SUMBAWAPOST.com, Jakarta– Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, menyoroti kondisi perumahan di Indonesia yang masih jauh dari kata layak. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang valid, perencanaan yang matang, dan keterlibatan serius dari berbagai pihak, masyarakat akan terus terjebak dalam lingkaran permukiman kumuh.
“Masalah utama kita adalah data yang amburadul. Kalau mau selesaikan masalah rumah rakyat, kita butuh sistem yang jelas, bukan sekadar wacana,” tegas Fahri, yang juga politisi Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia.
Dalam upaya mencari solusi konkret, Kementerian PKP menggelar pertemuan strategis dengan Guru Besar Infrastruktur UGM, Danang Parikesit, serta melakukan diskusi dengan Islamic Development Bank (IsDB), yang diwakili oleh delegasi pimpinan Amer Bukvic.
Kementerian PKP mengapresiasi komitmen IsDB dalam membantu penyediaan rumah layak, namun Fahri menegaskan bahwa perhatian harus difokuskan pada penataan kawasan kumuh di pesisir, bantaran sungai, pinggir rel, dan sekitar pasar tradisional.
“Jangan sampai kita hanya membangun rumah baru, tapi kawasan kumuh tetap tak tersentuh. Ini soal keadilan sosial,” ujarnya.
Lebih jauh, Fahri menyoroti lemahnya sistem pendataan rumah tak layak huni di Indonesia. Ia mengusulkan agar Ketua RT dilibatkan langsung sebagai validator yang mendata kondisi rumah warganya.
“Siapa lagi yang lebih tahu kondisi warganya kalau bukan Ketua RT? Kita butuh kejujuran dan akurasi, bukan sekadar angka di atas kertas,” ungkapnya dengan nada tegas.
Di penghujung hari, Fahri menghadiri buka puasa bersama Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI). Ia mengingatkan bahwa sektor swasta harus ikut bertanggung jawab, bukan sekadar mencari keuntungan.
“Pemerintah tak bisa bekerja sendirian! Pengembang juga harus punya nurani, jangan hanya mikir bisnis,” pungkasnya.
