Terapkan Restorativ Justice, Kejagung Hentikan Tuntutan Kasus Penggelapan dan Penganiayaan di NTB

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 14 Juni 2024 - 22:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPost, Mataram –

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Hendi Arifin, S.H. mengajukan restorative justice atau keadilan restoratif terhadap perkara kasus penggelapan dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lombok Tengah, Nurintan M.N.O. Sirait, S.H., M.H.
mengajukan restorative justice terhadap kasus penganiayaan.

Pengajuan penghentian penuntutan itu disetujui langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. S.H., M.H.

Kasi Penerangan Hukum Kejati NTB Efrien Saputra menerangkan ekspose dilakukan secara virtual dihadiri oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Prof. Dr. Asep Nana Mulyana. S.H., M.H. beserta Dir. TP OHARDA, Nanang Ibrahim Soleh, S.H., M.H. yang dihadiri secara virtual Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Enen Saribanon, S.H., M.H. didampingi oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Dedie Tri Hariyadi, S.H., M.H. serta Kasi OHARDA, Heru Sandika Triyana, S.H.

Baca Juga :  Polisi Gagalkan ‘Paket Bahagia’ Tiga Pria Mataram, Sabu dan Ekstasi Jadi Tiket Masuk Hotel Prodeo

“Hasil dari pemaparan, penghentian penuntutan perkara berdasarkan Restorative Justice atas nama tersangka Rama Apriadi yang diduga melakukan penganiayaan (Lombok Tengah) dan atas nama tersangka Didi Kurniawan Alias Didi AK Syarafuddin yang diduga melakukan penggelapan (Sumbawa) disetujui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI,”ungkapnya. Jum’at (14/6) kemarin.

Adapun Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restorative yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi NTB kepada Jampidum Kejaksaan RI antara lain:

Baca Juga :  Mendikdasmen RI Tegur Daerah Soal Data Fiktif Sekolah, Gubernur NTB: Dapodik Harus Faktual, Jangan ‘Di-Make Up’

1. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
2. Tersangka belum pernah dihukum;
3. Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
4. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun;
5. Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
6. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
7. Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
8. Pertimbangan sosiologis;
9. Masyarakat merespon positif.

Berita Terkait

Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani
Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Fakhruddin Rob Warning Keras: Target 20 Mei, Molor Siap Dipidanakan
DPR RI Mori Hanafi Turun Gunung, Soroti Bendungan Pelaparado yang Kritis dan Butuh Rp90 Miliar untuk 3.895 Hektare
Wali Kota Bima ‘Ngantor’ ke Jakarta, Jemput Proyek PUPR: Kota BISA Siap Disulap Lebih Kece
Stok Beras Gudang Bulog NTB Tembus 130 Ribu Ton, Aman untuk Kebutuhan hingga 2 Tahun
Dilaporkan Soal Sebar Nomor Gubernur NTB, Rohyatil Buka Fakta di Polda: Itu Bukan Data Pribadi
Pimpinan dan Anggota DPRD NTB Menyampaikan Ucapan Selamat Hari Otonomi Daerah XXX Tahun 2026
Satpol PP NTB ‘Berubah Haluan’ di HUT ke-76, Dari Penertiban ke Bazar Pangan Murah
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 28 April 2026 - 16:11 WIB

Rinjani 100 Siap Digelar, 2.275 Pelari dari 38 Negara Bakal Taklukkan Gunung Rinjani

Selasa, 28 April 2026 - 16:00 WIB

Proyek Jalan Lenangguar-Lunyuk, Dewan NTB Fakhruddin Rob Warning Keras: Target 20 Mei, Molor Siap Dipidanakan

Selasa, 28 April 2026 - 15:15 WIB

DPR RI Mori Hanafi Turun Gunung, Soroti Bendungan Pelaparado yang Kritis dan Butuh Rp90 Miliar untuk 3.895 Hektare

Selasa, 28 April 2026 - 12:42 WIB

Wali Kota Bima ‘Ngantor’ ke Jakarta, Jemput Proyek PUPR: Kota BISA Siap Disulap Lebih Kece

Selasa, 28 April 2026 - 12:24 WIB

Stok Beras Gudang Bulog NTB Tembus 130 Ribu Ton, Aman untuk Kebutuhan hingga 2 Tahun

Berita Terbaru