Pemprov NTB Gaspol Kembangkan Ayam Petelur, Bidik Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Berdaya

Avatar

- Jurnalis

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Ayam Petelur di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Senin (26/1/2026).

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Ayam Petelur di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Senin (26/1/2026).

SUMBAWAPOST.com| Mataram- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus memacu penguatan sektor peternakan sebagai penopang ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Ayam Petelur di Nusa Tenggara Barat yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Muhamad Riadi, S.P., M.Ec.Dev, di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah pemerintah daerah, pelaku usaha, serta organisasi perunggasan rakyat dalam menjawab berbagai tantangan pengembangan ayam petelur di NTB.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, yang didampingi Sekretaris Dinas serta Plh. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, menegaskan bahwa sektor ayam petelur masih menghadapi persoalan klasik yang perlu ditangani secara kolaboratif.

“Pengembangan ayam petelur di Nusa Tenggara Barat masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, mulai dari ketersediaan bibit dan pakan, stabilitas harga, permodalan, hingga manajemen usaha peternakan. Karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan organisasi perunggasan rakyat agar peningkatan populasi dan produktivitas dapat berjalan berkelanjutan,” ujar Muhamad Riadi, dalam keterangan yang diterima media ini. Selasa (27/01/2026).

Baca Juga :  Sidang Aktivis vs DPRD NTB: Ahli Lawan Blunder, Fihiruddin Senyum Seperti Dapat Hadiah Lebaran

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi NTB berharap dapat membentuk kelompok penerima bantuan yang tidak hanya menerima dukungan sarana produksi, tetapi juga memperoleh pembinaan dan pendampingan langsung dari pengusaha ayam petelur yang telah berpengalaman. Pola kemitraan yang berkesinambungan, terutama dalam penyediaan bibit, pakan, serta pemasaran hasil produksi, dinilai menjadi kunci keberlanjutan usaha peternakan rakyat.

“Kami mendorong terbentuknya kemitraan usaha yang saling menguatkan, agar peternak memiliki kepastian usaha, kesejahteraannya meningkat, sekaligus mampu mendukung pemenuhan kebutuhan telur ayam ras di Nusa Tenggara Barat,” lanjutnya.

Baca Juga :  Anggota DPRD NTB Aji Maman Soroti Temuan BPK, Dana BOSP Rp313,47 Juta Belum Jelas Keberadaannya

Lebih jauh, Muhamad Riadi menjelaskan bahwa sasaran utama program percepatan pengembangan ayam petelur ini adalah Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem yang berada di wilayah Desa Berdaya. Melalui usaha peternakan ayam petelur yang terintegrasi dengan pembinaan, pendampingan, dan kemitraan, program ini diharapkan mampu menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan bagi masyarakat desa.

“Program ini kami arahkan untuk membantu KK miskin ekstrem agar memiliki penghasilan tetap dan secara bertahap keluar dari kondisi kemiskinan ekstrem. Ini bagian dari strategi besar Pemprov NTB dalam memperkuat ekonomi desa dan mewujudkan Desa Berdaya yang mandiri dan sejahtera,” tegasnya.

Penulis : SUMBAWAPOST.com

Berita Terkait

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN
Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan
HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara
Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah
Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh
Hanura NTB Dipacu Menatap 2029, Rio Capella: Musuh Paling Besar Partai Itu Kemalasan
Hanura NTB Bidik Kursi DPRD di 3 Daerah Ini pada Pemilu 2029, Ternyata Ini Alasannya
Hanura NTB Siap ‘Pasang Papan Nama’ di Tiap Desa
Berita ini 39 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 2 September 2026 - 12:13 WIB

Jalan Soromandi Bima Masuk Prioritas IJD 2026, Rp48 Miliar Bersumber dari APBN

Rabu, 2 September 2026 - 10:46 WIB

Disorot HMI dan DPRD, Pemprov NTB Buka Suara: Jalan Soromandi Masuk IJD 2026, Rp48 Miliar Disiapkan

Rabu, 2 September 2026 - 09:45 WIB

HMI Sorot Jalan Bima-Dompu, Anggota Komisi IV DPRD NTB Dae Leo Angkat Bicara

Rabu, 2 September 2026 - 07:16 WIB

Tiga Desa Pasang ‘Benteng Adat’ di Hutan Sesaot, Gubernur Miq Iqbal Perkuat Zona Merah

Rabu, 2 September 2026 - 05:33 WIB

Warga Jadi ‘Pasukan Infanteri’ Jaga Hutan Sesaot, Gubernur NTB Iqbal: Zona Merah Tak Boleh Disentuh

Berita Terbaru