SUMBAWAPOST.com |™ Lombok Utara- Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi I Kabupaten Lombok Utara resmi mulai beroperasi. Kegiatan belajar-mengajar perdana yang dimulai Senin (2/11) menandai hadirnya Sekolah Rakyat pertama di Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan total 595 siswa dari berbagai kabupaten di Pulau Lombok dan Sumbawa.
Beroperasinya sekolah tersebut menjadi langkah Pemerintah Provinsi NTB dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera dan kelompok miskin ekstrem. Pemerintah juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas serupa di Pulau Sumbawa dan sejumlah wilayah lainnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, hadir membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026/2027 di Aula Sekolah Rakyat, Dusun Amor-Amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Dalam kesempatan itu, Gubernur menegaskan bahwa penanganan persoalan pendidikan anak dari keluarga kurang mampu tidak cukup hanya dilakukan melalui renovasi bangunan sekolah atau pembaruan kurikulum. Menurutnya, diperlukan penanganan menyeluruh yang juga menyentuh kualitas lingkungan tempat tinggal, pemenuhan gizi, hingga pola kehidupan sehari-hari anak.
“Anak-anak ini tidak cukup hanya diberikan kurikulum yang lebih baik dan kelas yang lebih baik, tetapi kehidupannya juga harus diperbaiki. Lingkungannya, asupannya, dan pola kehidupannya,” ujar gubernur.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari kelompok desil 1 dan 2, termasuk masyarakat kategori miskin ekstrem. Melalui sistem pendidikan berbasis asrama atau boarding school, pemerintah berupaya menghadirkan lingkungan belajar sekaligus tempat tinggal yang mendukung perkembangan anak.
Dengan pola tersebut, keterbatasan ekonomi keluarga diharapkan tidak lagi menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik.
Gubernur memastikan Sekolah Rakyat di Lombok Utara bukan menjadi satu-satunya fasilitas pendidikan dengan model tersebut di NTB. Pemerintah akan mulai menyiapkan pembangunan sekolah serupa di Pulau Sumbawa agar akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu semakin merata.
“Ini adalah SR pertama, tetapi bukan yang terakhir. Setelah ini kita akan mulai menyiapkan salah satunya di Pulau Sumbawa, sehingga kedua pulau masing-masing punya SR. Kemudian kita akan bangun di daerah-daerah lainnya,” tegasnya.
Keberlanjutan program ini, imbuh Gubernur, membutuhkan sinergi lintas sektor antara pemerintah pusat, khususnya Kementerian Sosial dan Kementerian Pekerjaan Umum, dengan pemerintah daerah. Dukungan pemda diperlukan, terutama dalam penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung.
Selain memperluas Sekolah Rakyat bagi keluarga miskin, Pemprov NTB juga telah mengusulkan pendirian sekolah khusus bagi anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Rencana tersebut diarahkan untuk memanfaatkan aset eks Akademi Keperawatan (Akper) di Sakra, Kabupaten Lombok Timur. Usulan ini menjadi respons terhadap kondisi sosial anak-anak PMI yang kerap tumbuh tanpa pendampingan langsung orang tua karena bekerja di luar negeri.
Sekolah khusus tersebut nantinya direncanakan dilengkapi layanan bimbingan konseling (BK) serta fasilitas komunikasi berkala agar anak-anak tetap dapat menjalin hubungan dengan orang tua mereka di perantauan.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menyampaikan apresiasi atas beroperasinya Sekolah Rakyat di daerahnya. Ia menilai kehadiran sekolah tersebut menjadi salah satu upaya membantu menyelamatkan masa depan anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama mereka yang berisiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.
Pemkab Lombok Utara, kata Najmul, siap memberikan dukungan penuh melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov NTB.
Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Kabupaten Lombok Utara, Syarifuddin, melaporkan bahwa pada tahap awal operasional sekolah ini menampung 595 siswa yang terbagi dalam tiga jenjang pendidikan.
Rinciannya, sebanyak 145 siswa tingkat sekolah dasar (SD), 240 siswa tingkat sekolah menengah pertama (SMP), dan 210 siswa tingkat sekolah menengah atas (SMA).
Dari jumlah tersebut, 270 siswa berasal dari Kabupaten Lombok Utara. Sementara 325 siswa lainnya merupakan perwakilan dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, serta sejumlah wilayah di Pulau Sumbawa.
Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pengasuhan sehari-hari, sekolah ini diperkuat 32 tenaga pendidik, 50 wali asuh, dan 24 pengurus asrama.
Seluruh formasi guru dan tenaga kependidikan tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) terpilih yang telah melalui seleksi nasional tahun 2026.
Mengusung semangat gerakan “Cerdas Bersama, Tumbuh Setara”, Sekolah Rakyat di Bumi Tioq Tata Tunaq ini diharapkan menjadi ruang tumbuh bagi generasi yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing tanpa dibatasi latar belakang sosial ekonomi keluarga.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
