SUMBAWAPOST.com, Mataram – Langkah tegas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) dalam menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap dua anggotanya, yakni KOMPOL Y dan IPDA AC, mendapat apresiasi dari kalangan akademisi.
Guru Besar Hukum Universitas Mataram, Prof. Dr. H. M. Galang Asmara, S.H., M.Hum., menilai keputusan tersebut mencerminkan komitmen institusi dalam menjaga integritas dan kehormatan korps Bhayangkara.
“Ini langkah yang patut diapresiasi karena menunjukkan bahwa Polda NTB tidak bermain-main dalam menegakkan disiplin dan etika di internal kepolisian. Sanksi terhadap pelanggaran etika, apalagi yang menyangkut perilaku tercela, harus ditindak secara transparan dan adil,” ujar Prof. Galang dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (31/05).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penerapan regulasi seperti Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri dan PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri mencerminkan keberpihakan institusi pada prinsip negara hukum.
Tak hanya itu, Prof. Galang juga menyoroti pentingnya pemisahan antara proses etik dan pidana dalam kasus tersebut.
“Ketika Polda NTB melanjutkan penyidikan pidana walaupun sanksi etik sudah dijatuhkan, itu adalah bukti bahwa prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap dijaga. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya dalam konteks reformasi Polri menuju profesionalisme yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan bahwa langkah Polda NTB tersebut sejalan dengan semangat Polri PRESISI yang digagas oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, penegakan etik yang tegas harus menjadi preseden positif bagi jajaran kepolisian di wilayah lain.
“Penegakan etik yang tegas bukan hanya berdampak ke dalam, tetapi juga menjadi pesan kuat bagi publik bahwa Polri bersungguh-sungguh ingin memperbaiki citra dan kualitas layanannya,” tutupnya.
