Senator NTB Mirah Menggugat: Kami Rawat Aset, Pusat yang Panen Raya!

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 15 April 2025 - 11:06 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Jakarta – Anggota DPD RI asal NTB, Senator Mirah Midadan Fahmid, kembali menegaskan pentingnya penguatan otonomi daerah dalam pengelolaan sumber daya dan akses fiskal yang berkeadilan. Dalam pernyataannya, ia menyoroti dua sektor krusial: perhubungan dan lingkungan hidup.

Dalam sektor perhubungan, Senator Mirah menyoroti lambannya proses pengalihan kewenangan pengelolaan Pelabuhan Kerauangan, yang hingga kini masih sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Padahal, pelabuhan tersebut merupakan simpul lalu lintas ekonomi penting bagi NTB.

“Pemerintah provinsi sudah menyusun dokumen dan mengajukan permohonan resmi untuk pengambilalihan kewenangan. Tapi sampai hari ini belum ada tanggapan berarti dari pusat. Ini harus segera dijawab dengan itikad serius,” tegas Mirah, dalam keterangan yang diterima media ini. Selasa 15 April 2025.

Ia meyakini, jika pengelolaan pelabuhan dialihkan ke daerah, maka potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat signifikan.

“Jangan sampai aktivitas ekonomi ramai, tapi hasilnya justru mengalir ke pusat. Ini soal keadilan fiskal dan hak daerah atas asetnya sendiri,” tandasnya.

Sementara itu, di sektor lingkungan hidup, Senator Mirah menyoroti persoalan PNBP-PKH (Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penggunaan Kawasan Hutan). Ia mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang menyalurkan seluruh dana PNBP-PKH langsung ke kas negara tanpa mekanisme bagi hasil ke daerah.

“Ini ironis. Kawasan hutan ada di wilayah daerah, tapi saat daerah ingin melakukan konservasi atau penguatan sistem kehutanan, justru terbentur minimnya anggaran. Padahal ada dana PNBP-PKH yang seharusnya bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Skandal Proyek Islamic Center NTB! Uang Belasan Miliaran Dihabiskan, Tapi Proyek Masih Molor, Gubernur NTB Iqbal Geram

Mirah mendorong agar PNBP-PKH diberlakukan skema Dana Bagi Hasil (DBH), seperti sektor migas atau kehutanan lainnya. Menurutnya, sudah saatnya ada pembagian yang lebih adil dalam pemanfaatan sumber daya berbasis wilayah.

“Jika sumber daya berada di daerah, maka manfaatnya juga harus kembali ke daerah. Prinsipnya sederhana: akses sumber daya, harus setara dengan akses fiskal,” pungkasnya.

 

 

Berita Terkait

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah
Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu
Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter
Embarkasi Lombok Terbaik Nasional, DPR RI Bongkar Bangunan Rusak dan Kekurangan Petugas Haji
DPR RI Bongkar Kondisi Asrama Haji Lombok, 63 dari 217 Kamar Belum Layak Jelang Haji 2027
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Berita ini 178 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 21:15 WIB

DPRD NTB Soroti Tarif Parkir Islamic Center, Aji Maman: Jangan Bebani Warga yang Hendak Beribadah

Minggu, 22 November 2026 - 20:18 WIB

Masuk Area Islamic Center NTB Tak Lagi Gratis, Tarif Parkir Tembus Rp15 Ribu

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 20:22 WIB

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Berita Terbaru

Jemaah Haji Asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2026 Saat Berada di Asrama Haji Embarkasi Lombok Sebelum Diberangkatkan ke Tanah Suci

Pemerintahan

NTB Dapat Kuota 5.798 Jemaah Haji 2027, Dibagi dalam 15 Kloter

Sabtu, 21 Nov 2026 - 20:22 WIB