Suara rakyat akhirnya sampai ke parlemen. Menyikapi keluhan warga terdampak proyek strategis nasional (PSN) di Nusa Tenggara Barat, Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, S.HI., tegas menyatakan siap ‘Pasang Badan’ membela masyarakat yang digusur dan kehilangan ruang hidupnya. Ia menegaskan, pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak rakyat, terutama kaum tani dan perempuan di Pedesaan.
SUMBAWAPOST.com, Mataram-Suasana hangat namun penuh kritik terdengar di Kedai Inges, Jalan Langko, Mataram, saat berlangsung Diskusi Publik bertema ‘Evaluasi dan Cabut Seluruh PSN di NTB yang Terbukti Merampas Ruang Hidup serta Menggusur Tanah Rakyat, Utamanya bagi Kaum Tani Perempuan di Pedesaan, dan Cabut UU Cipta Kerja Beserta Aturan Turunannya.’ kamis (16/10/2025)
Acara yang digagas oleh Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat NTB (ADBKR-NTB) ini menghadirkan berbagai unsur, mulai dari aktivis, mahasiswa, jurnalis, hingga perwakilan pemerintah daerah dan aparat keamanan. Dari unsur legislatif, hadir Anggota Komisi III DPRD NTB, Akhdiansyah, S.HI., yang mewakili pimpinan DPRD Provinsi NTB.
Diskusi ini menjadi wadah terbuka bagi publik untuk menyoroti dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di NTB seperti Bendungan Meninting dan Kawasan Mandalika. Para peserta menilai bahwa sebagian proyek justru menimbulkan masalah baru mulai dari krisis air bersih, hilangnya sumber penghidupan kelompok perempuan, hingga persoalan kesehatan di kawasan sekitar proyek.
Selain mengkritisi kebijakan pembangunan yang dianggap abai terhadap keadilan sosial, peserta juga mendesak DPRD NTB untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap PSN serta mempercepat implementasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan di NTB lebih berpihak pada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Akhdiansyah menegaskan bahwa DPRD NTB tidak akan berpangku tangan terhadap persoalan rakyat.
“Kami siap bersama masyarakat di lokasi proyek nasional dan berkomitmen mendampingi dalam penyelesaian masalah yang terjadi,” tegasnya.
Diskusi yang juga dihadiri Kepala Bakesbangpoldagri NTB, H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., serta perwakilan POLDA NTB dan berbagai LSM, berlangsung dinamis dan penuh semangat. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal memperkuat dialog antara masyarakat, pemerintah, dan pelaksana proyek nasional demi mewujudkan pembangunan NTB yang lebih adil, berkelanjutan, dan manusiawi.
