SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total pendapatan Daerah mencapai Rp6,22 triliun. Sementara belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp6,06 triliun.
Postur anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri atau yang akrab disapa Umi Dinda, saat mewakili Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam penyampaian penjelasan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD 2027 pada Rapat Paripurna DPRD NTB, Senin (9/11/2026).
Dalam penjelasan tersebut, pendapatan daerah NTB 2027 direncanakan sebesar Rp6,22 triliun atau meningkat sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai Rp5,62 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114,24 miliar.
PAD sendiri mengalami kenaikan sekitar 3,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber PAD meliputi pajak daerah Rp2 triliun, retribusi daerah Rp968,57 miliar, hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp107,56 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp50,83 miliar.
Pendapatan tersebut bersumber dari tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp114,24 miliar.
PAD sendiri mengalami kenaikan sekitar 3,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sumber PAD meliputi pajak daerah Rp2 triliun, retribusi daerah Rp968,57 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp107,56 miliar, serta lain-lain PAD yang sah Rp50,83 miliar.
Sementara pendapatan transfer direncanakan meningkat sekitar 20,01 persen, yang mencakup dana perimbangan dan transfer lainnya dari pemerintah pusat.
Umi Dinda menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan tersebut harus diikuti dengan upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah, terutama melalui optimalisasi PAD.
“Kita patut bersyukur atas kenaikan ini. Namun kita juga harus jujur membaca strukturnya. Kenaikan pendapatan masih sangat ditopang oleh transfer Pemerintah Pusat,” demikian penjelasan Gubernur yang disampaikan Umi Dinda, dalam keterangan dokumen sambutan diterima media ini. Selasa (10/11/2026).
Karena itu, kebijakan pendapatan 2027 diarahkan pada digitalisasi dan modernisasi sistem pemungutan pajak dan retribusi, intensifikasi serta ekstensifikasi sumber PAD, optimalisasi pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kinerja BUMD dan Bank NTB Syariah.
Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan dasar, pelayanan non-dasar, urusan pilihan, hingga penunjang pemerintahan dan pengawasan. Dalam pidato tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah belanja 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 bertumpu pada empat prinsip: realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelas Umi Dinda.
Di sisi belanja, Pemprov NTB merencanakan anggaran sebesar Rp6,06 triliun atau meningkat sekitar 5,70 persen dibandingkan APBD murni 2026.
Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp4,61 triliun, belanja modal Rp397,20 miliar, belanja tidak terduga Rp38 miliar, serta belanja transfer kepada Kabupaten/Kota dan desa sebesar Rp1,01 triliun.
Pemprov NTB juga mengalokasikan anggaran untuk berbagai urusan pemerintahan, mulai dari pelayanan dasar, pelayanan non-dasar, urusan pilihan, hingga penunjang pemerintahan dan pengawasan.
Dalam pidato tersebut, pemerintah menegaskan bahwa arah belanja 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027 bertumpu pada empat prinsip: realistis dan sehat, berorientasi hasil, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelas Umi Dinda mengutip penjelasan Gubernur.
Dengan pendapatan Rp6,22 triliun dan belanja Rp6,06 triliun, RAPBD NTB 2027 mencatat surplus sekitar Rp162,7 miliar berdasarkan angka dalam Nota Keuangan.
Surplus tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah, termasuk pembayaran kewajiban yang jatuh tempo dan penyertaan modal pada BUMD.
Pemerintah juga mengharapkan pembahasan bersama DPRD NTB berlangsung secara cermat, kritis, dan konstruktif agar rancangan APBD 2027 dapat memperoleh persetujuan bersama paling lambat 30 November 2026.
Umi Dinda menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengelola APBD secara transparan dan akuntabel sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan masyarakat hingga pelosok Pulau Lombok dan Sumbawa.
“Kami berkomitmen, bahwa APBD 2027 akan kita kelola dengan jujur, transparan, dan akuntabel, agar setiap rupiahnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” demikian disampaikan dalam Dokumen isi pidato tersebut.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
