‘Ruber’ Kupas RPJMD Dompu, Akademisi: PKL Berpotensi Jadi Magnet Wisata, Asal Tak Hanya Ditertibkan

Avatar

- Jurnalis

Jumat, 11 April 2025 - 03:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Dompu – Ruber Dompu menggelar kegiatan Dialog membedah rancangan RPJMD pada Kamis 10 April 2025 di Jalan Gajah Mada 08 Dompu malam. Kegiatan ini digagas sebagai bagian dari upaya untuk menyampaikan masukan dan Kritikan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dompu Tahun 2025–2030.

Dialog ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, aktivis, pemuda, komunitas, Budayawan, hingga insan pers. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Dompu serta sejumlah praktisi pembangunan daerah.

Salah satu sorotan penting datang dari Akademisi STKIP Dompu, Dr. Muhdar, yang menekankan pentingnya sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) seperti pedagang kaki lima dalam pertumbuhan ekonomi Dompu. Berdasarkan data statistik 2024, sektor ini menempati posisi kedua setelah pertanian dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Dompu.

“Keberadaan UKM dan IKM tidak bisa dianggap sepele. Mereka tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tapi juga punya potensi besar dalam menyelesaikan persoalan sosial seperti pengangguran, narkoba, kemiskinan, bahkan kriminalitas seperti panah misterius,” ujar Muhdar.

Baca Juga :  Dugaan 13.000 Dolar Per Kepala untuk Loyalitas, Dua Senator NTB Terseret Skandal Ketua DPD RI

Ia mengingatkan agar penanganan terhadap pedagang kaki lima yang merupakan bagian dari UKM tidak hanya sebatas penertiban, tetapi perlu dilanjutkan dengan penentuan lokasi atau spot khusus yang mendukung aktivitas mereka.

“Harus ada spot-spot yang layak dan difasilitasi dengan infrastruktur penjualan. Kalau bisa, konsepkan jadi kawasan wisata kuliner. Sekali dayung, dua tiga pulau terlampaui, ekonomi hidup, pariwisata naik, masalah sosial teratasi,” tambahnya.

Tak hanya itu, ia juga mendorong agar pemerintah tidak hanya memberikan ruang, tetapi juga suntikan modal dan pendampingan usaha bagi pelaku UKM dan IKM. Menurutnya, mereka adalah mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan dialog “Ruber” ini diharapkan menjadi ruang refleksi bersama sekaligus sarana menyerap aspirasi masyarakat demi terwujudnya RPJMD Dompu yang benar-benar menjawab kebutuhan dan potensi daerah lima tahun ke depan.

Baca Juga :  Soal Honorer Siluman, Wabup Syirajuddin Sepakat dengan Ketua DPRD Dompu: Harus Diusut Tuntas!

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Dompu, Ir. Muttakun, menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap masukan dan kritik yang disampaikan masyarakat, khususnya dari kalangan akademisi, terkait rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan segera dibahas dalam waktu dekat.

“Semua yang menjadi masukan dan aspirasi dari masyarakat akan saya sampaikan pada saat pembahasan nanti. Ini bentuk apresiasi dan dukungan kami terhadap perhatian teman-teman akademisi dalam diskusi malam ini,” ujar Muttakun.

Ia menegaskan bahwa forum-forum semacam ini perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya kolektif dalam mengawal arah kebijakan pembangunan daerah.

“Setelah kami bahas di internal DPRD, tentu kami juga akan kembali meminta masukan, saran, bahkan kritik dari masyarakat. Karena pembangunan itu harus melibatkan semua pihak,” tambahnya.

Pernyataan ini pun memperkuat sinyal positif bahwa DPRD Dompu terbuka terhadap partisipasi publik dalam menyusun dokumen penting pembangunan daerah lima tahunan tersebut.

 

 

Berita Terkait

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan
DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD
NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis
Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan
DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan
Sidang Gratifikasi DPRD NTB Disorot, TGH Najamudin Minta Gubernur dan Eks Sekda Dihadirkan sebagai Saksi 
Soal Dana Siluman DPRD NTB, TGH Najamudin Sebut Sumber Gratifikasi Justru dari Kebijakan Gubernur NTB
Sidang Dana ‘Siluman’ DPRD NTB Dinilai Melenceng, TGH Najamudin: Kasus Sudah Lari dari Substansi
Berita ini 69 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 22 April 2026 - 15:14 WIB

Nama Gubernur NTB Ikut Terseret di Sidang Kasus Dana Siluman DPRD, Publik Tuntut Klarifikasi Terbuka dan Dihadirkan di Persidangan

Selasa, 21 April 2026 - 20:56 WIB

DPR RI Turun ke NTB, Penegakan Hukum Disorot di Tengah Sidang Kasus Dana Siluman DPRD

Selasa, 21 April 2026 - 18:53 WIB

NTB Jadi Kiblat Baru Ekonomi Syariah Nasional, BPRS Tampil Perkasa di Tengah Krisis

Selasa, 21 April 2026 - 17:07 WIB

Darurat! Ribuan Siswa di Lombok Utara ‘Dikepung’ Iklan Rokok Murah, Riset IYCTC Bongkar Fakta Mencengangkan

Selasa, 21 April 2026 - 15:33 WIB

DPW PBB NTB Bantah Pembekuan, Sebut SK Cacat Hukum, Kepengurusan Nadirah Tetap Jalan

Berita Terbaru