SUMBAWAPOST.com, Mataram – Dugaan skandal kredit macet Bank NTB Syariah senilai Rp300 miliar mencuat ke permukaan, mengguncang perekonomian daerah yang sudah rapuh. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan justru diduga mengalir ke tangan oligarki melalui skema kredit bermasalah.
NTB masih masuk dalam jajaran provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, sementara angka pengangguran tetap tinggi. Namun, alih-alih digunakan untuk kesejahteraan, dana besar justru menguap dalam lingkaran kekuasaan.
Koordinator Nasional Poling Nusa Tenggara Barat (NasPol NTB), Ardiansyah, mendesak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk bersikap tegas. Menurutnya, ketidakseriusan pemimpin daerah dalam memerangi korupsi semakin memperburuk keadaan.
“Jangan cuma garang soal calo jabatan! Ini masalah besar yang menggerogoti ekonomi daerah. Jika dibiarkan, NTB akan semakin hancur,” tegas Ardi.
Ia juga meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB segera bertindak sebelum skandal ini lenyap tanpa jejak seperti banyak kasus sebelumnya.
“Jangan ada tebang pilih! Tangkap semua pencuri uang rakyat yang membuat NTB semakin miskin dan tertinggal,” serunya.
Kasus ini bukan sekadar angka, ini adalah nyawa ekonomi NTB.
“Jika dibiarkan berlarut, bukan hanya ekonomi daerah yang terguncang, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan perbankan syariah,”ujarnya.
Sebelumnya, Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini.
“Ini bukan sekadar kredit macet biasa. Ini kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus segera bertindak dan menyeret pihak yang bertanggung jawab,” tegas Aminurlah, Kamis 13 Maret 2025.
Dana Fantastis, Rakyat Miskin yang Menderita
Lebih dari Rp 300 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB justru ‘terjebak’ dalam kredit macet. Aminurlah menilai, jika dana tersebut disalurkan kepada petani dan UMKM, dampaknya bisa mengubah nasib ribuan warga miskin di daerah ini.
“Ironis. Petani sulit dapat pinjaman, tapi perusahaan besar justru dengan mudah mengakses kredit. Ada apa di balik kebijakan ini?,” cetusnya.
Siapa Aktor di Balik Kredit Macet Ini?
Yang lebih mencurigakan, Direktur Umum Bank NTB Syariah tiba-tiba mengundurkan diri! Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?
“Direktur yang mundur harus dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja! Apa perannya dalam tumpukan kredit macet ini?,” ujar Aminurlah geram.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di audit internal saja. KPK harus masuk dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik kebijakan ini.
KPK, Jangan Diam, Seret Dalangnya
Aminurlah juga mempertanyakan penggunaan dana CSR yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita butuh transparansi. Dana CSR itu diberikan ke siapa? Apa benar-benar bermanfaat untuk daerah atau hanya menguntungkan segelintir elite?” tandasnya.
