SUMBAWAPOST.com | Mataram- Kerusakan hutan di Pulau Sumbawa kembali menjadi sorotan tajam. Anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, mendesak Pemerintah Provinsi NTB agar lebih serius dan konkret menangani degradasi kawasan hutan yang dinilai menjadi akar persoalan banjir tahunan di wilayah Bima dan Dompu.
Aminurlah menegaskan, gubernur memiliki peran strategis sebagai wakil pemerintah pusat dalam urusan kehutanan. Karena itu, penanganan kerusakan hutan tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Masalah ini akan terus berulang setiap tahun dan selalu menjadi beban masyarakat. Karena itu saya mempertanyakan, apa langkah mitigasi gubernur? Bagaimana sinergi dan MoU antara provinsi dengan kabupaten/kota?,” tegas Aminurlah yang akrab disapa Aji Maman, dalam keterangan yang diterima media ini. Sabtu. (10/1/2026).
Ia mengungkapkan, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah berada pada level mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, agenda pemulihan lingkungan harus dimulai dari hulu, melalui program recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif.
“Seluruh program tersebut hanya bisa berjalan jika ada sinergitas nyata antara gubernur, bupati, dan wali kota,” tegas politisi PAN ini.
Tak hanya menyoroti kebijakan, Aji Maman juga mempertanyakan penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp 52 miliar, yang diperuntukkan bagi pemulihan hutan kritis dari hulu ke hilir Pulau Sumbawa.
“Saya tidak melihat jejak penggunaan anggaran itu. Sejauh mana realisasinya? Jika tidak jelas, saya minta Kejati turun tangan untuk mengusutnya,” tegasnya.
Sorotan DPRD tersebut sejalan dengan kembali terjadinya bencana banjir di Kabupaten Bima. Selama dua hari berturut-turut, Rabu (7/1) dan Kamis (8/1), hujan lebat memicu luapan sungai dan genangan air setinggi 30 hingga 80 sentimeter di kawasan permukiman warga.
Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu (7/1), banjir melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.
“Sejumlah rumah warga terendam, aktivitas masyarakat lumpuh, dan akses transportasi antardesa terganggu akibat genangan air dan material lumpur,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bima, Nurul Huda.
Banjir kembali terjadi pada Kamis (8/1) di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, meliputi tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak.
“Meski genangan mulai surut di beberapa titik, warga masih harus membersihkan rumah dari lumpur dan sisa material banjir,” jelasnya.
Selain banjir, tanah longsor juga dilaporkan terjadi di Desa Kalampa, Kecamatan Woha, dengan tinggi longsoran mencapai 2,1 meter dan panjang sekitar 14 meter, sehingga menutup akses gang permukiman warga.
BPBD memastikan tidak ada korban jiwa hingga Kamis sore. Namun, puluhan rumah dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga sedang, terutama pada bagian dinding, lantai, dan perabot rumah tangga.
Nurul Huda menjelaskan, sebagian besar wilayah terdampak merupakan dataran rendah dan bantaran sungai. Kondisi drainase yang buruk serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi mempercepat luapan air saat hujan deras.
“Buruknya tata kelola lingkungan, alih fungsi lahan, dan minimnya normalisasi sungai memperparah dampak banjir yang terus berulang setiap musim hujan,” ujarnya.
BPBD pun mengimbau masyarakat di wilayah rawan banjir dan longsor agar meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan lebat disertai angin kencang, serta segera melaporkan kondisi darurat kepada aparat setempat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
