Skandal Kredit Macet Ratusan Miliar di Bank NTB Syariah: Ada ‘Dalang’ di Balik Layar? DPRD NTB Desak KPK Bongkar Tuntas

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 13 Maret 2025 - 15:50 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Sebuah skandal keuangan mencengangkan terungkap di Bank NTB Syariah. Kredit macet senilai lebih dari Rp300 miliar mengguncang keuangan daerah, menimbulkan pertanyaan besar: Siapa dalang di balik ini semua?

Anggota Komisi III DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, dengan tegas mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan dan membongkar tuntas kasus ini.

“Ini bukan sekadar kredit macet biasa. Ini kerugian daerah ratusan miliar. KPK harus segera bertindak dan menyeret pihak yang bertanggung jawab,” tegas Aminurlah, Kamis 13 Maret 2025.

Dana Fantastis, Rakyat Miskin yang Menderita

Lebih dari Rp 300 miliar yang seharusnya bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di NTB justru ‘terjebak’ dalam kredit macet. Aminurlah menilai, jika dana tersebut disalurkan kepada petani dan UMKM, dampaknya bisa mengubah nasib ribuan warga miskin di daerah ini.

Baca Juga :  Gubernur NTB Terbitkan Pergub Baru, Disnakkeswan: Akses Layanan Ternak Kini Lebih Cepat dan Mudah

“Ironis! Petani sulit dapat pinjaman, tapi perusahaan besar justru dengan mudah mengakses kredit. Ada apa di balik kebijakan ini?,” cetusnya.

Siapa Aktor di Balik Kredit Macet Ini?

Yang lebih mencurigakan, Direktur Umum Bank NTB Syariah tiba-tiba mengundurkan diri! Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang sedang disembunyikan?

“Direktur yang mundur harus dimintai pertanggungjawaban. Dia tidak bisa lepas tangan begitu saja! Apa perannya dalam tumpukan kredit macet ini?,” ujar Aminurlah geram.

Baca Juga :  Geger! Oknum DPRD NTB Sulap Aset Pemprov Jadi Ruko Milik Pribadi – Forum Rakyat Mengamuk Ancam Demo

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penyelidikan kasus ini tidak boleh berhenti di audit internal saja. KPK harus masuk dan mengusut tuntas siapa saja yang bermain di balik kebijakan ini.

KPK, Jangan Diam, Seret Dalangnya

Aminurlah juga mempertanyakan penggunaan dana CSR yang seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita butuh transparansi. Dana CSR itu diberikan ke siapa? Apa benar-benar bermanfaat untuk daerah atau hanya menguntungkan segelintir elite?” tandasnya.

 

Berita Terkait

Ketika Tuntutan Dan Putusan Berbeda: Pelajaran Dari Kasus Radiet/Vira
Terungkap! Ini Lokasi Tiga Koperasi Tambang di NTB yang Resmi Kantongi IPR
Temuan Mengejutkan DPRemaja 4.0: Ribuan Siswa di Lombok, Semarang dan Jakarta Terpapar Iklan Rokok Dekat Sekolah
500 Anak Muda Padati TIM, The Unpopular Fest 2026 Desak Negara Lindungi Generasi dari Ancaman Rokok
Beef NTB Siapkan Roadshow Hingga Desa, Bantu Peternak Buka Pasar Lebih Luas dan Tingkatkan Harga Jual
Peternak NTB Bersatu! Beef NTB Resmi Diluncurkan, Siap Buka Pasar Luas dan Wujudkan Lumbung Ternak Nasional
Etika Penyelenggara Pemilu Dan Masa Depan Demokrasi: Pelajaran Dari Pusat Hingga Lombok Timur
Seniman Hukum Law Firm dan Kiprah Bung Heru, Advokat Muda dengan Seribu Solusi bagi Klien
Berita ini 63 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 11 Juni 2026 - 17:52 WIB

Ketika Tuntutan Dan Putusan Berbeda: Pelajaran Dari Kasus Radiet/Vira

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:59 WIB

Terungkap! Ini Lokasi Tiga Koperasi Tambang di NTB yang Resmi Kantongi IPR

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:46 WIB

Temuan Mengejutkan DPRemaja 4.0: Ribuan Siswa di Lombok, Semarang dan Jakarta Terpapar Iklan Rokok Dekat Sekolah

Kamis, 11 Juni 2026 - 15:12 WIB

500 Anak Muda Padati TIM, The Unpopular Fest 2026 Desak Negara Lindungi Generasi dari Ancaman Rokok

Kamis, 11 Juni 2026 - 14:59 WIB

Beef NTB Siapkan Roadshow Hingga Desa, Bantu Peternak Buka Pasar Lebih Luas dan Tingkatkan Harga Jual

Berita Terbaru