SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, Menawarkan Konsep Baru Transformasi Sektor Pertanian melalui Pengelolaan Lahan secara kolektif yang terinspirasi dari keberhasilan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia.
Model tersebut dinilai mampu menjadi solusi meningkatkan produktivitas, menekan biaya Produksi, sekaligus memperkuat Kesejahteraan Petani di tengah semakin sempitnya kepemilikan lahan.
Gagasan itu disampaikan Gubernur saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IX Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB yang dirangkaikan dengan Dialog Tani di Mataram, Minggu (2/8/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Miq Iqbal menegaskan pembangunan pertanian ke depan tidak cukup hanya mengejar peningkatan Produksi, tetapi juga harus mampu menghadirkan Kesejahteraan bagi Petani.
- Pernah Jadi Orang Nomor Satu di Polri, Kini Tersangka! Ini Jejak Karier dan Kekayaan Jenderal Bintang Empat Listyo Sigit
- Geger Kabar Sejumlah Jenderal Polri Ditangkap dan Diamankan di Mako Brimob, Ini Respons Mabes Polri
- Bikin ASN Betah Ngantor, Wagub NTB Puji Disnakertrans Sulap Pekarangan Jadi Kebun Produktif
Menurutnya, salah satu persoalan mendasar pertanian NTB adalah sekitar 70 persen petani merupakan Petani gurem dengan kepemilikan lahan yang sempit sehingga biaya Produksi tinggi dan efisiensi usaha sulit tercapai.
Untuk menjawab persoalan tersebut, ia menawarkan pendekatan baru melalui konsolidasi pengelolaan Lahan sebagaimana yang diterapkan FELDA Malaysia.
Miq Iqbal mengisahkan pengalamannya saat mengunjungi kawasan FELDA di Malaysia. Menurutnya, sebelum dikelola secara terintegrasi, para Petani di Sabah dan Sarawak juga menggarap lahan kecil secara mandiri sehingga menghadapi persoalan biaya Produksi yang tinggi.
Namun setelah lahan dikelola secara bersama dalam satu Sistem, biaya Produksi dapat ditekan dan pendapatan Petani meningkat secara signifikan.
“Yang ingin kita ambil bukan menyalin sistemnya secara utuh, tetapi belajar dari prinsip keberhasilannya, yaitu bagaimana petani memperoleh skala Ekonomi yang lebih besar melalui pengelolaan bersama,” jelas Miq Iqbal.
Ia mencontohkan hamparan sawah di Kabupaten Lombok Tengah yang secara fisik terlihat menyatu, namun sebenarnya dimiliki oleh ratusan petani dengan luasan berbeda.
Menurutnya, apabila seluruh lahan tersebut dikelola secara kolektif melalui koperasi multipihak atau badan usaha profesional, penggunaan alat Mesin Pertanian, Benih, Pupuk hingga pemasaran hasil panen dapat dilakukan secara bersama sehingga biaya Produksi jauh lebih Efisiensi.
“Tadi sepanjang perjalanan kita melihat hamparan sawah yang sangat luas. Secara fisik terlihat satu kesatuan, tetapi pemiliknya bisa ratusan orang. Bayangkan apabila seluruh lahan itu dikelola bersama melalui Koperasi. Biaya Produksi akan jauh lebih efisien dan Petani memperoleh nilai Ekonomi yang lebih besar,” katanya.
Menurut Gubernur, pendekatan tersebut juga membuka peluang bagi petani untuk mengembangkan usaha hilirisasi, distribusi hasil pertanian, hingga berbagai usaha bernilai tambah lainnya.
Karena itu, ia mengajak HKTI NTB bersama seluruh pemangku kepentingan mulai merumuskan model pembangunan Pertanian yang Modern, Efisiensi, dan berorientasi pada peningkatan Kesejahteraan Petani.
“Pertanian kita harus bergerak dari pola yang berjalan sendiri-sendiri menuju pola kolaboratif. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, petani akan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus memperoleh nilai tambah yang lebih besar,” tegasnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
