SUMBAWAPOST.com|™ Bima- Aksi Demonstrasi Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima di kantor DPRD Kota Bima, Kamis (12/11/2026), diwarnai tindakan pencopotan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terpajang di ruang Rapat Paripurna.
Tindakan tersebut bukan sekadar aksi spontan. Koordinator Lapangan (Korlap) demonstrasi, Abdul Karim Amarullah atau yang akrab disapa Hamka, menyebut pencopotan foto tersebut sebagai ekspresi simbolik perlawanan sekaligus bentuk kekecewaan massa terhadap Gibran dan DPRD Kota Bima.
Hamka, yang juga menjabat Sekretaris Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Cabang Bima, menjelaskan bahwa kekecewaan massa muncul karena tidak ada satu pun anggota maupun perwakilan pimpinan DPRD Kota Bima yang hadir menemui Demonstrasi untuk menerima aspirasi mereka.
“Tindakan massa yang mencopot foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merupakan ekspresi simbolik perlawanan sekaligus bentuk kekecewaan terhadap Gibran yang dinilai selama ini telah membodohi publik, serta terhadap DPRD Kota Bima yang tidak merespons aspirasi massa. Pasalnya, tidak ada satu pun anggota maupun perwakilan pimpinan DPRD yang hadir untuk menemui massa aksi,” jelas Hamka, Jum’at (13/11/2026).
- Gubernur NTB Sisir Rumah Warga Miskin Ekstrem di Mataram, Serahkan Buku Tabungan Bantuan Modal Usaha Rp7 Juta
- HMI Sumbawa Dukung Tes Urine Pejabat Segera Digelar, Hasilnya Harus Dibuka ke Publik
- IMM Bima Kepung Dua Kantor DPRD Bawa 13 Tuntutan, Soroti Penyadapan, Polemik Gibran hingga Krisis Air Bersih
Ia menegaskan, pencopotan foto Wakil Presiden tersebut bukan bagian dari agenda awal maupun tuntutan demonstrasi yang telah disiapkan PC IMM Cabang Bima.
“Pencopotan foto tersebut bukan bagian dari agenda awal maupun tuntutan demonstrasi,” tegasnya.
Foto Gibran yang dicopot merupakan foto yang terpajang di ruang rapat paripurna DPRD Kota Bima. Foto tersebut sebelumnya berada berdampingan dengan foto Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Hamka, tindakan massa itu juga berkaitan dengan sikap politik PC IMM Cabang Bima setelah melakukan kajian terhadap persoalan administrasi dan persyaratan konstitusional pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Dalam kajian tersebut, PC IMM Cabang Bima menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 yang berkaitan dengan dokumen pendidikan serta surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Massa menyoroti pertimbangan MK yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 169 huruf r dan Pasal 227 huruf l Undang-Undang Pemilu.
Namun, dalam perkara tersebut MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 berkaitan dengan sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari persoalan yang disoroti PC IMM Cabang Bima dalam menyampaikan kritik politiknya.
Pencopotan foto Gibran berlangsung di tengah rangkaian aksi demonstrasi PC IMM Cabang Bima yang membawa 13 tuntutan di DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima.
Tuntutan tersebut mencakup berbagai persoalan nasional dan daerah, mulai dari dugaan penyadapan ilegal, polemik administrasi pencalonan Wakil Presiden, kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, pemulihan kawasan hutan, krisis air bersih, hingga persoalan pertambangan Galian C.
Dalam aksi di DPRD Kota Bima, massa mengaku kecewa karena tidak ada perwakilan pimpinan maupun anggota DPRD yang menemui mereka. Setelah itu, massa melanjutkan demonstrasi ke DPRD Kabupaten Bima dan diterima pihak legislatif untuk menyampaikan aspirasi.
Melalui aksi tersebut, PC IMM Cabang Bima berharap seluruh tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari lembaga legislatif maupun pemerintah sesuai kewenangannya.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
