1.813 Anak di Bima Berisiko Stunting

Avatar

- Jurnalis

Senin, 6 Oktober 2025 - 16:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Bima- Pemerintah Kabupaten Bima terus memperkuat langkah nyata dalam percepatan penurunan stunting. Melalui kolaborasi lintas sektor, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) bersama Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta sejumlah OPD terkait, menggelar Rapat Koordinasi/Rembug Stunting Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2025 pada Senin (6/10/2025) di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Bima.

Wakil Bupati Bima, dr. H. Irfan Zubaidy, yang hadir didampingi para asisten, Kepala DP3AP2KB Nurdin, S.Sos, Kepala Dinas Kesehatan Fahrurrahman, SE., M.Si, serta Kabid Sosbud DPMD, menegaskan bahwa Rembug Stunting memiliki arti strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas.

“Stunting bukan hanya isu kesehatan, tetapi masalah pembangunan jangka panjang yang berpengaruh terhadap kualitas generasi penerus bangsa,” tegas dr. Irfan di hadapan para camat dan kepala puskesmas yang turut hadir.

Baca Juga :  Kapolres Bima Kota Ungkap Fakta Baru Kasus Pembakaran Inspektorat

Dalam kesempatan tersebut, Wabup yang hadir bersama Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bima, Ny. Hj. Anita H. Irfan, menambahkan bahwa stunting tidak boleh dipandang sebelah mata. Menurutnya, dampak stunting terhadap kesehatan dan daya saing sumber daya manusia sangat serius dan memerlukan penanganan komprehensif.

“Kita tidak bisa menyepelekan stunting. Ini masalah mendasar yang menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kabupaten Bima, Nurdin, S.Sos, dalam laporannya mengungkapkan bahwa Kabupaten Bima berhasil menurunkan angka keluarga berisiko stunting secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data tahun 2022-2024, tercatat penurunan sebesar 52,95 persen.

Baca Juga :  Didampingi Kadinsos NTB, Pj Gubernur Turun Langsung Temui Korban Banjir Bandang Wera Bima

Adapun pada tahun 2025, pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting terdiri dari ibu hamil, calon pengantin, dan balita telah mencapai 92,48 persen.

“Dari total 1.813 anak berisiko stunting, sebanyak 1.521 anak telah mendapatkan pendampingan orang tua asuh selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, terdapat 162 Kampung Keluarga Berkualitas yang telah menjalankan program Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT),” jelas Nurdin.

Sebagai bentuk komitmen bersama, Wakil Bupati Bima bersama seluruh OPD terkait turut menandatangani nota kesepakatan dalam Rembug Stunting Tahun 2025. Langkah ini menjadi simbol sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting di Kabupaten Bima, sekaligus mempertegas tekad daerah untuk membangun generasi sehat dan unggul di masa depan.

 

Berita Terkait

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Cekcok Soal Uang, Anak Perempuan Diduga Aniaya Ayahnya Hingga Tewas di Lombok Barat
Seorang Ayah di Lombok Tewas Diduga Dianiaya Anak Perempuan Sendiri
TGB Ingatkan Bahaya Ghibah, Tekankan Etika Sosial dalam Halalbihalal NWDI di Mataram
Berita ini 28 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Selasa, 21 April 2026 - 13:28 WIB

Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 

Selasa, 21 April 2026 - 13:05 WIB

Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB

Selasa, 21 April 2026 - 12:10 WIB

Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi

Berita Terbaru