SUMBAWAPOST.com|™ Bima- Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Kamis (12/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan 13 tuntutan yang menyoroti berbagai persoalan Nasional dan Daerah, mulai dari dugaan penyadapan ilegal, Polemik persyaratan konstitusional Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, kerusakan Lingkungan, hingga Persoalan pelayanan Publik.
Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kontrol sosial Mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan. PC IMM Cabang Bima menilai sejumlah persoalan di tingkat Nasional maupun Daerah membutuhkan perhatian serius dan tindak lanjut dari Pemerintah serta lembaga terkait.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Abdul Karim Amarullah atau yang akrab disapa Hamka, menjelaskan bahwa demonstrasi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan di bidang hukum, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi.
Menurut Hamka, terdapat tiga isu nasional yang menjadi perhatian utama massa aksi. Pertama, dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah oknum anggota Polri. Massa menyoroti penetapan empat personel Polri berinisial LSP, ASN, EH, dan SU sebagai tersangka, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam penyadapan terhadap sejumlah pihak, termasuk Presiden, pejabat negara, partai politik, LSM, media, dan pengusaha pada periode 2025-2026.
Massa juga menyoroti dugaan penghapusan barang bukti yang disebut terjadi pada Oktober 2026. Atas persoalan tersebut, mereka mendesak agar proses penegakan hukum dilakukan secara serius dan transparan terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat.
Isu nasional kedua berkaitan dengan polemik administrasi dan persyaratan konstitusional pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam tuntutannya, massa menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 serta Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan dan surat keterangan penyetaraan Gibran.
Sementara itu, isu ketiga menyangkut persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional. Massa mengacu pada data SiPongi+ yang mencatat luas kawasan hutan dan lahan terbakar mencapai 202.004,30 hektare selama Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut meningkat 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Selain tiga isu tersebut, PC IMM Cabang Bima juga membawa tuntutan agar DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Tidak hanya menyoroti persoalan nasional, mahasiswa juga menyampaikan lima tuntutan yang secara khusus ditujukan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Bima.
Tuntutan tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan konflik sosial, pembentukan mekanisme penyelesaian konflik melalui dialog dan mediasi, serta pelaksanaan rapat dengar pendapat (RDP) lintas sektor.
Selain itu, massa mendesak pemulihan kawasan hutan yang terbakar seluas 8.578,58 hektare serta normalisasi sungai dan drainase di Wilayah rawan banjir.
Menurut massa aksi, persoalan tersebut membutuhkan langkah konkret dan koordinasi lintas sektor agar tidak terus menimbulkan dampak bagi masyarakat.
Sementara itu, empat tuntutan lainnya ditujukan kepada Pemerintah Kota Bima dan DPRD Kota Bima.
Mahasiswa mendesak pemerataan distribusi air bersih di 19 kelurahan yang terdampak kekeringan. Mereka juga meminta keterbukaan informasi mengenai anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), peningkatan fasilitas dan pelayanan persampahan, serta transparansi hasil investigasi aktivitas pertambangan Galian C.
Keempat persoalan tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam pelaksanaan aksi, Hamka menjelaskan adanya perbedaan respons yang diterima massa ketika menyampaikan aspirasi di dua kantor DPRD.
Saat mendatangi DPRD Kota Bima, massa mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan pimpinan DPRD yang menemui mereka.
Hamka menjelaskan, tindakan massa terhadap foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan reaksi atas kekecewaan terhadap situasi tersebut, bukan bagian dari agenda awal aksi.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD Kota Bima, massa kemudian melanjutkan demonstrasi ke DPRD Kabupaten Bima. Di lokasi tersebut, massa diterima pihak legislatif untuk menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi.
Salah satu peserta aksi, Rian Firdaus, mengatakan keikutsertaannya dalam demonstrasi merupakan bentuk tanggung jawab sebagai kader IMM sekaligus mahasiswa. Ia menilai mahasiswa tidak seharusnya berdiam diri ketika melihat berbagai persoalan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Saya juga selaku mahasiswa tidak bisa berdiam diri dalam mendengar kezaliman-kezaliman yang terjadi. Sehingga pergerakan yang kita lakukan hari ini murni untuk masyarakat,” ungkap Rian.
Ia berharap seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat dikawal hingga ke tingkat pusat agar berbagai persoalan di daerah turut mendapatkan perhatian.
“Saya harap tuntutan yang kita bawa itu bisa dikawal sampai pusat, agar dunia tahu bahwasanya wilayah Nusa Tenggara Barat ini sedang tidak baik-baik saja,” tambahnya.
Melalui demonstrasi tersebut, PC IMM Cabang Bima berharap DPRD Kabupaten Bima dapat meneruskan dan mengawal seluruh tuntutan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Hamka menegaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut bukan sekadar penyampaian aspirasi, melainkan juga bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap jalannya pemerintahan.
Ia berharap seluruh tuntutan yang telah disampaikan mendapatkan respons dan tindak lanjut konkret dari pihak terkait.
Apabila tuntutan tersebut tidak memperoleh respons sebagaimana yang diharapkan, PC IMM Cabang Bima berencana menggelar aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk keberlanjutan perjuangan dalam mengawal aspirasi masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
