Suara Jalanan Tembus Tuwa Kawa, Cipayung Plus ‘Gempur’ DPRD dan Gubernur Iqbal soal Perda, Tambang dan Kemiskinan

Avatar

- Jurnalis

Rabu, 10 September 2025 - 10:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Suasana Tuwa Kawa Coffee dan Roastery, Mataram, mendadak memanas pada Selasa (9/9/2025). Forum Mimbar Rakyat NTB yang digagas Cipayung Plus NTB yang terdiri dari HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMNI, KMHDI, LMND
menjadi ajang terbuka mahasiswa dan Pemuda untuk melontarkan kritik pedas dan menyuarakan aspirasi langsung di hadapan pejabat daerah.

Mengusung tema ‘Suara Rakyat, dari Jalan ke Kebijakan, Apakah Didengar?’, forum ini dihadiri Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal dan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, H. Hasbullah Muis Konco. Suasana tegang bercampur hangat, saat suara mahasiswa, Pemuda dan suara pemerintah saling bersahutan dalam diskusi yang penuh dinamika.

Mahasiswa Gempur Isu Strategis yakni Dari Perda DPRD, Kemiskinan, Hingga Industri Tambang

Dalam forum ini, mahasiswa membombardir isu-isu panas yang selama ini menjadi keresahan publik. Beberapa di antaranya yakni, Peninjauan ulang Perda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, Alokasi anggaran untuk percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Kritik tajam terhadap ekonomi NTB yang dinilai masih terlalu bertumpu pada industri tambang.

Tuntutan agar pemerintah membuka ruang lebih luas untuk industri alternatif yang ramah rakyat.

Baca Juga :  Kasus Dugaan Korupsi Sewa Alat Berat Dinas PUPR NTB Naik ke Penyidikan 

Setiap isu dilempar ke meja kebijakan, suasana forum makin riuh. Menegaskan bahwa suara jalanan kini sedang menguji keberanian pengambil kebijakan.

Menanggapi derasnya desakan mahasiswa, H. Hasbullah Muis Konco menegaskan bahwa proses penyusunan peraturan daerah (perda) tidak bisa dilakukan sembarangan.

“Penetapan perda tidak bisa lepas dari kerangka hukum nasional yang sudah menetapkan batas-batas kewenangan dan substansi yang dapat diatur,”jelas Hasbullah.

Dalam forum tersebut, Gubernur NTB Dr. Lalu Muhammad Iqbal tampil terbuka dan responsif terhadap kritik mahasiswa.

“Saya juga sebetulnya seneng kalau teman-teman menyampaikan aspirasi seperti ini. Dan secara terpisah sebenarnya di Cipayung Plus ini sudah beberapa kali bertemu dengan saya baik sebagai individu ataupun sebagai organisasi dan saya terbuka. Saya tidak anti kritik. Saya senang mendapatkan kritik, sebagai mantan aktivis seperti kalian juga,”
tegas Iqbal disambut tepuk tangan peserta.

Gubernur Iqbal juga memastikan bahwa aspirasi mahasiswa hasil aksi 1 September lalu sudah diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri tanpa perubahan sedikit pun. Menurutnya, forum seperti Mimbar Rakyat adalah ruang yang sehat dan elegan untuk menyampaikan pandangan, bukan sekadar berteriak di jalan.

Baca Juga :  Viral Polisi Beck Up dan Jadi Bandar Narkoba di NTB, Somasi Narkoba Minta APH Bentuk Tim Pencari Fakta

Tak lupa, Iqbal mengingatkan tentang bahaya kekuasaan tanpa kontrol publik.

“Kekuasaan itu cenderung korupsi. Apalagi kalau tidak dijaga, apalagi kalau tidak dikritik. Kalau dia merasa diperhatikan, diawasi saja, itu akan mengurangi tendensi untuk korupsi,”ujarnya.

Iqbal bahkan membuka peluang untuk menggelar pertemuan rutin bersama mahasiswa dan Pemuda.

“Insyaallah kita akan lakukan pertemuan, mungkin rutin, mungkin tidak, tetapi pasti akan ada pertemuan berikutnya teman-teman Cipayung Plus dengan saya. Silakan dijadwalkan nanti,”tambahnya.

Di akhir sesi, Gubernur Iqbal juga menyinggung perjalanan demokrasi Indonesia yang menurutnya masih dalam tahap belajar.

“Bahwa Indonesia ini punya kekurangan, betul. Banyak sekali kekurangannya. Tapi kita ini bangsa yang masih belajar. Usia kita ini belum 100 tahun, baru 80 tahun kita ini menikmati kemerdekaan setelah dijajah 3,5 abad,”pungkasnya.

Forum ini menegaskan satu hal yakni, bahwa suara mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan tak bisa lagi diabaikan. Dengan terbukanya ruang dialog publik, NTB tengah melangkah menuju tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Berita Terkait

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan
Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda
Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028
KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran
Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028
KONI Pusat Sebut NTB Gudangnya Atlet, PON 2028 Jadi Momentum Pembuktian
KONI NTB Jangan Terjebak Konflik, Mori Hanafi: PON 2028 Sudah di Depan Mata
Wagub Umi Dinda Buka Musorprov XIII KONI NTB, PON 2028 Jadi Tantangan Besar
Berita ini 62 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 31 Agustus 2026 - 14:02 WIB

Bima-Dompu Bukan Anak Tiri, HMI Sentil Pemprov NTB, 574 Hari Pascabanjir Jalan Rusak Diabaikan

Senin, 31 Agustus 2026 - 08:22 WIB

Menuju PON 2028, Wagub Umi Dinda Dorong PERBASASI NTB Cetak Talenta Muda

Senin, 31 Agustus 2026 - 06:08 WIB

Dae Yandi Resmi Pimpin Perbasasi NTB, Bawa Misi Besar Menuju PON 2028

Minggu, 30 Agustus 2026 - 20:45 WIB

KONI Pusat Ambil Alih KONI NTB, Pemilihan Diulang dari Nol dan Tak Ada Uang Pendaftaran

Minggu, 30 Agustus 2026 - 19:59 WIB

Mori Hanafi Tinggalkan Legasi Besar, NTB Berhasil Jadi Tuan Rumah PON 2028

Berita Terbaru