Wamen PKP Fahri Hamzah Bongkar Masalah Perumahan: Data Amburadul, Kawasan Kumuh Tak Terurus

Avatar

- Jurnalis

Minggu, 16 Maret 2025 - 20:55 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Jakarta– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi perumahan di Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan yang matang, dan keterlibatan serius dari berbagai pihak, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran permukiman kumuh.

“Masalah utama kita adalah data yang amburadul. Kalau mau selesaikan masalah rumah rakyat, kita butuh sistem yang jelas, bukan sekadar wacana,” tegas Fahri, yang juga politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.

Dalam upaya mencari solusi konkret, Kementerian PKP menggelar pertemuan strategis dengan Guru Besar Infrastruktur UGM, Danang Parikesit, serta melakukan diskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB), yang diwakili oleh delegasi pimpinan Amer Bukvic.

Baca Juga :  Pansus II DPRD NTB ‘Ngantor’ ke Kementerian P2MI: Bikin Raperda Demi PMI, Bukan Rencana Liburan

Kementerian PKP mengapresiasi komitmen IsDB dalam membantu penyediaan rumah layak, namun Fahri menegaskan bahwa perhatian harus difokuskan pada penataan kawasan kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional.

“Jangan sampai kita hanya membangun rumah baru, tapi kawasan kumuh tetap tak tersentuh. Ini soal keadilan sosial,” ujarnya.

Baca Juga :  Dana Koperasi Bukan untuk Gaya, Wagub NTB: Gunakan untuk Sekolah Anak dan Ekonomi Keluarga

Lebih jauh, Fahri menyoroti lemahnya sistem pendataan rumah tak layak huni di Indonesia. Ia mengusulkan agar Ketua RT dilibatkan langsung sebagai validator yang mendata kondisi rumah warganya.

“Siapa lagi yang lebih tahu kondisi warganya kalau bukan Ketua RT? Kita butuh kejujuran dan akurasi, bukan sekadar angka di atas kertas,” ungkapnya dengan nada tegas.

Di penghujung hari, Fahri menghadiri buka puasa bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Ia mengingatkan bahwa sektor swasta harus ikut bertanggung jawab, bukan sekadar mencari keuntungan.

“Pemerintah tak bisa bekerja sendirian! Pengembang juga harus punya nurani, jangan hanya mikir bisnis,” pungkasnya.

 

Berita Terkait

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya
700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?
UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari
Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita
Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya
Gubernur NTB Minta Desa Berdaya dan Kartu Sumbawa Barat Maju Disinkronkan, Ini Alasannya
Wagub NTB Minta Pelayanan 67 Lansia di PPSLU Mandalika Ditingkatkan, Klinik Segera Diaktifkan
Surplus Telur NTB Capai 5.890 Ton, Gubernur Iqbal Kirim 20,7 Ton ke NTT
Berita ini 22 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:36 WIB

Dari Jakarta Menuju Dompu, Bukan Disambut Keluarga, Mahasiswa Ini Malah Disambut Polisi dengan Borgol! Ini Kasusnya

Minggu, 22 November 2026 - 07:52 WIB

700 ASN NTB Dipetakan dan Diuji, Siapa Memang Bertalenta, Siapa Cuma Jago Ambil Hati Penguasa?

Sabtu, 21 November 2026 - 19:15 WIB

UMP NTB 2027 Naik 9,245 Persen, Gaji Minimum Tembus Rp2,92 Juta Mulai Januari

Sabtu, 21 November 2026 - 05:32 WIB

Belum Sempat Nikmati Pagi, Tiga Pria di Pekat Dompu Keburu Digerebek Polisi, Sabu 2,46 Gram Disita

Jumat, 20 November 2026 - 17:13 WIB

Pemprov NTB Gaspol Perangi Korupsi, 20 Sekolah dan 3 Desa Jadi Sasaran, Ini Jadwalnya

Berita Terbaru