Disnakertrans NTB Sampaikan 6 Langkah Strategis Atasi Pengangguran

Avatar

- Jurnalis

Sabtu, 22 Juni 2024 - 02:13 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram –

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Nusa Tenggara Barat (Disnakertrans NTB) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Ketenagakerjaan Tahun 2024 dengan tema Sinergitas Pembangunan Di Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam rangka Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi NTB Tahun 2024 di Aula Kantor Disnakertrans NTB, 20 Juni 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos., MH mengatakan sektor ketenagakerjaan adalah sektor yang sangat sensitif dan luas karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, harus dibangun dengan konsep gotong-royong, terintegrasi dan bersinergi bukan sendiri-sendiri.

Baca Juga :  Resmi Dilantik, Inilah Daftar Lengkap 40 Anggota DPRD Kota Mataram 2024-2029

Ia memaparkan ada 6 langkah strategis pembangunan ketenagakerjaan yang akan dibahas pada Rakor Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2024. Selanjutnya akan dikawal dan diimplementasikan secara gotong royong agar mencapai kinerja maksimal dalam mengurangi pengangguran. Diantaranya: pertama, perencanaan ketenagakerjaan. Kedua, program penyiapan kompetensi SDM/angkatan kerja. Ketiga, penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja. Keempat, program perlindungan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan produktivitas. Kelima, program pembinaan dan pengawasan ketenagakerjaan. Keenam, implementasi Perpres 68 Tahun 2022 dan Perpres 57 Tahun 2023.

“Kunci keberhasilan dalam birokrasi adalah teamwork. Hilangkan ego sektoral. Jika masih ada ego sektoral, yakinlah apa yang menjadi tujuan bersama tidak akan tercapai,” tegasnya, Gede Dalam sambutan pembukaannya,

Baca Juga :  Jelang MotoGP 2024, Pj Gubernur NTB Tinjau Langsung Persiapan Sirkuit Mandalika

Terkait penyiapan kompetensi SDM/angakatan kerja, Aryadi menekankan pentingnya pelibatan sektor privat, seperti lembaga pendidikan vokasi, LPK/S, KADIN dan APINDO. Pelibatan sektor privat harus dimulai dari perencanaan, rekrutmen dan pelaksanaan pelatihan. Konsep inilah yang ada di dalam PePadu Plus. Oleh karena itu, beberapa lembaga dan perusahaan sudah mulai menggunakan konsep PePaDu Plus.

“Saya harap BPVP Lotim lebih intens membangun hubungan dengan Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DuDi),” ujarnya.

 

Berita Terkait

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Berita ini 21 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Berita Terbaru