Pendapatan Rp6,45 Triliun, Defisit Rp6,87 Miliar: RAPBD-P NTB 2025 Ibarat Lari Maraton Pakai Sandal Jepit

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 4 September 2025 - 01:19 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ada yang unik dalam Rapat Paripurna DPRD NTB 2025 yang digelar di Ruang Rinjani Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025). Selain karena Wakil Rakyat ‘ngekos’ di kantor gubernur akibat gedung utama rusak pasca-demo sabtu (30/8/2025) kemarin. Rapat kali ini juga menyuguhkan angka-angka fantastis  Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan (APBD-P) 2025.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, yang disebutnya sebagai cetak biru pembangunan daerah.

“Dokumen ini disusun dengan penuh kehati-hatian, hasil analisa mendalam terhadap kondisi aktual, tantangan global, serta peluang yang ada. Semuanya berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB, dengan visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia,” ujar Miq Iqbal dalam pidatonya.

Baca Juga :  Sekda Abul Chair Ajak ASN NTB Jadi ‘KOLOTAN’

Dalam paparannya, Gubernur Iqbal membeberkan gambaran pendapatan dan belanja daerah di APBD-P 2025 untuk Pendapatan Daerah dianggarkan Rp6,45 triliun-naik 2,01% dari APBD murni Rp6,33 triliun, PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik 10,63% dari Rp2,51 triliun menjadi Rp2,77 triliun, Pendapatan Transfer turun 3,08% dari Rp3,60 triliun menjadi Rp3,49 triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah anjlok 13,35% dari Rp210 miliar menjadi Rp182 miliar. Belanja Daerah dipatok Rp6,46 triliun- naik Rp232 miliar dari APBD murni 2025 atau tumbuh 3,59%.

Baca Juga :  Halal Bihalal IKA Unram, Isvie Rupaeda Tegaskan Peran Alumni Jadi Kunci Kemajuan Kampus

Defisit Anggaran Rp6,87 miliar.
Defisit ini terjadi karena ada Silpa Rp167 miliar, sementara pembayaran pokok utang mencapai Rp152 miliar plus penyertaan modal Rp8 miliar.

Meski angka pendapatan terlihat fantastis, Iqbal mengingatkan bahwa target tersebut tidak mudah. Pemerintah Provinsi NTB harus berlari kencang mengejar potensi pajak, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan memanfaatkan peluang transfer pusat.

“Kita memproyeksikan pendapatan secara realistis, dan menyebarkan belanja secara proposional, efektif, dan efisien. Prioritasnya adalah program yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di pelosok dan kelompok rentan,” tegasnya.

Berita Terkait

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan
HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak
Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat
Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik
Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan
Maluku Utara ‘Berguru’ ke NTB, Belajar Jurus Kelola Laut
Mori Hanafi Tagih Janji Pemerintah, Desak Kepastian Dana Gedung DPRD NTB 2027
ASN Dinas Pertanian NTB Disorot, Ada yang Tak Masuk Kerja hingga 93 Hari
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 4 September 2026 - 17:54 WIB

Dompu Dapat Rapor Merah KPK, Tata Kelola Pemerintahan Era Bambang Firdaus Dipertanyakan

Jumat, 4 September 2026 - 15:05 WIB

HMI Dompu Resmi Laporkan Rekomendasi Fraksi DPRD, BK Diminta Bertindak

Jumat, 4 September 2026 - 11:26 WIB

Gubernur NTB Iqbal Ungkap Banyak Aset Provinsi Tak Tercatat dan Belum Bersurat

Jumat, 4 September 2026 - 10:00 WIB

Gubernur Iqbal Bongkar Sistem Pendapatan NTB: Buruknya Secara Sistemik

Jumat, 4 September 2026 - 01:10 WIB

Kader Jaelani-Marga Harun Mulai Disandingkan untuk 2029, Peta Politik Dompu Kembali Jadi Sorotan

Berita Terbaru