Suara Jalanan Tembus Tuwa Kawa, Cipayung Plus ‘Gempur’ DPRD dan Gubernur Iqbal soal Perda, Tambang dan Kemiskinan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 10 September 2025 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Suasana Tuwa Kawa Coffee dan Roastery, Mataram, mendadak memanas pada Selasa (9/9/2025). Forum Mimbar Rakyat NTB yang digagas Cipayung Plus NTB yang terdiri dari HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, KMHDI, LMND
menjadi ajang terbuka mahasiswa dan Pemuda untuk melontarkan kritik pedas dan menyuarakan aspirasi langsung di hadapan pejabat daerah.

Mengusung tema ‘Suara Rakyat, dari Jalan ke Kebijakan, Apakah Didengar?’, forum ini dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H. Hasbullah Muis Konco. Suasana tegang bercampur hangat, saat suara mahasiswa, Pemuda dan suara pemerintah saling bersahutan dalam diskusi yang penuh dinamika.

Mahasiswa Gempur Isu Strategis yakni Dari Perda DPRD, Kemiskinan, Hingga Industri Tambang

Dalam forum ini, mahasiswa membombardir isu-isu panas yang selama ini menjadi keresahan publik. Beberapa di antaranya yakni, Peninjauan ulang Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, Alokasi anggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kritik tajam terhadap ekonomi NTB yang dinilai masih terlalu bertumpu pada industri tambang.

Tuntutan agar pemerintah membuka ruang lebih luas untuk industri alternatif yang ramah rakyat.

Baca Juga :  Sekda NTB dari Madura, Bukan Putra Daerah-Iqbal Tuntut Pejabat Kerja ‘Extraordinary’

Setiap isu dilempar ke meja kebijakan, suasana forum makin riuh. Menegaskan bahwa suara jalanan kini sedang menguji keberanian pengambil kebijakan.

Menanggapi derasnya desakan mahasiswa, H. Hasbullah Muis Konco menegaskan bahwa proses penyusunan peraturan daerah (perda) tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Penetapan perda tidak bisa lepas dari kerangka hukum nasional yang sudah menetapkan batas-batas kewenangan dan substansi yang dapat diatur,”jelas Hasbullah.

Dalam forum tersebut, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal tampil terbuka dan responsif terhadap kritik mahasiswa.

“Saya juga sebetulnya seneng kalau teman-teman menyampaikan aspirasi seperti ini. Dan secara terpisah sebenarnya di Cipayung Plus ini sudah beberapa kali bertemu dengan saya baik sebagai individu ataupun sebagai organisasi dan saya terbuka. Saya tidak anti kritik. Saya senang mendapatkan kritik, sebagai mantan aktivis seperti kalian juga,”
tegas Iqbal disambut tepuk tangan peserta.

Gubernur Iqbal juga memastikan bahwa aspirasi mahasiswa hasil aksi 1 September lalu sudah diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri tanpa perubahan sedikit pun. Menurutnya, forum seperti Mimbar Rakyat adalah ruang yang sehat dan elegan untuk menyampaikan pandangan, bukan sekadar berteriak di jalan.

Baca Juga :  Usai Dilantik, Wakil Gubernur NTB Umi Dinda Gelar Acara Silaturahmi Bersama Jajaran Pemprov Dirumah Pribadi di Batu Layar

Tak lupa, Iqbal mengingatkan tentang bahaya kekuasaan tanpa kontrol publik.

“Kekuasaan itu cenderung korupsi. Apalagi kalau tidak dijaga, apalagi kalau tidak dikritik. Kalau dia merasa diperhatikan, diawasi saja, itu akan mengurangi tendensi untuk korupsi,”ujarnya.

Iqbal bahkan membuka peluang untuk menggelar pertemuan rutin bersama mahasiswa dan Pemuda.

“Insyaallah kita akan lakukan pertemuan, mungkin rutin, mungkin tidak, tetapi pasti akan ada pertemuan berikutnya teman-teman Cipayung Plus dengan saya. Silakan dijadwalkan nanti,”tambahnya.

Di akhir sesi, Gubernur Iqbal juga menyinggung perjalanan demokrasi Indonesia yang menurutnya masih dalam tahap belajar.

“Bahwa Indonesia ini punya kekurangan, betul. Banyak sekali kekurangannya. Tapi kita ini bangsa yang masih belajar. Usia kita ini belum 100 tahun, baru 80 tahun kita ini menikmati kemerdekaan setelah dijajah 3,5 abad,”pungkasnya.

Forum ini menegaskan satu hal yakni, bahwa suara mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan tak bisa lagi diabaikan. Dengan terbukanya ruang dialog publik, NTB tengah melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berita Terkait

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur
Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik
Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila
Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan
Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global
Sekolah Rakyat Pertama di Pulau Sumbawa Disiapkan di Bima, Jadi Harapan Baru Pemerataan Pendidikan NTB
KPU NTB Berkurban di Idul Adha, Agus Hilman: Yang Dinilai Bukan Dagingnya, Tapi Ketakwaannya
PKS NTB Sembelih 193 Hewan Kurban, Sebanyak 2.000 Paket Daging Dibagikan untuk Warga
Berita ini 53 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 2 Juni 2026 - 16:42 WIB

Rp950 Juta per Titik, Dewan PDIP Ahmad Amrullah Desak Polisi Bongkar Dugaan Jual Beli Dapur MBG di Lombok Timur

Selasa, 2 Juni 2026 - 15:56 WIB

Bukan Provinsi Pulau Sumbawa! Razikin Usul Nama Nusa Tenggara Tengah, Alasannya Menarik

Senin, 1 Juni 2026 - 19:49 WIB

Saat Dunia Makin Ribut, KPU NTB Ingatkan Satu Obat Ampuh: Pancasila

Senin, 1 Juni 2026 - 18:13 WIB

Dulu Terseok, Kini Ngebut Usai Utang Beres! RSUP NTB Siap Naik Kelas Jadi Rumah Sakit Pendidikan Unggulan

Senin, 1 Juni 2026 - 13:55 WIB

Hari Lahir Pancasila 2026 di NTB, Miq Iqbal Tegaskan Pancasila Adalah Jangkar Perdamaian Global

Berita Terbaru