SUMBAWAPOST.com, Mataram – Polemik soal gedung baru DPRD NTB akhirnya menemukan solusi sementara. Ruang Rinjani di Kantor Gubernur NTB kini resmi disulap menjadi ruang paripurna DPRD. Keputusan ini diambil setelah melewati berbagai pertimbangan, mulai dari keterbatasan anggaran, efisiensi biaya, hingga pentingnya mempererat komunikasi antara legislatif dan eksekutif.
Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar darurat, tapi sekaligus strategi efisiensi.
“Namanya juga solusi murah meriah. Fasilitas ini sudah ada, dan dulunya katanya memang ruang paripurna DPRD. Saya belum jadi gubernur waktu itu, tapi katanya ini ruang sidang utama DPRD. Jadi ya kembali ke khittah sajalah,” ujar Iqbal sambil tersenyum, usai rapat paripurna di Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025).
Menurut Gubernur Iqbal, pemanfaatan Ruang Rinjani justru memberikan keuntungan strategis. Dengan satu atap, komunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD akan lebih mudah, terutama karena pembahasan kebijakan saat ini menumpuk akibat mundurnya jadwal RPJMD.
“Ini bagus, kalian jadi lebih dekat dengan eksekutif. Komunikasi bisa lebih intens, apalagi waktunya sangat sempit. Mundurnya RPJMD kemarin membuat banyak pembahasan tumpang tindih, jadi memang harus sering bertemu,” jelasnya.
Sebelumnya, sempat mencuat wacana pembangunan gedung baru DPRD NTB. Namun, hingga kini rencana tersebut masih menggantung. Beberapa opsi sempat diusulkan, termasuk menyewa gedung sementara seperti Hotel Grand Legi, tetapi ditolak karena dianggap membebani APBD.
“Justru DPRD dari awal minta sebisa mungkin tidak nyewa. Kalau bisa pakai yang sudah ada, hanya perbaiki sedikit-sedikit. Setelah dicek sama teman-teman OPD, ternyata masih bisa dipakai kok. Ruang komisi ada, ruang fraksi juga ada,” terang Iqbal.
Dengan demikian, penggunaan Ruang Rinjani dianggap sebagai jalan tengah sampai ada kejelasan soal gedung baru DPRD.
Pemprov NTB memastikan langkah ini sejalan dengan prinsip efisiensi fiskal. Menurut Iqbal, pembangunan fasilitas baru atau penyewaan gedung berpotensi membengkakkan anggaran di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Tentu banyak alternatif lain, tapi fokus kita kan yang cepat dan murah,” tegasnya.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan DPRD sendiri yang sejak awal meminta agar pemerintah provinsi memanfaatkan fasilitas yang sudah ada ketimbang membuat pengeluaran baru.
