SUMBAWAPOST.com, Mataram –Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mensupport dan mengapresiasi Bulog yang berencana menyerap gabah langsung dari petani. Kebijakan ini untuk memastikan gabah tetap tersedia bagi masyarakat NTB dan menghindari adanya impor beras dari luar daerah maupun negeri.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi NTB Drs. H. Wirajaya Kusuma menjelaskan bahwa pemerintah Provinsi NTB bertekad tidak akan impor beras selama ketersediaan gabah atau beras tercukupi.
“Kita tidak boleh impor beras. Pemprov NTB. Akan support pihak Bulog yang berencana menyerap gabah dari petani langsung,” ungkapnya saat memimpin Rapat Koordinasi Akselerasi Penyerapan Gabah oleh Bulog NTB di ruang rapat anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin (13/01/2025).
Sementara pada kesempatan tersebut, Wakil Pimpinan Wilayah (Wapimwil) Bulog NTB Musazdin Said menjelaskan bahwa pihak Bulog akan berencana menyerap gabah dari petani sekitar 551.000 ribu ton gabah. Hal ini sejalan dengan harapan presiden Prabowo bahwa tidak ada lagi impor komoditas seperti beras, jagung, garam dan gula pasir di tahun 2025.
“Dengan target tersebut, pihak Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dari petani sehingga kebutuhan masyarakat bisa tercukupi,” jelasnya
Dijelaskannya kapasitas produksi Petani di NTB berkisar sebesar 1,4 juta ton Gabah Kering Giling, sebenarnya bisa memenuhi serapan Bulog, asal petani atau Gapoktan tidak menjual hasil produksinya ke luar daerah NTB.
Dalam rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Kepala Biro Ekonomi Setprov NTB, Wakil Kepala Bulog NTB beserta unsur perwakilan kedinasan terkait.
Namun, diawal tahun 2025 sebanyak 5.900 ton beras impor asal Myanmar didatangkan Bulog NTB.
Terpisah, Sri Muniati, mengatakan, beras tersebut sebagai cadangan pemerintah atau CBP dipakai untuk kebutuhan penyaluran program bantuan pangan, stabilisasi pasokan dan harga melalui penjualan beras SPHP hingga antisipasi krisis pangan.
“Saat ini sedang berlangsung proses bongkar beras eks Myanmar sebanyak 5.900 ton di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Beras tersebut digunakan untuk penguatan stok cadangan beras pemerintah di Nusa Tenggara Barat,” ungkap Muniati, Pimpinan Wilayah Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB. Sabtu kemarin (4/01/2025) di Mataram.
Pada 2024, pemerintah pusat telah mengadakan rapat koordinasi terbatas dalam rangka percepatan penerimaan importasi cadangan beras pemerintah. Bulog NTB melalui Pelabuhan Lembar menjadi salah satu destinasi kedatangan beras impor.
Sri mengungkapkan stok beras cadangan pemerintah yang kini dikuasai Bulog NTB masih memadai untuk memenuhi kebutuhan penyaluran selama kurun waktu tiga bulan ke depan.
Meski demikian, Bulog juga perlu memperhatikan penyediaan cadangan stok minimal untuk kebutuhan tiga bulan penyaluran berikutnya.
“Stok beras luar negeri yang baru tiba itu dapat memperkuat stok beras cadangan pemerintah di Nusa Tenggara Barat,” kata Sri.
Beras yang didatangkan dari Myanmar tersebut memicu berbagai reaksi, mengingat NTB dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang biasanya mengalami surplus produksi beras.
Menyikapi hal itu, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Dr. H. Fathul Gani, menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB tidak memiliki kewenangan dalam kebijakan impor beras ini. Menurutnya, keputusan tersebut sepenuhnya merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Perum Bulog.
“Pemprov tidak pernah mengimpor beras. Tetapi kita harus memahami bahwa ini adalah kebijakan nasional,” ujar Fathul Gani.
Berdasarkan koordinasi antara Pemprov NTB dan Bulog, beras impor dari Myanmar ini diperuntukkan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Beras tersebut tidak akan diperjualbelikan di pasar lokal NTB dan hanya digunakan untuk program bantuan pangan pada tahun 2025.
“Semua beras ini disimpan di gudang Bulog. Beras hanya akan dikeluarkan untuk situasi darurat atau program bantuan pangan. Jadi, tidak akan dilepas ke pasar,” jelas Gani.
Masuknya beras impor ini tidak akan mempengaruhi harga gabah di NTB, meskipun saat ini petani lokal tengah memasuki masa panen padi di Lombok. Gani memastikan mekanisme pasar tetap berjalan normal dengan dominasi beras lokal di pasar.
“Kita pastikan harga gabah tetap stabil. Beras impor ini tidak akan memengaruhi mekanisme pasar karena tidak dilepas di pasar lokal. Koordinasi dengan Bulog terus dilakukan untuk menjaga harga,” terangnya.
Gani menegaskan bahwa Pemprov NTB tidak memiliki opsi untuk menolak masuknya beras impor ini karena merupakan bagian dari kebijakan nasional.
