SUMBAWAPOST.com, Mataram-
Seratus hari bukan waktu panjang dalam pemerintahan, tapi cukup untuk menunjukkan arah. Begitulah pandangan sebagian publik NTB terhadap duet Gubernur-Wakil Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri yang kini hampir menuntaskan 100 hari kerja pertamanya. Di tengah ekspektasi publik yang tinggi, muncul suara yang menilai kepemimpinan ini sudah bergerak ke jalur yang tepat meski belum tentu cukup cepat.
Anggota Komisi I DPRD NTB, Marga Harun, menjadi salah satu yang angkat bicara. Ia menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan Iqbal–Dinda sejauh ini cukup menjanjikan, bahkan bisa disebut sebagai ‘angin segar’ dalam iklim birokrasi NTB yang selama ini dikenal lamban dan cenderung stagnan.
“Saya melihat pemerintahan Iqbal–Dinda cukup efektif dan efisien dalam menyerap aspirasi masyarakat. Mereka terlihat serius menjalankan visi NTB Makmur dan Mendunia, bukan sekadar simbolik,” ujar Marga kepada wartawan, Jumat 30 Mei 2025.
Namun, ucapan Marga tak hanya pujian. Ada analisis yang menggigit di balik pernyataannya. Ia menyoroti bahwa indikator efektivitas bukan diukur dari banyaknya baliho atau jargon, melainkan dari keberanian mengubah wajah birokrasi melalui sistem meritokrasi.
“Penempatan pejabat eselon II dan III yang dilakukan saat ini sudah mengarah pada prinsip meritokrasi sesuai kapasitas dan rekam jejak. Ini langkah tak populer, tapi sangat fundamental,” jelas politisi muda dari PPP itu.
Bagi Marga, meritokrasi adalah alat bedah birokrasi. Tanpa itu, NTB hanya akan berkutat pada wajah lama, birokrasi yang penuh kompromi politik, penuh titipan, dan minim hasil nyata. Maka dari itu, langkah Iqbal–Dinda dalam reformasi struktur birokrasi adalah semacam pertaruhan politik yang tak kecil.
100 Hari: Momentum atau Ilusi Politik?
Meski memberi kredit positif, Marga tidak larut dalam euforia. Ia secara tegas mengingatkan bahwa usia 100 hari bukanlah tolok ukur performa pemerintahan secara utuh. Ia bahkan menyebut siapa pun yang buru-buru menyimpulkan keberhasilan pemerintahan Iqbal–Dinda pada tahap ini sebagai orang yang gagal berpikir strategis.
“Kalau hari ini kita langsung membuat konklusi soal kinerja mereka, berarti cara berpikir kita gagal. Pemerintahan ini masih dalam fase konsolidasi, menyusun peta jalan pembangunan ke depan,” tegas Marga.
Menurutnya, saat ini Gubernur dan Wakil Gubernur NTB tengah melakukan inventarisasi potensi dan problematika krusial, termasuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, publik harus bersabar namun tetap kritis.
“Kita harus objektif. Jangan terlalu cepat memuji, tapi juga jangan skeptis berlebihan. Pemerintah butuh ruang untuk bekerja. Yang jelas, arah kebijakan awal ini menunjukkan keseriusan,” tambahnya.
Politik Populis Tak Cukup, NTB Butuh Politik Solutif
Dalam bagian akhir pernyataannya, Marga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan Iqbal–Dinda tidak boleh hanya diukur dari seberapa sering mereka turun ke lapangan, membagikan bantuan, atau berpidato di podium rakyat. Lebih dari itu, keberhasilan harus diukur dari kemampuan mereka mengubah kebijakan menjadi hasil konkret yang menyentuh kehidupan warga paling bawah.
“Politik populis bagus untuk membangun citra, tapi NTB hari ini tidak butuh itu saja. Kita butuh politik yang solutif, berbasis data, dan menjawab akar persoalan,” pungkasnya.
