SUMBAWAPOST.com|™ Sumbawa- Rencana Pelaksanaan tes urine bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendapat dukungan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sumbawa. Namun, dukungan tersebut disertai desakan agar rencana pemeriksaan terhadap Pejabat Eksekutif dan Legislatif itu segera direalisasikan, bukan sekadar menjadi wacana.
HMI juga meminta hasil pemeriksaan nantinya dibuka kepada publik sebagai bentuk transparansi sekaligus pertanggungjawaban pejabat kepada masyarakat dalam mendukung pemberantasan penyalahgunaan Narkoba.
Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Wahyudin, kepada media ini, Jumat (13/11/2026), menegaskan bahwa tes urine secara rutin bagi pejabat merupakan langkah penting untuk memperkuat upaya pemberantasan Narkoba. Terlebih, Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa dan Ketua DPRD sebelumnya telah menyampaikan komitmen terkait rencana pelaksanaannya.
“Dorongan tes urine rutin bagi pejabat ini merupakan langkah yang sangat bagus dan memang harus dilakukan. Jangan sampai hanya menjadi wacana, karena pejabat di lingkungan eksekutif maupun legislatif harus memberikan contoh dan keteladanan bahwa mereka benar-benar bersih serta bebas dari penyalahgunaan Narkoba,” ujarnya.
Menurut Wahyudin, keterbukaan hasil pemeriksaan menjadi bagian penting agar masyarakat dapat mengetahui keseriusan para pejabat dalam mendukung pemberantasan narkoba. Dengan demikian, tes urine tidak hanya menjadi kegiatan formalitas, tetapi juga mencerminkan komitmen nyata penyelenggara Pemerintahan.
Di sisi lain, HMI Cabang Sumbawa menyatakan dukungan terhadap langkah pemberantasan narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Sumbawa bersama TNI dan Polri.
Dukungan tersebut, kata Wahyudin, selama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan organisasi, mulai dari dialog, seminar edukasi kepada masyarakat, hingga aksi demonstrasi untuk mendesak seluruh pihak bersama-sama menangani persoalan Narkoba.
Ia juga meminta Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa menjadikan pemberantasan Narkoba sebagai salah satu program prioritas Pemerintah Daerah. Menurutnya, dukungan penuh pemerintah kabupaten diperlukan agar upaya penanganan dapat berjalan hingga tingkat Kecamatan dan Desa.
Bahkan, Wahyudin mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) khusus agar penanganan persoalan narkoba di Kabupaten Sumbawa lebih terarah.
“Persoalan Narkoba tidak boleh dipandang sebelah mata dan harus menjadi perhatian serius. Kalau Pemerintah Daerah memberikan dukungan penuh, tentu pemerintah kecamatan dan desa juga akan ikut bergerak. Jika diperlukan, bentuk satuan tugas agar penanganannya lebih terarah,” katanya.
Selain penguatan pengawasan dan penindakan, Wahyudin menyoroti persoalan Ekonomi yang berdasarkan analisis HMI Cabang Sumbawa turut berkaitan dengan masifnya peredaran Narkoba.
Ia menilai keterbatasan Ekonomi dan kebutuhan hidup dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong sebagian masyarakat menjadikan aktivitas ilegal sebagai sumber pendapatan.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya memperkuat penindakan, tetapi juga memperhatikan ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak. Dengan adanya alternatif penghasilan, masyarakat diharapkan tidak terjerumus dalam aktivitas yang melanggar hukum.
“Dari hasil analisis kami, salah satu faktor yang berkaitan dengan masifnya peredaran Narkoba adalah persoalan ekonomi atau kebutuhan hidup. Karena itu, lapangan pekerjaan yang layak juga harus disiapkan pemerintah daerah agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan yang baik dan terlepas dari pekerjaan haram tersebut,” ungkapnya.
Untuk menghasilkan solusi konkret, Wahyudin mendorong pembahasan bersama yang melibatkan seluruh unsur, mulai dari pemerintah daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), Organisasi Kepemudaan (OKP), BEM se-universitas di Kabupaten Sumbawa, unsur Keagamaan, lintas etnik, hingga elemen Masyarakat lainnya.
Dorongan tersebut semakin menguat menyusul informasi dari BNNK Sumbawa mengenai tujuh Siswa yang teridentifikasi positif Narkoba. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena persoalan penyalahgunaan Narkoba disebut telah menyentuh lingkungan Pendidikan.
“Informasi adanya tujuh siswa yang teridentifikasi positif narkoba merupakan pukulan berat bagi kita semua. Artinya, persoalan ini harus menjadi perhatian bersama. Kita tidak ingin semakin banyak generasi muda yang rusak akibat Narkoba, terlebih jika sudah masuk ke lingkungan pendidikan,” tegasnya.
Wahyudin menegaskan, HMI Cabang Sumbawa akan terus mendukung upaya pemberantasan Narkoba sekaligus memantau perkembangan rencana pelaksanaan tes urine bagi pejabat daerah.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif.
Terpisah, Subkoordinator Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNK Sumbawa, Nur Syafruddin, yang dihubungi untuk dimintai tanggapan terkait hal tersebut, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan respons.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
