SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Genap 1 tahun 6 bulan 4 hari sejak dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal bersama Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri terus mendorong Pembenahan di tubuh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Memasuki perjalanan 1,5 tahun masa kepemimpinannya, Gubernur Iqbal menaruh perhatian pada pembenahan Mesin Pemerintahan agar lebih Terintegrasi, Responsif dan mampu bergerak Cepat ketika Masyarakat membutuhkan.
Pembenahan tersebut tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mencakup penguatan Koordinasi dan Pengawasan Internal, kesiapsiagaan menghadapi Bencana hingga pemulihan Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah.
Arah pembenahan pemerintahan tersebut kembali mengemuka dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Pemprov NTB yang dipimpin langsung Gubernur Iqbal, didampingi Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri dan Sekretaris Daerah NTB Abul Chair.
Rapim yang diikuti para Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Biro dan Direktur Rumah Sakit lingkup Pemprov NTB itu berlangsung di Ruang Rapat Sangkareang, Kantor Gubernur NTB, Senin (24/8/2026).
Salah satu agenda utama dalam Rapim adalah persiapan penerapan Manajemen Talenta ASN setelah Pemprov NTB memperoleh persetujuan melalui Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026.
Gubernur Iqbal menegaskan, penerapan Manajemen Talenta membutuhkan perubahan cara pandang dalam pengelolaan Aparatur.
Setiap ASN harus aktif memperbarui data Kompetensi, Pengalaman, Rekam Jejak dan Prestasinya. Data tersebut akan menjadi Dasar dalam Pemetaan sekaligus Pengembangan Karier Aparatur.
“Perubahan terpenting dari Manajemen Talenta adalah cara kita memotret Prestasi. Sekarang semua orang harus mampu memotret dirinya sendiri. Karena itu, keaktifan individu menjadi sangat penting,” tegas Gubernur.
Melalui Sistem tersebut, Pemprov NTB juga akan memetakan Kebutuhan dan Kompetensi ASN untuk mengatasi ketimpangan distribusi Pegawai Antar-Perangkat Daerah.
Gubernur menekankan, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk berhenti mengembangkan kualitas Aparatur.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana Kita bisa berbuat lebih banyak. Kita tidak lagi berpikir menambah Anggaran, tetapi bagaimana memanfaatkan Anggaran yang ada secara optimal,” katanya.
Pembenahan Mesin Pemerintahan juga menyentuh aspek Koordinasi dan Pengawasan Internal.
Gubernur meminta seluruh perangkat daerah memperkuat Komunikasi dan pengendalian sejak awal. Tujuannya agar setiap persoalan dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan sebelum berkembang menjadi lebih besar.
“Teman-teman hadir di publik sebagai Provinsi NTB, sebagai Pemprov NTB. Karena itu, mari datang sebagai satu atap,” ujarnya.
Pesan tersebut menjadi penegasan pentingnya kesatuan langkah seluruh Perangkat Daerah dalam menjalankan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada Masyarakat.
Selain pembenahan Birokrasi, kesiapsiagaan menghadapi Bencana menjadi perhatian Gubernur Iqbal.
Pengalaman Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT (KR-BNN) dalam penanganan Gempa M7,7 di NTT turut menjadi bahan Evaluasi dalam Rapim.
Dari pengalaman tersebut, Gubernur mendorong pembentukan Satgas Kebencanaan NTB dengan Personel serta pembagian tugas yang telah dipetakan sejak awal.
Pembagian tugas tersebut mencakup kebutuhan Logistik, Kesehatan, Transportasi, dapur umum hingga penanganan Pengungsian.
Satgas tersebut akan ditetapkan melalui keputusan Gubernur dan melakukan simulasi secara berkala setiap enam bulan. Ketika Bencana terjadi, Satgas diharapkan dapat segera diaktifkan dan bergerak.
Gubernur menilai pengalaman di NTT memberikan pelajaran penting bagi NTB.
Kehadiran Tim NTB dengan unsur Medis, Logistik, Dapur Umum dan berbagai layanan lainnya mendapat sambutan hangat dari Masyarakat terdampak. Tim tersebut bahkan diterima Masyarakat seperti Keluarga sendiri.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru mulai menyusun siapa melakukan apa. Semua harus sudah siap dan bisa langsung bergerak,” tegas Gubernur.
Pembenahan Pemerintahan juga diarahkan untuk memastikan Pemerintah hadir dalam proses pemulihan Masyarakat dan Daerah terdampak.
Dalam Rapim, Gubernur membahas langkah pemulihan Pasca-Kebakaran Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah akan merumuskan Model Rekonstruksi yang memberikan ruang lebih besar kepada Masyarakat Adat untuk terlibat dan mengelola Proses Pemulihan.
Pemerintah tetap memberikan Pendampingan dan Pengawasan dalam Proses tersebut.
“Sade bukan sekadar Kumpulan Bangunan. Di sana ada Ruang hidup Masyarakat, Arsitektur Tradisional, Adat, Sejarah dan Identitas Budaya Sasak,” kata Gubernur.
Gubernur menegaskan, pemulihan harus dilakukan cepat untuk menjawab kebutuhan Masyarakat. Namun, proses Rekonstruksi tidak boleh menghilangkan Karakter dan Keaslian Desa Adat Sade.
Rangkaian agenda dalam Rapim tersebut memperlihatkan fokus Gubernur Iqbal dalam memperkuat fondasi Pemerintahan NTB.
Mulai dari Penataan dan Pengembangan ASN melalui Manajemen Talenta, Penguatan Koordinasi Antar-Perangkat Daerah, Kesiapan menghadapi Bencana hingga pemulihan Kawasan Adat menjadi bagian dari upaya Membangun Pemerintahan yang lebih Terintegrasi.
Pembenahan tersebut pada akhirnya diarahkan agar Pemerintah mampu bekerja lebih efektif serta hadir lebih cepat ketika Masyarakat membutuhkan.
Gubernur Iqbal menegaskan, pembenahan yang dilakukan bukan semata-mata menyangkut Struktur Birokrasi, melainkan perubahan cara kerja Pemerintahan secara Keseluruhan.
“Yang sedang kita benahi bukan sekadar Struktur Pemerintahan, tetapi cara kita Bekerja. Pemerintahan harus semakin siap, semakin Terintegrasi dan Semakin Cepat hadir ketika Masyarakat membutuhkan,” pungkas Gubernur Iqbal.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
