KTM Tambora Jangan Hanya Jadi Nama, DPRD Lila Ramadhani Dorong Keberlanjutan Kawasan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 16 April 2025 - 10:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima kembali melanjutkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah (Perda) pada hari ini, Selasa (15/4), dengan fokus utama pada pasal 10 hingga 13. Rapat tersebut membedah secara rinci sejumlah sistem strategis, mulai dari jaringan jalan, jaringan sungai, danau, penyeberangan, hingga transportasi udara, baik umum maupun khusus.

Anggota DPRD Kabupaten Bima dari Fraksi Golkar, Lila Ramadhani Sukendy, turut hadir aktif dalam pembahasan tersebut. Ia menyoroti secara khusus keberadaan Kawasan Terpadu Mandiri (KTM) Tambora yang selama ini tercantum dalam dokumen RTRW.

Baca Juga :  "HMI Siap Lawan Ancaman Krisis Pangan: Pemuda Jadi Garda Terakhir!"

Menurut Lila, keberadaan KTM Tambora tidak boleh berhenti hanya sebagai penetapan kawasan di atas kertas. Ia mendorong adanya pemikiran jangka panjang terkait arah pembangunan dan keberlanjutan kawasan tersebut.

“KTM Tambora tidak cukup hanya ditetapkan dalam dokumen RTRW sebagai sebuah kawasan. Kita perlu mulai memikirkan arah keberlanjutannya ke depan. Harus ada peta jalan yang jelas,” tegas Lila di hadapan anggota pansus lainnya.

Baca Juga :  Kapal Pesiar Ovation Of The Seas Singgah di Gili Mas dengan 4.684 Penumpang, Gubernur NTB Soroti Tantangan Akomodasi

Pernyataan ini mencuat di tengah upaya pemerintah daerah menyusun peta ruang yang tidak hanya sesuai kebutuhan saat ini, tetapi juga berpandangan jauh ke depan demi mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Berita Terkait

APBD NTB Disorot, Belanja Operasional Tembus 77,81 Persen, Pegawai di Atas 31 Persen
Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 5 September 2026 - 02:05 WIB

APBD NTB Disorot, Belanja Operasional Tembus 77,81 Persen, Pegawai di Atas 31 Persen

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Berita Terbaru