SUMBAWAPOST.com | Mataram- Pimpinan Komisi IV DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasbullah Muis Konco, menegaskan dirinya tidak mengetahui adanya dugaan aliran dana ke oknum anggota DPRD NTB Komisi IV terkait program Penerangan Jalan Umum (PJU). Penegasan itu disampaikan Hasbullah usai memimpin rapat Komisi IV bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman NTB, Kamis (22/01/2026).
Hasbullah mengaku heran dengan isu yang berkembang di tengah publik mengenai dugaan aliran dana tersebut. Menurutnya, hingga kini tidak pernah ada klarifikasi yang bisa ia lakukan karena tidak mengetahui asal-usul isu tersebut.
“Kami sudah klarifikasi kok. Ada isu masuk ke sana, masuk ke sini, tapi kami tidak tahu apa-apa. Ini juga isu. Selama ini saya diam karena memang saya tidak tahu. Sebagai pimpinan Komisi IV, saya gak tahu. Kok ada isu begini, dari mana sumbernya? Mau klarifikasi ke siapa? Saya bingung. Berurusan dengan perhubungan aja gak pernah, berkomunikasi pun gak pernah,” tegasnya.
Terkait program PJU, Hasbullah menjelaskan bahwa pembahasan di DPRD NTB memang pernah dilakukan, khususnya pada program awal dengan anggaran sekitar Rp7,6 miliar. Program tersebut, kata dia, berkaitan dengan pemasangan PJU di kawasan Mandalika sebanyak sekitar 100 titik, yang saat itu dikaitkan dengan dukungan terhadap kegiatan berskala nasional.
Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai bantuan hibah dari Kementerian ESDM RI berupa 100 unit lampu PJU LED untuk Kabupaten Lombok Tengah.
Menurut Hasbullah, berdasarkan pengetahuannya, anggaran PJU tersebut masuk ke dalam skema APBD NTB, bukan berdiri sendiri sebagai hibah di luar penganggaran daerah.
“Yang saya tahu itu masuk ke dalam APBD kita. Awalnya sekitar Rp7,6 miliar, kemudian di perubahan 2025 ditambah lagi sekitar Rp10,4 miliar. Totalnya disebar di beberapa ruas jalan, sekitar tujuh titik, dengan jumlah keseluruhan sekitar 447 titik lampu,” jelas politisi PAN tersebut.
Hasbullah menegaskan pentingnya pengawasan lapangan untuk memastikan realisasi program PJU benar-benar sesuai dengan laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mengaku telah meminta Komisi IV DPRD NTB untuk melakukan pengecekan secara sampling.
“Kita perlu cek langsung di lapangan. Kita yakini dulu apa yang dilaporkan dan disampaikan OPD Dinas Perhubungan itu benar sesuai fakta. Datanya sudah dikirim sebagian, tapi kita minta secara resmi di jalan mana saja yang sudah dikerjakan dan berapa titiknya, supaya bisa kita cek,” ujarnya.
Ia juga menyinggung ciri khusus lampu PJU yang dibiayai melalui APBD, salah satunya adanya stiker APBD 2025 pada tiang lampu. Menurutnya, hal tersebut penting mengingat banyak lampu jalan terpasang di berbagai wilayah dengan sumber anggaran yang belum tentu diketahui publik.
“Lampu-lampu jalan ini banyak sekali terpasang, entah sumbernya dari mana. Ini yang perlu kita cek supaya kita benar-benar yakin anggaran besar, kurang lebih sekitar Rp18 miliar itu, dilaksanakan secara benar,” tegasnya.
Menanggapi keluhan masyarakat yang menyebutkan seluruh titik PJU telah dilaporkan terpasang, namun kondisi di lapangan masih gelap, Hasbullah kembali menegaskan perlunya verifikasi langsung.
“Nah, karena itu perlu kita cek. Termasuk ruas jalan provinsi Praya-Kruak yang informasinya masih gelap. Kalau dilaporkan sekian titik, ya perlu kita cek. Itu bisa kita tanyakan dan pastikan,” pungkasnya.
Sementara itu, sebelumnya Sekretaris Dinas (Sekdis) Perhubungan Provinsi NTB, Chairy Chalidyanto, menjelaskan bahwa untuk pemasangan ratusan unit PJU tersebut, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp18-19 miliar.
Ruas jalan yang dipasangi PJU tersebut meliputi jalur pariwisata, jalur penghubung antarwilayah, hingga titik-titik rawan kecelakaan. Pemasangan dilakukan secara bertahap, di mana tahap pertama telah rampung, khususnya di ruas Kota Mataram-Mandalika, mulai dari depan Sirkuit Mandalika hingga mendekati wilayah Awang.
“Tahap pertama dipasang sebelum perubahan anggaran dan sudah selesai. Tahap kedua setelah perubahan anggaran ini sedang berproses, dan ditargetkan selesai kontrak pada 29 Desember 2025,” kata Chairy, Jumat (26/12/2025).
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dalam APBD Dishub NTB, setiap unit lampu PJU memiliki nilai kontrak sekitar Rp38-40 juta.
Pemasangan dilakukan secara bertahap dan terbagi di dua pulau utama.
Untuk Pulau Lombok, PJU dipasang di sejumlah ruas prioritas, antara lain Jalan Rembiga-Pemenang sebanyak 20 titik, Jalan Kediri-Praya 47 titik, Jalan Wakul-Ketangga 23 titik, Jalan Praya-Kurak 40 titik, Jalan Phuta-Mula 40 titik, Jalan Kuta-Mt. Ajang 20 titik, serta Jalan Tanjung Teros-Korleko-Pringgabaya sebanyak 50 titik.
Chairy menjelaskan, jenis PJU yang dipasang kali ini sedikit berbeda dengan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi pencurian yang selama ini menjadi persoalan.
Model yang dipasang adalah sistem 2 in 1, yakni lampu yang terintegrasi dengan panel surya dan baterai yang menyatu. Berbeda dengan model lama yang baterainya terpisah dari lampu. “Kalau ada yang mau mengambil lampunya, beratnya bisa mencapai 2-3 kilogram, artinya tidak mudah,” kata Chairy.
Pemprov NTB juga sengaja memasang PJU di ruas-ruas strategis yang dekat dengan permukiman warga. Tujuannya agar keberadaannya bisa ikut diawasi masyarakat sekitar, mengingat pemasangan PJU tidak dibarengi dengan pemasangan CCTV.
“Kita berharap masyarakat merasa memiliki. Ketika lampu ini menyala, masyarakat ikut menjaga,” ujarnya.
Chairy mengakui, ruas jalan di kawasan Sembalun hingga kini belum tersentuh pemasangan PJU karena statusnya masih merupakan jalan nasional. Sementara itu, Pemprov NTB memfokuskan anggaran pada ruas jalan provinsi seiring dengan keterbatasan fiskal daerah.
Penulis : SUMBAWAPOST.com
