SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pelaksanaan tes urine mendadak yang dilakukan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB terhadap anggota DPRD NTB usai rapat paripurna di Aula Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026) di Kota Mataram, mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua III DPRD NTB, H. Muzihir.
Politisi senior DPRD NTB tersebut menilai pemeriksaan urine merupakan langkah positif untuk memastikan lingkungan legislatif tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Menurutnya, kegiatan serupa bukan hal baru karena hampir setiap tahun dilakukan sebagai bagian dari deteksi dini dan upaya pencegahan.
“Hal biasa kalau ini, tiap tahun kayaknya ini. Bagus. Supaya menjamin bahwa di legislatif itu juga bebas konsumsi,” ujar H. Muzihir dalam keterangan yang diterima media ini.
Bahkan, Muzihir mempersilakan BNN NTB untuk lebih sering melakukan pemeriksaan apabila dianggap perlu.
“Silahkan tiap Minggu bila perlu. Kalau mampu BNN periksa kan. Kalau memang ada yang dicurigai, kan tidak mesti semua,” katanya.
Ia menegaskan, pelaksanaan tes urine secara mendadak bukan menjadi persoalan bagi anggota DPRD NTB. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengawasan yang wajar dilakukan terhadap penyelenggara negara.
“Perasaan saya setiap tahun ini. Dan ini ya mendadak. Tapi nggak apa-apa, biasa saja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Muzihir juga mengaku selama dari 20 tahun berada di lingkungan DPRD NTB, dirinya belum pernah mendengar adanya anggota Dewan yang tersangkut kasus penyalahgunaan Narkotika.
“20 tahun saya di sini nggak pernah saya dengar orang, terkait informasi ada oknum anggota orang yang diduga terlibat judi online, Ya kalau diduga biasa saja kan, tetapi sampai hari ini belum pernah saya dengar sampai kena. Ya kebetulan saya terlama di sini (anggota DPRD NTB) belum pernah saya dengar,” ujarnya.
Saat ditanya mengenai tingkat kehadiran anggota DPRD NTB dalam tes urine kali ini, Muzihir menyebut jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan termasuk yang terbanyak dibanding pelaksanaan sebelumnya.
“Nggak-nggak, malahan ini yang terbanyak ini. Ini yang terbanyak. Yang terbanyak masuk,” katanya.
Terkait sejumlah anggota DPRD NTB yang belum sempat mengikuti tes urine karena berhalangan hadir, Muzihir memastikan mereka tetap akan menjalani pemeriksaan pada kesempatan berikutnya. “Besok akan diperiksa juga, iya akan diperiksa,” tegasnya.
Sementara itu, sebanyak 41 anggota DPRD NTB yang hadir dalam rapat paripurna langsung mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN NTB. Dari total 65 anggota Dewan, sebanyak 24 orang tercatat tidak hadir karena berbagai agenda dan keperluan lainnya.
Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNN Provinsi NTB, Anggraini Ninik, menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan dilakukan karena adanya dugaan penyalahgunaan narkoba di kalangan anggota dewan, melainkan sebagai langkah edukasi dan pencegahan.
“Ini salah satu bentuk deteksi dini dan kepedulian kita terhadap aparatur negara, termasuk anggota dewan. Jangan sampai ada penyalahgunaan narkotika di kalangan DPR. Ini juga menjadi bentuk kerja sama dengan pemerintah daerah dan dilaksanakan atas permintaan Ketua Dewan,” ujarnya.
Menurut Ninik, seluruh anggota DPRD yang hadir mengikuti pemeriksaan dengan tertib dan tanpa penolakan.
“Ada 41 anggota dewan yang ikut sesuai daftar hadir dan semuanya mengikuti tes urine. Tidak ada penolakan, semua mengikuti dengan tertib dan situasinya kondusif,” katanya.
Meski hasil pemeriksaan telah diketahui, BNN belum mengumumkannya secara resmi kepada publik. Hasil tes terlebih dahulu akan disampaikan kepada pimpinan DPRD NTB untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
“Hasilnya sebenarnya sudah bisa diketahui, tetapi penyampaian hasil harus kepada pimpinan dewan terlebih dahulu. Untuk publikasi maupun pemberitaan hasilnya, kami serahkan kepada Ketua Dewan,” jelas Ninik.
Ninik menambahkan, hingga saat ini BNN belum pernah menemukan anggota DPRD NTB yang terindikasi menyalahgunakan narkotika dalam pemeriksaan serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran bersama di tengah meningkatnya perhatian terhadap peredaran narkoba di NTB.
“Ini bukan karena kami mencurigai anggota dewan. Justru kami ingin memberi contoh kepada masyarakat bahwa deteksi dini penting dilakukan bersama-sama. Dewan adalah perwakilan rakyat, sehingga bisa menjadi teladan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika,” tandasnya.
Ketua DPRD NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda turut mengapresiasi langkah BNN yang melakukan pemeriksaan sebagai upaya memastikan lembaga legislatif tetap bersih dari penyalahgunaan narkotika.
Hj. Baiq Isvie Rupaeda, berharap seluruh anggota DPRD NTB terbebas dari narkoba. “Kalaupun ada, nanti kita minta klarifikasi,” kata Baiq Isvie.
Sementara itu, Kepala BNN Provinsi NTB, Brigjen Pol Marjuki, S.Ik., M.Si., menyampaikan bahwa hasil sementara pemeriksaan menunjukkan seluruh sampel urine yang telah diperiksa masih dalam kategori negatif. “Hasilnya untuk sementara negatif. Jadi belum ada yang positif,” tegasnya.
Menurutnya, hasil pemeriksaan dapat diketahui dengan cepat karena BNN memiliki perangkat pendeteksi yang mampu memberikan hasil dalam waktu singkat.
Marjuki juga menjelaskan bahwa perbedaan warna urine peserta pemeriksaan merupakan kondisi yang normal dan dipengaruhi oleh pola konsumsi makanan, minuman, maupun penggunaan obat-obatan tertentu yang diresepkan secara medis.
“Kalau banyak minum air putih, warna urine menjadi jernih. Kalau jarang minum, warna urine menjadi keruh. Dan kalau minumannya berwarna, itu disebabkan pengaruh makanan dan itu tidak masalah. Dan kalau itu diakibatkan mengkonsumsi obat-obatan akibat suatu penyakit, itu nanti akan ditelusuri obat apa yang diminum, apalagi jenis obat syaraf itu ada yang memang mengandung narkotika dan itu diperbolehkan,” jelas Marjuki.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan tes urine akan terus dilakukan berdasarkan permintaan instansi terkait sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika.
“Jadi kita akan lakukan sesuai dengan permintaan instansi. Sebelumnya sudah dilakukan di Pemda Lombok Timur, untuk Pemprov nanti akan kita lakukan tes juga. Sementara untuk lembaga kepolisian, tesnya dilakukan oleh internal mereka sendiri,” ujarnya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
