SUMBAWAPOST.com, Mataram – Program mudik gratis yang seharusnya menjadi angin segar bagi mahasiswa Bima di Mataram justru berubah menjadi kontroversi panas! Ketua Ikatan Mahasiswa Bima Mataram (IMBI-Mataram), Alfariji Nato, membongkar dugaan monopoli dalam pembagian kuota yang dinilai tidak transparan dan sarat kepentingan.
Dari total 150 kuota yang disediakan oleh Pemprov NTB, Dishub NTB lebih dulu menyerahkan koordinasi penuh kepada seorang bernama Farhan. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, terutama mahasiswa Bima yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
“Kenapa harus satu pintu? Kenapa bukan lembaga resmi mahasiswa seperti IMBI dan IMKOBI yang mengelola sejak awal?” ujar Alfariji geram saat melakukan audiensi dengan Kepala Dishub NTB pada 21 Maret 2025.
Lebih mengejutkan lagi, data yang sudah dikumpulkan oleh Farhan mencapai 95 orang, sementara sisanya—hanya 55 kuota—baru diberikan kepada IMBI dan IMKOBI, masing-masing 35 dan 21 kuota.
Ada Intervensi POLITIK?
Keganjilan dalam proses ini semakin mencurigakan ketika muncul dugaan bahwa Farhan memiliki keterkaitan dengan tim pemenangan pasangan Gubernur NTB, Iqbal-Dinda.
“Apa urusannya Farhan? Apakah karena dia bagian dari tim pemenangan Iqbal-Dinda sehingga hak mahasiswa malah disabotase?,” tegas seorang mahasiswa yang enggan disebutkan namanya. 24 Maret 2025.
Para mahasiswa kini menuntut Gubernur NTB segera turun tangan dan mengevaluasi tim yang terlibat dalam program ini.
“Jangan sampai niat baik Gubernur NTB untuk membantu mahasiswa malah dimanfaatkan oleh orang-orang tak bertanggung jawab. Banyak mahasiswa yang gagal mudik karena tiket mahal. Gak kasihan apa?,” lanjutnya.
Mahasiswa mendesak transparansi penuh dari Dishub NTB agar kuota mudik gratis tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Mereka juga mengancam akan menggelar aksi besar-besaran jika tidak ada kejelasan dalam waktu dekat.
