SUMBAWAPOST.com, Sumbawa Besar-Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya untuk berkolaborasi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program reboisasi dan penguatan sistem irigasi di Pulau Sumbawa. Upaya ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan lingkungan dan pertanian yang selama ini menjadi tantangan utama di wilayah tersebut.
Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan hal tersebut saat mendampingi Menteri Pertahanan RI, Menteri Kesehatan RI, dan Panglima TNI dalam kunjungan ke lokasi pembangunan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 835/Samota Yudha Bakti di Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwis, Kabupaten Sumbawa Besar, Sabtu (18/10/2025).
Menurut Miq Iqbal, sapaan akrab gubernur, keberadaan batalyon ini tidak hanya akan memperkuat sistem pertahanan nasional, tetapi juga menjadi bagian penting dari pembangunan daerah, khususnya dalam sektor kesehatan, pertanian, dan pelestarian lingkungan.
“Salah satu persoalan besar di Pulau Sumbawa adalah kerusakan hutan akibat pembukaan lahan jagung. Hal ini menyebabkan banjir dan kerusakan infrastruktur setiap tahun,” ungkapnya.
Iqbal menambahkan, akibat kerusakan tersebut pemerintah harus mengeluarkan puluhan triliun rupiah untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak, terutama di wilayah Bima dan Dompu.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov NTB akan segera menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumbawa guna menyusun rencana reboisasi terpadu bersama TNI dan masyarakat.
“Jika tidak segera diselesaikan, dampaknya akan semakin luas dan biaya perbaikan infrastruktur akan terus membengkak,” tegasnya.
Selain reboisasi, Gubernur Iqbal juga menyambut baik inisiatif TNI dalam mendukung pembangunan bendungan dan embung untuk memperkuat sistem irigasi pertanian. Ia menilai, pembangunan embung skala kecil lebih efektif dan efisien dibandingkan bendungan besar.
“Embung lebih mudah dirawat dan biayanya bisa dicicil. Banyak bendungan yang sudah kita bangun, tetapi irigasinya belum optimal,” jelasnya.
Dalam hal pengelolaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), Pemprov NTB kini menerapkan kebijakan baru agar pemanfaatannya lebih tepat sasaran.
“Sekarang strategi kami, menyerahkan Alsintan langsung kepada penyuluh, bukan lagi kepada Gapoktan. Alsintan bisa disewakan dengan harga murah dan hasilnya digunakan untuk biaya pemeliharaan,” tuturnya.
Sebagai bentuk sinergi nyata, Pemprov NTB dan Danrem 162/Wira Bhakti telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama pembangunan infrastruktur dengan dukungan personel TNI di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Langkah kolaboratif ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan lingkungan, memperkuat ketahanan pangan, dan memperluas peran TNI dalam pembangunan berkelanjutan di Pulau Sumbawa.
