SUMBAWAPOST.com |™ Mataram- Rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-PKP) Provinsi NTB menjadi sorotan tajam Komisi IV DPRD NTB.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Selasa (28/7/2026), para legislator mempertanyakan realisasi anggaran yang masih minim hingga validitas laporan progres sejumlah Proyek strategis, termasuk ruas jalan Lenangguar-Lunyuk yang dilaporkan telah mencapai Progres fisik 100 persen.
Berdasarkan paparan Kepala Dinas PUPRPKP NTB, Lalu Kusuma Wijaya, hingga Juli 2026 realisasi keuangan dinas baru mencapai Rp62,2 miliar atau 17,67 persen dari total pagu Rp352,02 miliar. Sementara realisasi fisik berada pada angka 23,64 persen.
Bahkan, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengelola anggaran terbesar Rp159,48 miliar baru mencatat realisasi keuangan 3,71 persen. Kondisi serupa juga terjadi pada Bidang Bina Marga yang baru mencapai 3,54 persen.
Sorotan paling keras datang dari anggota Komisi IV DPRD NTB, Fikri. Ia mempertanyakan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk yang dalam laporan disebut telah selesai 100 persen, padahal verifikasi lapangan belum dilakukan.
“Apakah sudah ada verifikasi ke lapangan khususnya di Pulau Sumbawa?,” tanya Fikri.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas PUPR-PKP NTB mengakui pihaknya belum melakukan pemeriksaan lapangan terhadap proyek tersebut.
“Kami pasti akan melakukan itu. Namun laporan baru kemarin saya terima. Untuk pekerjaan yang tidak terlalu panjang sudah kami panggil teman-teman untuk melakukan pengecekan. Khusus pekerjaan Lunyuk, kami memang belum melakukan pemeriksaan lapangan maupun cross check langsung,” jelasnya.
Jawaban tersebut memicu pertanyaan lanjutan dari Fikri. Menurutnya, apabila verifikasi lapangan belum dilakukan, maka klaim progres fisik 100 persen perlu dikaji kembali. Ia juga mempertanyakan apakah pekerjaan cutting benar-benar telah selesai serta adanya informasi tunggakan pembayaran kepada subkontraktor yang disebut mencapai sekitar Rp300 juta.
Dalam rapat tersebut, anggota DPRD NTB Fakhruddin atau akrab disapa Bang Rob juga menyoroti manfaat Ekonomi dari proyek-proyek Pemerintah.
“Berapa tenaga kerja lokal yang terserap? Berapa kontraktor lokal dan nonlokal yang terlibat? Ini penting karena berkaitan dengan perputaran Ekonomi Daerah dan PAD,” ujarnya.
Menjawab hal itu, Kepala Dinas PUPRPKP NTB menegaskan bahwa penggunaan produk lokal dan tenaga kerja lokal selalu menjadi perhatian dalam setiap proses pengadaan.
“Nanti akan kami hitung lebih rinci. Dalam setiap tender kami selalu menekankan penggunaan produk lokal dan keterlibatan Masyarakat lokal,” katanya.
RDP tersebut menegaskan bahwa DPRD NTB tidak hanya menyoroti rendahnya realisasi Anggaran, tetapi juga meminta akuntabilitas atas setiap laporan progres Proyek agar seluruh belanja Daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
