Pendapatan Rp6,45 Triliun, Defisit Rp6,87 Miliar: RAPBD-P NTB 2025 Ibarat Lari Maraton Pakai Sandal Jepit

Avatar

- Jurnalis

Kamis, 4 September 2025 - 01:19 WIB

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

SUMBAWAPOST.com, Mataram- Ada yang unik dalam Rapat Paripurna DPRD NTB 2025 yang digelar di Ruang Rinjani Kantor Gubernur NTB, Rabu (3/9/2025). Selain karena Wakil Rakyat ‘ngekos’ di kantor gubernur akibat gedung utama rusak pasca-demo sabtu (30/8/2025) kemarin. Rapat kali ini juga menyuguhkan angka-angka fantastis  Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan (APBD-P) 2025.

Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025, yang disebutnya sebagai cetak biru pembangunan daerah.

“Dokumen ini disusun dengan penuh kehati-hatian, hasil analisa mendalam terhadap kondisi aktual, tantangan global, serta peluang yang ada. Semuanya berpedoman pada RPJMD Provinsi NTB, dengan visi Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia,” ujar Miq Iqbal dalam pidatonya.

Baca Juga :  Dua Hari Hilang, Bocah Tenggelam Terseret Arus di Dompu Ditemukan Tewas Oleh Nelayan

Dalam paparannya, Gubernur Iqbal membeberkan gambaran pendapatan dan belanja daerah di APBD-P 2025 untuk Pendapatan Daerah dianggarkan Rp6,45 triliun-naik 2,01% dari APBD murni Rp6,33 triliun, PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik 10,63% dari Rp2,51 triliun menjadi Rp2,77 triliun, Pendapatan Transfer turun 3,08% dari Rp3,60 triliun menjadi Rp3,49 triliun dan Lain-lain Pendapatan yang Sah anjlok 13,35% dari Rp210 miliar menjadi Rp182 miliar. Belanja Daerah dipatok Rp6,46 triliun- naik Rp232 miliar dari APBD murni 2025 atau tumbuh 3,59%.

Baca Juga :  Tiga Cabor NTB Siap Berlaga di Kluster Aceh PON XXI Aceh-Sumut 2024

Defisit Anggaran Rp6,87 miliar.
Defisit ini terjadi karena ada Silpa Rp167 miliar, sementara pembayaran pokok utang mencapai Rp152 miliar plus penyertaan modal Rp8 miliar.

Meski angka pendapatan terlihat fantastis, Iqbal mengingatkan bahwa target tersebut tidak mudah. Pemerintah Provinsi NTB harus berlari kencang mengejar potensi pajak, mengoptimalkan pendapatan asli daerah, dan memanfaatkan peluang transfer pusat.

“Kita memproyeksikan pendapatan secara realistis, dan menyebarkan belanja secara proposional, efektif, dan efisien. Prioritasnya adalah program yang dampaknya langsung terasa oleh masyarakat, khususnya mereka yang berada di pelosok dan kelompok rentan,” tegasnya.

Berita Terkait

Nazaruddin Resmi Pimpin NasDem Kabupaten Bima, Abdul Muis Jadi Sekretaris
Mori Hanafi Lantik Pengurus NasDem Kabupaten Bima, Konsolidasi Menuju Pemilu 2029
Hianati Hasil Rekonsiliasi, DPP Singkirkan Muzihir, Akri Ambil Alih Kursi Ketua DPW PPP NTB
Kongres HMI XXXIII 2026, Ketua Badko HMI Bali-Nusra: Berani untuk Indonesia, Bukan Boneka Kekuasaan!
Bawaslu RI Salurkan Santunan untuk Keluarga Almarhum PNS Bawaslu Mataram
Kopi NTB Dilirik Turki dan Inggris di TEI 2026
Kacang Mete Songgajah NTB Dilirik Jepang, Turki dan Serbia di TEI 2026
Sate Rembiga dan Ayam Taliwang NTB Dilirik Jepang dan Papua Nugini di TEI 2026
Berita ini 91 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 20 Oktober 2026 - 11:27 WIB

Nazaruddin Resmi Pimpin NasDem Kabupaten Bima, Abdul Muis Jadi Sekretaris

Selasa, 20 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Mori Hanafi Lantik Pengurus NasDem Kabupaten Bima, Konsolidasi Menuju Pemilu 2029

Senin, 19 Oktober 2026 - 20:27 WIB

Hianati Hasil Rekonsiliasi, DPP Singkirkan Muzihir, Akri Ambil Alih Kursi Ketua DPW PPP NTB

Senin, 19 Oktober 2026 - 18:25 WIB

Kongres HMI XXXIII 2026, Ketua Badko HMI Bali-Nusra: Berani untuk Indonesia, Bukan Boneka Kekuasaan!

Senin, 19 Oktober 2026 - 16:19 WIB

Bawaslu RI Salurkan Santunan untuk Keluarga Almarhum PNS Bawaslu Mataram

Berita Terbaru