Skandal Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah: Ada ‘Dalang’ di Balik Layar? DPRD NTB Desak KPK Bongkar Tuntas

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:50 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sebuah skandal keuangan mencengangkan terungkap di Bank NTB Syariah. Kredit macet senilai lebih dari Rp300 miliar mengguncang keuangan daerah, menimbulkan pertanyaan besar: Siapa dalang di balik ini semua?

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini.

“Ini bukan sekadar kredit macet biasa. Ini kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus segera bertindak dan menyeret pihak yang bertanggung jawab,” tegas Aminurlah, Kamis 13 Maret 2025.

Dana Fantastis, Rakyat Miskin yang Menderita

Lebih dari Rp 300 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB justru ‘terjebak’ dalam kredit macet. Aminurlah menilai, jika dana tersebut disalurkan kepada petani dan UMKM, dampaknya bisa mengubah nasib ribuan warga miskin di daerah ini.

Baca Juga :  DPRD Dompu Tak Diam, Setiap Hari Suarakan Aspirasi dan Bongkar Masalah Publik

“Ironis! Petani sulit dapat pinjaman, tapi perusahaan besar justru dengan mudah mengakses kredit. Ada apa di balik kebijakan ini?,” cetusnya.

Siapa Aktor di Balik Kredit Macet Ini?

Yang lebih mencurigakan, Direktur Umum Bank NTB Syariah tiba-tiba mengundurkan diri! Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?

“Direktur yang mundur harus dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja! Apa perannya dalam tumpukan kredit macet ini?,” ujar Aminurlah geram.

Baca Juga :  Menteri Haji RI Kunjungi Kebun Kurma Lombok Utara, Terbaik ke-7 Dunia

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di audit internal saja. KPK harus masuk dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik kebijakan ini.

KPK, Jangan Diam, Seret Dalangnya

Aminurlah juga mempertanyakan penggunaan dana CSR yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita butuh transparansi. Dana CSR itu diberikan ke siapa? Apa benar-benar bermanfaat untuk daerah atau hanya menguntungkan segelintir elite?” tandasnya.

 

Berita Terkait

Pilkades Lombok Tengah 2026: 334 Calon Adu Pengaruh di 87 Desa, Ribuan Personel Turun Tangan
Optimalisasi Potensi Lokal Jadi Strategi KoPITol NTB Perkuat Ekonomi Masyarakat
NTB Genjot Penyelamatan Hutan, Proyek FOLU GCF Resmi Dimulai, Ini Mitranya
Tragedi Udayana: Pelajar 14 Tahun Tewas Dibacok, 13 Terduga Pelaku Diamankan, 10 Masih Anak-anak
Yanuar Fikri Tiba di NTB, Disnakertrans Jemput Langsung di Bandara, Tak Sekadar Urus Pemulangan
Kongres Internasional Bahasa Sasak Dorong Reformasi, dari Bahasa Sehari-hari Menuju Bahasa Ilmu
Wagub NTB Buka Kongres Internasional I Bahasa Sasak di Momentum Sumpah Pemuda
Sumpah Pemuda ke-98, 15 Pemuda Pelopor NTB Raih Penghargaan, Ini 5 Nama ke Seleksi Nasional
Berita ini 72 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 15:23 WIB

Pilkades Lombok Tengah 2026: 334 Calon Adu Pengaruh di 87 Desa, Ribuan Personel Turun Tangan

Kamis, 29 Oktober 2026 - 12:36 WIB

Optimalisasi Potensi Lokal Jadi Strategi KoPITol NTB Perkuat Ekonomi Masyarakat

Rabu, 28 Oktober 2026 - 20:36 WIB

NTB Genjot Penyelamatan Hutan, Proyek FOLU GCF Resmi Dimulai, Ini Mitranya

Rabu, 28 Oktober 2026 - 19:14 WIB

Tragedi Udayana: Pelajar 14 Tahun Tewas Dibacok, 13 Terduga Pelaku Diamankan, 10 Masih Anak-anak

Rabu, 28 Oktober 2026 - 18:15 WIB

Yanuar Fikri Tiba di NTB, Disnakertrans Jemput Langsung di Bandara, Tak Sekadar Urus Pemulangan

Berita Terbaru