Direktur dan Kontraktor Mangkir, Forum Rakyat NTB Curiga Ada Skandal Besar di Pembangunan Poltekkes Mataram

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 6 Maret 2025 - 11:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Aroma skandal besar tercium dalam proyek pembangunan Gedung Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Mataram. Forum Rakyat NTB yang terus mengawal kasus ini semakin curiga setelah Direktur Poltekes Mataram dan pihak kontraktor mangkir dari hearing lanjutan yang digelar Kamis, 6 Maret 2025.

Dugaan Penyelewengan Makin Kuat, Kejati NTB Siap Dihadirkan

Ketua Forum Rakyat NTB, Hendrawan Saputra, S.H., geram dengan sikap mereka yang memilih menghindar daripada memberikan klarifikasi.

“Jika tidak bersalah, mengapa takut hadir dan menjelaskan? Ada yang ditutup, Kami tak akan tinggal diam,” tegasnya usai hearing.

Baca Juga :  Ketua KONI NTB Mori Hanafi Optimistis dr. H. Irfan Mampu Bawa Olahraga Bima Berprestasi di Tingkat Nasional

Tak hanya itu, pihak Poltekkes Mataram juga dinilai semakin menutup-nutupi proyek ini setelah petugas keamanan mereka menghalangi Forum Rakyat NTB untuk melihat langsung kondisi pembangunan dan mengambil dokumentasi.

“Ini proyek publik, dibangun dengan uang rakyat. Kenapa masyarakat malah dilarang melihat? Ini semakin menguatkan dugaan ada kejanggalan besar yang sedang disembunyikan,” ujar Hendrawan.

Dugaan Korupsi Mencuat, Forum Rakyat NTB Siap Laporkan ke Kejati NTB

Mencium banyaknya kejanggalan, Forum Rakyat NTB bersiap membawa kasus ini ke Kejaksaan Tinggi NTB.

“Kami akan melaporkan dugaan penyelewengan ini. Jika tidak ada langkah tegas, kami siap turun ke jalan dalam aksi besar-besaran menuntut transparansi dan keadilan,” tandas Hendrawan.

Baca Juga :  68 Blok WPR NTB Ditata, 21 Koperasi Ajukan IPR untuk Tekan Tambang Ilegal

Pembangunan Gedung Poltekkes Mataram memang sudah lama menjadi sorotan. Sejumlah masalah seperti keterlambatan proyek dan dugaan ketidaksesuaian spesifikasi semakin memperkuat dugaan adanya praktik korupsi.

Forum Rakyat NTB berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas. Mereka mendesak aparat hukum untuk segera turun tangan sebelum uang rakyat semakin dikorupsi.

“Kami tidak akan mundur. Jika mereka terus menghindar, kami akan terus bergerak hingga keadilan ditegakkan,” tutup Hendrawan dengan penuh ketegasan.

 

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 48 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru