SUMBAWAPOST.com|™ Mataram- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Indah Damayanti Putri atau Akrab Disapa Umi Dinda, mendorong optimalisasi Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya membantu mengatasi persoalan sekitar 70 ribu Anak Tidak Sekolah (ATS) di NTB.
Program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperluas akses Pendidikan, khususnya bagi Anak-anak dari Keluarga kurang mampu yang selama ini belum mendapatkan kesempatan mengenyam Pendidikan secara layak.
Wakil Gubernur NTB, Indah Damayanti Putri, menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat harus dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu menekan angka anak tidak sekolah. Pemerintah tidak boleh hanya berpatokan pada angka administratif, tetapi harus memastikan kondisi sebenarnya di lapangan.
Penegasan tersebut disampaikan Umi Dinda, sapaan akrab Wakil Gubernur NTB, saat meninjau pelaksanaan Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Paramita Mataram, Senin (9/11/2026).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas kesempatan pendidikan, terutama bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami ingin memastikan angka anak tidak sekolah ini tidak terus bergerak naik. Bukan hanya dari sisi pencatatan, tetapi kita harus memastikan bahwa angka tersebut benar adanya di tingkat lapangan,” tegasnya.
Umi Dinda menyebut, Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian serius Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di NTB.
Saat ini, fasilitas Sekolah Rakyat telah tersedia di Kabupaten Lombok Utara dan Sentra Paramita Mataram. Pemerintah juga merencanakan pembangunan Sekolah Rakyat di Pulau Sumbawa.
Penambahan fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan pendidikan sekaligus mengurangi jumlah anak yang belum mendapatkan akses pendidikan layak.
“Ini menandakan bahwa Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian penuh Pemerintah Pusat. Sudah sepantasnya kita menyambut dengan baik program-program yang menjadi skala prioritas Presiden untuk dilaksanakan di NTB,” ujarnya.
Namun, menurut Umi Dinda, menghadirkan fasilitas pendidikan saja tidak cukup. Pemerintah juga harus memastikan para siswa mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik.
Terlebih, sebagian anak yang masuk Sekolah Rakyat sebelumnya tidak terbiasa menjalani pendidikan dengan sistem asrama. Karena itu, pendampingan dari guru, tenaga pendamping, dan seluruh pihak terkait sangat dibutuhkan untuk membangun semangat belajar serta kepercayaan diri mereka.
“Kita ingin memastikan anak-anak ini memiliki semangat yang terus terbangun, memiliki kepercayaan diri yang lebih baik, dan merasa betah. Tidak mudah bagi Anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa sekolah berasrama, kemudian harus tinggal di asrama. Ini membutuhkan dorongan dan pendampingan yang baik,” jelasnya.
Selain mengoptimalkan Sekolah Rakyat, Pemprov NTB juga mendorong langkah pendukung untuk menekan angka ATS. Salah satunya melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kesepakatan kerja sama yang diarahkan untuk memperkuat penanganan anak putus sekolah.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Mataram, Arif Rahman, menjelaskan bahwa lembaganya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi berbagai kelompok masyarakat rentan di wilayah NTB serta sejumlah daerah di Jawa Timur.
Di Sentra Paramita, Sekolah Rakyat rintisan saat ini menampung 100 siswa untuk jenjang SMP.
Tidak hanya menyediakan fasilitas pendidikan, lembaga tersebut juga memberikan berbagai layanan pendukung, mulai dari kesehatan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, hingga pelatihan keterampilan vokasional.
“Kami di Sentra Paramita mendapat amanah untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat rintisan dengan 100 siswa. Di sini tersedia poliklinik yang terakreditasi paripurna dan beroperasi 24 jam. Jadi, apabila ada kendala kesehatan pada anak-anak, semuanya dapat dilayani,” ungkap Arif.
Selain itu, Sentra Paramita menyediakan program kejar paket A, B, dan C sebagai jembatan pendidikan bagi anak-anak yang belum memenuhi persyaratan administrasi maupun batas usia untuk masuk ke Sekolah Rakyat.
Program tersebut juga dilengkapi berbagai pelatihan keterampilan, seperti menjahit, tata boga, kecantikan, perbengkelan, mebel, pembuatan sabun, hingga cuci mobil.
Berbagai program tersebut diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan praktis kepada anak-anak sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membangun kemandirian di masa depan.
Arif berharap kunjungan pemerintah daerah dan dukungan media dapat membantu memperluas informasi mengenai berbagai layanan yang tersedia di Sentra Paramita.
Pasalnya, masih banyak masyarakat yang membutuhkan layanan rehabilitasi sosial, tetapi belum mengetahui akses dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan.
Dengan dukungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, serta lembaga sosial, Sekolah Rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tempat memperoleh Pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan.
Program tersebut sekaligus diharapkan membuka kembali kesempatan bagi Anak-anak NTB yang selama ini belum mendapatkan hak pendidikan secara layak.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
