Selamat! Polda NTB Dapat Penghargaan Pin Emas atas Keberhasilan Bongkar Kasus Mafia Tanah Rp210 Miliar

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 18 Februari 2025 - 02:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) menorehkan prestasi gemilang dalam pemberantasan mafia tanah. Pada November 2024 lalu. Atas prestasi tersebut Kapolda NTB bersama jajaran menerima penghargaan pin emas dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), untuk keberhasilan ungkap dua target utama serta satu kasus tambahan. Total kerugian yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 210 miliar.

Penghargaan itu secara langsung disematkan Menteri ATR/BPN kepada Kapolda NTB, dalam sebuah seremoni di Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Keberhasilan tersebut menunjukkan komitmen kuat kepolisian, dalam menindak tegas para pelaku mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Baca Juga :  Kapolda Ajak Sentra Gakkumdu Pilgub NTB Samakan Persepsi, Pertajam Koordinasi, Jaga Netralitas

Kapolda NTB Hadi Gunawan melalui, Kabid Humas Polda NTB, Mohammad Kholid, mengungkapkan jika pencapaian tersebut sebagai hasil kerja keras tim dalam menjalankan tugas selama tahun 2024.

“Dua target utama dalam operasi pemberantasan mafia tanah tahun 2024, berhasil kami tuntaskan hingga tahap dua, yang berarti telah sampai pada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Lebih dari itu, kami juga mengungkap satu kasus tambahan di luar target yang ditetapkan Satgas Mafia Tanah,” jelas Kombes Pol. Mohammad Kholid. Dalam keterangan tertulisnya Selasa (18/02/2025).

Menurutnya, penghargaan itu menjadi motivasi bagi Polda NTB untuk terus meningkatkan upaya pemberantasan mafia tanah di Provinsi NTB.

Baca Juga :  Malaysia Buka 'Pintu Rezeki' di NTB, FGV Siap Serap Tenaga Kerja Lokal

“Kami berkomitmen untuk terus memberantas mafia tanah dan melindungi hak-hak masyarakat. Jika ada indikasi atau laporan mengenai praktik ilegal terkait pertanahan, kami mengajak masyarakat untuk segera melapor agar bisa segera ditindaklanjuti,” tandasnya.

Keberhasilan tersebut diharapkan semakin memperkuat sinergi antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik mafia tanah.

“Kami menegaskan jika pihaknya tidak akan ragu, untuk menindak tegas pelaku yang mencoba bermain-main dengan hukum,”terangnya.

 

Berita Terkait

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality
NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus
NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak
Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah
NTB Jadi Tuan Rumah Ajang Internasional IYTA 2026, Wagub Umi Dinda Dorong Anak Muda Tembus Panggung Dunia
Wagub NTB Dukung Duta Pendidikan Indonesia 2026, Generasi Muda Diminta Jadi Agen Perubahan Pendidikan
Kabar Baik untuk Sumbawa, Proyek SPAM Hadirkan 1.516 Sambungan Rumah Baru, 6.064 Warga Jadi Penerima Manfaat
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:53 WIB

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub NTB Umi Dinda Luncurkan Voice for Equality

Kamis, 4 Juni 2026 - 21:40 WIB

NTB Darurat Kekerasan Perempuan dan Anak, Wagub Umi Dinda Serukan Gerakan Bersama Melawan Kekerasan Gender

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:31 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Sorot Absennya Kepala Kemenag dan Minimnya Data Kasus

Kamis, 4 Juni 2026 - 18:29 WIB

NTB Darurat Kekerasan Seksual, Ketua DPRD Isvie Dorong Lombok Tak Hanya Jadi Pulau Seribu Masjid, Tapi Juga Pulau Seribu Perlindungan Perempuan dan Anak

Kamis, 4 Juni 2026 - 17:18 WIB

Ketua DPRD Isvie Nyatakan Darurat Kekerasan Seksual di NTB, Ancam Dorong Penutupan Ponpes dan Lembaga Pendidikan Bermasalah

Berita Terbaru