan.

Baca Juga :  Wagub NTB Umi Dinda Resmi Lantik 26 Kepala Sekolah SMA/SMK, Dorong Integritas dan Pemerataan Kualitas Pendidikan

Lebih jauh, solusi atas masalah ini harus menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dalam pengelolaan aset daerah: mulai dari pengendalian jumlah kendaraan dinas, efisiensi pemanfaatannya, hingga penguatan sistem pengawasan dan audit secara berkala.

Kini, publik menanti. Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota harus menjawabnya dengan tindakan nyata. Sebab di sinilah letak kepercayaan dibangun melalui keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi benar, adil, dan berpihak pada kepentingan publik.

Penulis: Saptoto
Humas DPW Garda Satu NTB

 

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Berita ini 55 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 November 2026 - 20:09 WIB

Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji

Sabtu, 21 November 2026 - 20:00 WIB

DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB