Skandal Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah: Ada ‘Dalang’ di Balik Layar? DPRD NTB Desak KPK Bongkar Tuntas

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sebuah skandal keuangan mencengangkan terungkap di Bank NTB Syariah. Kredit macet senilai lebih dari Rp300 miliar mengguncang keuangan daerah, menimbulkan pertanyaan besar: Siapa dalang di balik ini semua?

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini.

“Ini bukan sekadar kredit macet biasa. Ini kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus segera bertindak dan menyeret pihak yang bertanggung jawab,” tegas Aminurlah, Kamis 13 Maret 2025.

Dana Fantastis, Rakyat Miskin yang Menderita

Lebih dari Rp 300 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB justru ‘terjebak’ dalam kredit macet. Aminurlah menilai, jika dana tersebut disalurkan kepada petani dan UMKM, dampaknya bisa mengubah nasib ribuan warga miskin di daerah ini.

Baca Juga :  Sidang Aktivis Gugat DPRD NTB Ditunda Lagi, Kuasa Hukum: Mungkin DPRD Galau Digugat Rp105 M

“Ironis! Petani sulit dapat pinjaman, tapi perusahaan besar justru dengan mudah mengakses kredit. Ada apa di balik kebijakan ini?,” cetusnya.

Siapa Aktor di Balik Kredit Macet Ini?

Yang lebih mencurigakan, Direktur Umum Bank NTB Syariah tiba-tiba mengundurkan diri! Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?

“Direktur yang mundur harus dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja! Apa perannya dalam tumpukan kredit macet ini?,” ujar Aminurlah geram.

Baca Juga :  Bapemperda DPRD NTB Rilis 16 Raperda: Atur Petani, Atur Jalan, Atur Judi Online, Lengkap Kayak Menu Restoran Legislatif

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di audit internal saja. KPK harus masuk dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik kebijakan ini.

KPK, Jangan Diam, Seret Dalangnya

Aminurlah juga mempertanyakan penggunaan dana CSR yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita butuh transparansi. Dana CSR itu diberikan ke siapa? Apa benar-benar bermanfaat untuk daerah atau hanya menguntungkan segelintir elite?” tandasnya.

 

Berita Terkait

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik
Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG
Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya
DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September
Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW
Daun Kelor Mengubah Nasib Anak Pelosok Dompu hingga Tembus Pasar Internasional
Investasi NTB Tembus Rp33,73 Triliun, DPMPTSP Dorong Ekonomi Tak Lagi Bergantung Tambang
Status Kekeringan Lombok Barat Naik Jadi Darurat
Berita ini 67 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 20:13 WIB

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 September 2026 - 19:56 WIB

Relawan MBG Dompu Mengaku Dipecat Mendadak, BGN Diminta Bongkar Tata Kelola SPPG

Minggu, 13 September 2026 - 16:31 WIB

Musda V Demokrat NTB Ditunda, 18 September Batal Digelar, Ini Alasannya

Minggu, 13 September 2026 - 14:14 WIB

DPP Terbitkan Surat Musda Demokrat NTB, Dijadwalkan 18 September

Sabtu, 12 September 2026 - 17:34 WIB

Dugaan Perselingkuhan Anggota DPRD Dompu Masuk Ranah Partai, Bisa Berujung PAW

Berita Terbaru

Tiga Ahli Yang Dihadirkan Tim Advokat Bersama Badai NTB Saat Mengikuti Persidangan Kasus ITE di Pengadilan Negeri Raba Bima, Jumat (11/9/2026).

Hukum & Kriminal

3 Ahli Nilai Postingan Badai NTB Tak Langgar Pencemaran Nama Baik

Minggu, 13 Sep 2026 - 20:13 WIB